Sampaikan LKPJ, Bupati Sebut Realisasi APBD 2023 Belum Capai Target - Bima News

Selasa, 26 Maret 2024

Sampaikan LKPJ, Bupati Sebut Realisasi APBD 2023 Belum Capai Target

LKPJ
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri menyerahkan dokumen LKPJ tahun anggaran 2023 kepada pimpinan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bima, Muhammad  Aminurlah, Senin (25/3)
 

bimanews.id-Bupati Bima menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2023 melalui rapat paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Bima, Senin (25/3).  Rapat yang berlangsung di rtuang rapat utama dewan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Aminurlah.

Dalam laporannya, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri mengatakan, realisasi APBD tahun anggaran 2023 per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp, 1.85 miliar  atau 96,89 persen dari target Rp. 1,91 miliar.

Untuk pendapatan berasal dari tiga komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp. 175,4 miliar, terealisasi  Rp. 159,6 miliar atau 91 persen . Pendapatan transfer, ditargetkan Rp. 1,73  triliun, terealisasi Rp. 1,69 triliun atau atau 97,51 persen. Pendapatan daerah yang sah, ditargetkan Rp. 3,83 miliar, terealisasi Rp. 3,27 atau 85,33 persen.

Untuk belanja dialokasikan Rp. 1,94 triliun, terealisasi sebesar Rp. 1,85 triliun atau 95,34 persen.

‘’Komponen belanja mencakup belanja operasi yang dialokasikan Rp. 1,39 triliun, terealisasi sebesar Rp. 1,32 triliun atau 94,61 persen. Kemudian belanja modal, dialokasikan Rp. 251,3  miliar, terealisasi Rp. 240,3 miliar atau 95,65 persen,’’ bebernya.

Komponen lainnya adalah belanja tidak terduga, dialokasikan Rp. 3,5 miliar, terealisasi Rp. 1,77 miliar atau 50,64 persen. Belanja transfer, dialokasikan Rp. 289,9  miliar, terealisasi Rp. 287,4 miliar atau 99,12 persen.

Pada kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp. 30,7 miliar, terealisasi Rp. 29,9 miliar atau 97,58 persen.

Pengeluaraan pembiayaan  Rp 1 miliar, terealisasi juga Rp 1 miliar  atau 100 persen. Belanja tersebut direalisasikan pada 17 urusan yang menjadi kewenangan, 4 urusan pilihan dan 5 urusan penunjang. (red)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda