Klaim Penanganan Banjir Versi Wali Kota Bima - Bima News

Senin, 13 Desember 2021

Klaim Penanganan Banjir Versi Wali Kota Bima

Banjir
Banjir yang melanda Kota Bima pada 6 Desember lalu

Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi memberikan pernyataan pada sebuah televisi nasional tentang penanganan banjir. Orang nomor satu di Kota Bima itu mengklaim, jika persoalan banjir sudah selesai. Hingga, menyebut tidak ada korban terdampak.

--------------------------

Sebulan terakhir, Kota Bima beberapa kali diterjang banjir bandang. Paling parah, pada 6 Desember lalu.

Dari data BPBD, sebanyak 20 kelurahan terdampak. Ribuan jiwa terdampak. Kantor OPD, Puskemas, sejumlah sekolah terendam. Bahkan satu jembatan di Kelurahan Jatibaru, putus.

Banjir juga merendam ribuan hectare tanaman padi. Sekitar 800 hektare diantaranya dinyatakan gagal panen.

Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi, dalam sebuah siaran langsung, Jumat (10/12) justeru menyebutkan, jika persoalan banjir di Kota Bima sudah selesai.

"Alhamdulillah selesai, " klaimnya menjawab pertanyaan presenter acara tersebut.

Padahal, banjir yang terjadi hampir menyerupai kejadian akhir  2016 lalu, sebanyak 20 kelurahan terdampak. Dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat.  BPBD juga mengaku sejak memasuki masa pancaroba, Kota Bima sudah 9 kali diterjang banjir.

Artinya, persoalan banjir belum selesai. Karena klaim yang dilontarkan wali kota di televisi nasional, justru disaat warga Kota Bima sedang berjibaku dengan sisa lumpur di rumahnya. Wali kota juga menyebutkan tidak ada korban terdampak banjir.

Faktanya, dari data yang dirilis BPBD Kota Bima pasca banjir 6 Desember 2021, ada 7.850 KK yang terdampak. Angka ini membengkak, setelah sebelumnya disebutkan 4.075 KK.

Pada dialog tersebut, Lutfi juga membeberkan program yang selalu menjadi jargonnya sejak mencalonkan diri dulu. Yakni, One System One Integrated.

"Lakukan pendekatan One System One Integrated. Artinya, setelah saya terpilih, penanganan banjirnya tersusun dengan baik. Ada rencana jangka pendek, menengah dan panjang, " bebernya.

Pada bagian hulu kata dia, melakukan bronjonisasi, chek dan dan embung. Pada bagian hilir, air hujan langsung dibuat ke laut lepas. Bukan ke teluk dan Pelabuhan Bima.

"Sehingga tidak berpotensi terjadi pendangkalan pelabuhan Bima, " kata Lutfi.

Dari pantauan, jalur sungai di Kota Bima tidak ada yang menuju langsung ke laut lepas. Dari 2 sungai besar, yaitu Padolo dan Melayu, semuanya bermuara ke Teluk Bima. Tidak ada laut lepas, seperti yang disampaikan wali kota.

Ditanya penyebab banjir, wali kota menyebut gundulnya gunung-gunung yang saat ini dijadikan sebagai lahan menanam jagung.

"Kita tidak bisa menafikan gunung-gunung sudah alami penggundulan. Karena masyarakat kita menanam jagung, " ungkap politisi Golkar ini.

Ia juga mengklaim, telah menanam pohon-pohon keras di lahan tegalan dan sepanjang daerah alirannya sungai. Tujuannya, agar tidak mudah tergerus saat hujan deras.

Klaim walikota bertolak belakang dengan pengakuan Kepala Bappeda Kota Bima, H Fakhrunranji yang diwawancara media ini sebelumnya.  Diungkapkan, Pemkot Bima hanya memiliki program bersama Kementerian Pertanian. Berupa penanaman bibit buah-buahan pada lahan tegalan. Itu pun kata Mantan Kadis Lingkungan Hidup ini, program tersebut belum terlihat hasilnya.

Selain itu, program menjaga mata air atau disingkat Permata. Sedangkan tahun 2022, Pemkot Bima sama sekali tidak mengalokasikan anggaran untuk penghijauan atau reboisasi.

Pada wawancara tersebut, Lutfi menyebut soal dampak banjir pada Desember tahun 2016 lalu. Ia mengatakan, ketinggian banjir saat itu mencapai 3 meter. Kerugian materiil, mencapai Rp 2 triliun. Angka yang disebut ini membuat presenter terkejut sehingga mengulangi angka yang disebutkan.

"Ia capai dua triliun. Setelah itu, recovery dua tahun. Kemudian normalisasi sungai bersama BNPB, dengan anggaran Rp 169 miliar. Kita relokasi 1.025 warga, " bebernya lagi.

Dalam merelokasi warga, Lutfi mengaku melakukan pendekatan secara persuasif sehingga masyarakat secara sukarela mau dipindahkan.

Ia menyebutkan, meski dalam aturannya jarak sepadan sungai 10 meter, tapi oleh ditolerir menjadi 5 meter. Kebijakannya ini dianggap aman, karena akan dibuat tebing.

"Yang rusak ringan dan berat, kita juga perbaiki setelah saya dilantik, " akunya.

Hal lain yang disampaikan Lutfi adalah, normalisasi sungai yang melibatkan JICA sebagai sumber anggaran. Dana Rp 235 miliar akan mengucur tahun 2022, untuk sungai Padolo dan Melayu

Badrah, korban terdampak banjir di Kelurahan Santi mengaku, telah mendapatkan rumah relokasi. Namun tidak ia tempati karena kerap diterjang banjir gunung. Selain itu, juga kesulitan mendapatkan air bersih.

"Saya lebih baik tinggal di gubuk ini dari pada harus kembali ke rumah relokasi," kata Badrah. (Atina)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda