 |
| Kegiatan Temu Tokoh Penato’i membahas tentang stigma negatif zona merah paham radikalisme dan terorisme di Kelurahan Penato’i, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Kamis (17/3). |
|
|
Pertemuan
itu juga sekaligus menyikapi penangkapan tiga orang warga kelurahan setempat sebagai terduga teroris oleh Densus 88 beberapa
waktu lalu. Kondisi itu membuat masyarakat setempat resah.
Hadir pada
pertemuan itu tokoh masyarakat dan eks narapidana teroris, unsur pemerintah
dari Bappeda, Camat Mpunda, MUI dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima.
Ketua
Panitia Temu Tokoh Penato’i Iwan Qamaruzaman mengatakan, pertemuan ini dilaksanakan untuk meminimalisir
paham radikalisasi di kelurahan setempat.
Mengandalkan
peran Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, sama sekali tidak ada harapan. Selama ini Pemkot Bima tidak
pernah ada upaya untuk melakukan pencegahan.
"Sejak
pertama kali warga Penato’i ditangkap karena tersangkut kasus terorisme, sama
sekali tidak ada upaya pencegahan dari pemerintah daerah,’’ sorotnya, Kamis (17/3).
Padahal,
menurut Iwan peran pemerintah daerah sangat penting untuk menyadarkan warga
tidak terjebak paham terorisme. Melalui sosialisasi dan edukasi soal keagamaan.
"Selama
ini hanya dari pemerintah Kelurahan Penato’i yang bergerak," kata Iwan
yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Penato’i ini.
Harusnya
kata dia, mereka bersinergi memberikan
pendampingan di lapangan. Dengan menyisir eks narapidana teroris atau kelompok
warga yang sudah terpapar paham tersebut.
"Kalau
Pemkot sudah dekat dengan mereka, insyaAllah tidak akan ada warga yang
ditangkap karena terkait terorisme. Mereka juga ingin diperhatikan sama seperti
warga lain. Bukan malah
dikucilkan," sesalnya.
Hal senada
disampaikan Ketua RT 03, Kelurahan Penato’i Darusalam. Ia mengeluhkan tidak
adanya keberpihakan anggaran untuk penanggulangan terorisme di wilayah
setempat.
Padahal kata
dia, Kelurahan Penato’i telah masuk kawasan zona merah terorisme dengan jumlah
warga terbanyak ditangkap.
"Sudah
kita cek di ABPD Kota Bima, tidak ada poin yang membahas anggaran untuk
deradikalisasi terorisme," terangnya.
Jangankan
anggaran, Pejabat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang merupakan
bagian penting penanganan terorisme tidak
punya inisiasi pencegahan.
"Untuk
hadiri acara ini saja tidak ada yang datang. Padahal, sudah beberapa kali kami
hubungi," sesalnya. (jul)
