 |
| KPU Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah stakeholder sebagai persiapan perekrutan dan pembentukan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di Home Stay Mutmainah, Sabtu (9/12) |
bimanews.id-KPU Kabupaten Bima adakan Rapat Koordinasi (Rakor) sebagai persiapan perekrutan dan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum tahun 2024. Rakor itu dengan mengundang stakeholder, berlangsung di Home Stay Mutmainah Kota Bima, Sabtu (9/12).
"Kegiatan ini beririsan dengan sejumlah kegiatan lain, termasuk logistik yang sudah masuk. Tahapan kampanye, data pemilih dan pembentukan KPPS," kata Ketua Divisi Perdatin KPU Kabupaten Bima, Yudin Candra Nan Arief, ketika membuka kegiatan Rakor.
Melalui Rakor tersebut Yudin, panggilan akrabnya mengharapkan dukungan stakeholder dalam pembentukan KPPS.
Seperti dukungan dari perguruan tinggi dengan mengutus mahasiswa untuk menjadi KPPS, karena mencari yang mau jadi KPPS lebih sulit ketimbang menjadi komisioner.
Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin, menjelaskan KPPS Pemilu 2024 untuk Kabupaten Bima akan bertugas pada 1.588 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS dibutuhkan 7 orang KPPS ditambah dua orang petugas ketertiban (Linmas) untuk setiap TPS
"Jumlah KPPS sebanyak 11.116 orang ditambah petugas ketertiban sebanyak TPS 3.176 orang, sehingga totalnya 14.292 orang," sebutnya.
Untuk perekrutan petugas KPPS diakui terkendala dengan jumlah peminat yang sedikit dan sumberdaya manusia. Terutama untuk wilayah Kecamatan Tambora dan Langgudu.
Karena itu harap mantan wartawan ini, untuk tenaga ketertiban sebanyak dua orang tiap TPS diharapkan ada dukungan dari pemerintah daerah. Dengan mengutus tenaga Linmas.
"Kendala yang kita hadapi, partai maupun Caleg juga merekrut tenaga di desa-desa. Sehingga kita harus benar-benar selektif jangan sampai yang direkrut nanti simpatisan atau tim pememangan partai," tandasnya.
Adi berharap, seluruh stakeholder membantu menyosialisasi pembentukan KPPS agar masyarakat mau mendaftar.
Stakeholder yang diundang mengikuti Rakor diantaranya, TNI-Polri, Badan Kesbangpol Kabupaten Bima, Disdukcapil, Bagian Prokopim, Satpol PP, Akademisi dan OKP. (red)
