 |
| Anshari Ewan |
BimaNews.id, KOTA BIMA-Pengadaan
Handphone Android untuk Ketua RT se Kota Bima berpeluang merugikan Negara. Bahkan
bisa menjadi temuan .
Hal itu
ditegaskan Anshari Ewan, Devisi Advokasi Lembaga Lumbung yang bergerak pada bidang pelayanan
publik dan dan sosial budaya.
"Penanggungjawab utama pengadaann HP itu adalah lurah, " ujar Anshari, kepada sejumlah wartawan, Senin (31/5) .
Nanti kata
dia, dari dana Kelurahan akan dialokasikan untuk pengadaan HP Rp 2 juta per
unit untuk 571 ketua RT se Kota Bima. Setelah ditelusuri HP yang akan dibeli
Pemkot Bima adalah jenis Oppo A15 dengan
harga Rp 1,8 juta.
Sehingga
kata Anshari, pengadaan HP oleh Pemerintah Kota Bima melalui pemerintah kelurahan
ini sangat beresiko merugikan negara. Apalagi nanti saat diaudit BPK, Kepala
Kelurahan sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) akan menjadi orang pertama yang
diseret.
Munculnya
potensi kerugian kata dia, bisa dilihat dari produk HP yang tidak sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan. Kemudian, petunjuk pelaksana dan teknis yang tidak
jelas dalam penggunaan dan pengawasan aset daerah tersebut selama di tangan ketua
RT.
"Belum
lagi soal teknis pengadaan. Jika anggarannya di atas dua ratus juta, prosedurnya
harus tender. Proses tender harus jelas dan itu semua berada di bawah kendali lurah
sebagai KPA, " tegasnya.
Anshari juga
mengingatkan, ketika pengadaan HP Android untuk Ketua RT terealisasi, lurah
harus rutin mengontrol kondisi HP tersebut. Jika terjadi kerusakan atau hilang,
maka harus diperbaiki .
"Nah,
yang paling penting adalah ketika ada pergantian Ketua RT. Lurah harus
memastikan aset daerah itu aman, untuk dilimpahkan pada ketua RT yang baru.
Tentunya, dengan Administrasi serah terima aset yang jelas juga, "
pungkasnya. (tin)
