 |
| Aliansi Masyarakat Desa Timu, Kecamatan Bolo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor desa setempat, Senin (29/11). |
BimaNews.id, BIMA-
Aliansi Masyarakat Desa Timu, menggelar aksi unjuk di kantor desa setempat,
Senin (29/11). Aksi yang dipelopori mahasiswa itu mempertanyakan realisasi
anggaran Dana Desa (DD) Rp 243.700.000.
DD ratusan
juta tersebut sebelumnya dialokasikan untuk sejumlah paket bantuan dan
pembangunan. Mulai dari bantuan pengadaan bibit sapi sebanyak 10 ekor Rp 81,7
juta, rehab ringan atap empat unit rumah, Rp 40 juta.
Kemudian Rp
30 juta untuk pengerjaan saluran irigasi premier di dusun 2, peningkatan
saluran irigasi tersier di Dusun Bugis Rp 62 juta. Pembukaan jalan lingkungan
Rp 30 juta dan dugaan penyelewengan anggaran pengadaan alat musik tradisional
tahun 2019 lalu.
Koordinator Lapangan (Korlap) Satu, M. Jailani menduga ada penyimpangan anggaran diduga dilakukan Pemdes setempat. Sehingga sejumlah paket pembangunan dan bantuan itu tidak terealisasi sesuai waktu yang direncanakan.
Untuk itu,
BPD sebagai wakil rakyat di desa diminta untuk memberikan surat mosi tidak
percaya kepada DPMDes. Karena, tidak mampu mengawasi penggunaan anggaran di
desa setempat.
Termasuk
mengajukan permohonan pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades), kepada
Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri (IDP).
"Ini
tidak boleh dibiarkan, karena anggaran ratusan juta itu milik rakyat. Bukan
Pemdes," tegas alumni Tamsis Bima ini.
Sementara
Korlap Dua, Radiallah menyayangkan kinerja Pemdes setempat. Tidak bisa
merealisasikan bantuan dan pembangunan sesuai waktu yang ditentukan. Padahal,
anggaran itu harusnya dialokasikan pasca pencairan DD tahap kedua beberapa
waktu lalu.
"Ini sudah masuk akhir tahun. Bagaimana bisa pencairan DD tahap ke tiga, sementara realisasi anggaran tahap kedua belum tuntas," sesalnya.
Mengenai
dugaan penyimpangan anggaran itu sebut Radiallah tidak diketahui oleh perangkat
desa, termasuk BPD. Padahal, tugas wakil rakyat tingkat desa itu mengawasi dan
mengontrol setiap program kerja yang dijalankan pemerintah desa.
"Ini
tanda tanya besar buat kami. Kenapa bisa terjadi seperti itu," tanya
alumni Unismuh Makassar ini.
Sementara
Kades Timu, Fikrin tidak menampik sejumlah tuntutan masa aksi. Paket bantuan
dan pembangunan itu belum direalisasikan.
Mengenai keterlambatan
itu sudah dibuat surat pernyataan, berupa perjanjian jadwal realisasi bantuan.
Hanya saja, pernyataan itu tidak sosialisasikan kepada masyarakat.
"Kami menyadari, itu kelalaian kami. Kami siap bertanggung jawab," katanya.
Sesuai surat
pernyataan sebelumnya, tuntutan masa aksi akan tetap direalisasikan. Paling
cepat sebelum tanggal 20 Desember mendatang.
"Pokonya
kami upayakan sebelum masuk tahun 2022. Karena, itu anggaran 2021," janji Fikrin.
Kapolsek
Bolo, Iptu Hanafi mengatakan aksi unjuk rasa mulai pukul 09.00 Wita. Sebanyak
12 personel anggota Polsek diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi.
"Alhamdulillah,
saat ini masih terpantau kondusif," katanya saat ditemui di lokasi.
Ia mengaku
tidak membatasi siapa yang ingin menyampaikan aspirasi di depan umum. Itu sudah
ada UU yang mengatur. Asal tidak bertindak anarkis, yang mengganggu lalulintas pengendara
dan masyarakat umum.
"Kami
sikat jika mereka bertindak yang merugikan kepetingan masyarakat," tegas
mantan Kasubag Humas Polres Bima, asal Desa Tente, Kecamatan Woha ini.
Pantauan
media ini, aksi yang melibatkan belasan orang tersebut menyedot perhatian
publik. Tidak hanya warga di sekitar lokasi, tapi juga jadi bahan tontonan pengendara
yang sedang melintas.
Saat menyampaikan
aspirasi, mereka terlihat orasi secara bergilir. Beragam poster yang
dibentangkan mewarnai berjalanya aksi. Mulai bernuansa kritik hingga bernarasi
kocak.
Sejumlah
poster itu berisi, "cukup bool aja yang baperan, Kades jangan. Ada juga
menuliskan "Kades Baper, bukan main". Kemudian "Kades PHP"
dan "Masih tidak percaya terhadap Kades Timu".
Selain itu,
massa aksi juga membakar replika mayat di depan kantor desa setempat. Itu
sebagai simbol pimpinan di desa sudah mati. Tidak perduli dengan kesejahteraan
penduduk. Terutama warga berekonomi lemah. (jul)
