 |
| Rapat konsultasi publik digelar DPRD Kabupaten Bima untuk mendapatkan masukan, saran terhadap penyusunan Raperda inisiatif tentang tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani berlangsung di Hotel Mutmainah, Sabtu (3/12) |
bimanews.id, Bima-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menggelar kegiatan Konsultasi Publik Raperda Inisiatif, tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani. Kegiatan yang dibuka pimpinan DPRD Kabupaten Bima Hj. Nurhayati SE itu berlangsung, Sabtu (3/12) di Aula Akbar Hotel Mutmainah Bima.
Hadir pada kegiatan itu, pimpinan dan Anggota Komisi II selaku pemrakarsa Raperda Inisiatif, para nara sumber dari Universitas Mataram serta 50 orang Peserta.
Peserta konsultasi publik terdiri dari para Rektor dan pimpinan perguruan tinggi, kepala perangkat daerah terkait, ketua badan eksekutif mahasiswa Bima, dan para stakeholder pertanian lain. Diantaranya, perwakilan Camat, Kepala Unit Pelaksana Pertanian Kecamatan, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, perwakilan Gapoktan, Forum Kades, dan perwakilan petani.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Hj. Nurhayati,SE, M.Si menjelaskan esensi kegiatan konsultasi publik untuk mendapatkan saran, masukan dan koreksi dari masyarakat khususnya para peserta untuk penyempurnaan materi Raperda.
“Acara Ini merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Apalagi kita ingin hadirkan produk hukum yang berkualitas, maka pelibatan para stakeholder yang terkait dengan materi Raperda menjadi sebuah keharusan, ” jelas duta PPP ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II H. Abbdurrahman, S.Sos dalam pengantarnya saat kegiatan tersebut mengungkapkan, Komisi II selaku pemrakarsa Raperda Inisiatif tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani telah melewati tahapan yang panjang untuk sampai pada kegiatan Konsultasi Publik ini.
Sebelumnya, tanggal 13 Oktober 2022 menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan para stakeholder pertanian untuk menjaring aspirasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani. Hasil dari FGD tersebutlah sebagai bahan utama dalam penyusunan Naskah AKademik dan Draft Raperda yang dikonsultasi publik hari ini.
“Jadi ini bagian dari rangkaian tahapan kerja kita untuk benar-benar menghasilkan Perda yang berkualitas. Apalagi ini Perda yang berkaitan langsung dengan hajat hidup para petani kita yang selama ini selalu menghadapi berbagai permasalahan," tuturnya.
Nara sumber yang hadir pada kegiatan tersebut yaitu, H. Sofwan,SH.MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram selaku Ketua Lembaga Konsultasi Pengkajian dan Perancangan Produk Hukum Mataram dan Ir. Muktasam,M.Agr,Sc,Ph.D Dosen Fakultas Pertanian Universitasn Mataram.
Nara sumber tersebut sebagai mitra yang membantu Komisi II dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Inisiatif DPRD tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani. (red)
