 |
| Ilustrasi |
BimaNews.id, Bima-Pilkades serentak pada 57 desa di Kabupaten Bima berlangsung lancar, sukses dan aman pada Rabu (06/7). Hanya saja, sejumlah persoalan masih menghantui pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Seperti, praktek
politik uang, konflik interes hingga Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana
Pilkades. Persoalan itu diakui terkadang menjadi pemicu konflik horizontal.
"Terjadinya
politik uang, harus kita pertanyakan kembali demokrasi kita," kata Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, H Putarman,
dikonfirmasi di kantornya, Kamis (07/7).
Politik uang
diakui, sulit dibuktikan. Namun, rumor adanya praktek itu selalu mencuat pada setiap pesta
demokrasi.
Sejauh ini, Pilkades
serentak di Kabupaten Bima lancar. Panitia telah bekerja sesuai aturan yang ada.
Mulai tahapan awal sampai perhitungan
suara.
Hari kedua
Pilkades serentak, Kamis (7/7) masih ada
beberapa desa melakukan penghitungan suara. Keterlambatan itu karena ada
dinamika politik di lapangan.
Kaitan
persoalan di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi diakui, ada sedikit kekeliruan
panitia. Tidak memberikan kesempatan pada warga berdomisili jauh dari TPS
mencoblos lebih awal.
"Padahal
pengalaman sebelumnya, panitia memberikan kesempatan lebih awal pada warga yang
tinggal di dusun jauh dari tempat pemungutan suara," ujarnya.
Akibatnya terjadi
kericuhan. Kantor Desa Bajo rusak dilempar
massa dan seorang warga mengalami luka.
"Sudah tidak
ada persoalan lagi. Kecuali oknum yang melempar batu melukai warga lain,’’ jelas
Putarman.
Terkait
proses penghitungan suara yang masih berlangsung hingga hari Kamis? Hal itu sesuai
aturan. Tergantung hasil kesepakatan antara panitia dengan calon yang ditaungkan
dalam berita acara.
"Pertimbangannya mungkin faktor keamanan. Sudah larut malam usai coblos
maupun
karena kelelahan," tuturnya.
Desa yang
masih berlangsung penghitungan suara pada Kamis yakni, Desa Oi Panihi, Kecamatan
Tambora, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Desa Rato, Kecamatan Bolo dan
Nunggi, Kecamatan Wera.
‘’Untuk
sengketa Pilkades belum ada yang masuk,’’ katanya.
Sengketa
Pilkades jelasnya, harus melalui
pengaduan di BPD untuk diteruskan ke panitian dan DPMDes.
Bagaimana
dengan SDM panitia yang kerap mematik konflik? Diakui, pada Pilkades kali ini panitia yang banyak
bermasalah.
"Harapan
kita kepada BPD untuk lebih cerdas menetapkan panitia Pilkades," harapnya.
(fir)
