 |
| Suasana Musyawarah Kelurahan (Muskel) Kelurahan Penatoi yang digelar di aula kantor kelurahan setempat, Senin (31/5) |
BimaNews.id, KOTA BIMA-Seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Penatoi Kota Bima, menolak pengadaan Handphone Android karena Juklak dan Juknis tidak jelas.
Penolakan
ini terungkap saat dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel) Penatoi yang dihelat di
aula kantor setempat Senin (31/5). Muskel membahas segala program pembangunan
di tingkat kelurahan. Kali ini berlangsung alot, karena banyak reaksi soal
pengadaan HP melalui Dana Kelurahan (Dankel).
Saat Muskel
itu seluruh Ketua RT berjumlah 12 orang
di Kelurahan Penatoi menyepakati, tidak
mau menerima pengadaan tersebut, karena
tidak jelas petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
Ketua RT 12
Dedi Rosady menyampaikan, penolakan seluruh ketua RT tersebut karena beberapa
alasan. Diantaranya, saat Muskel pertama, tidak ada pembahasan soal pengadaan HP.
Sehingga terkesan program tiba masa tiba akal.
"Kami
menganggap ini bentuk pencitraan saja, karena tidak jelas asal-usulnya," sebut Dedi.
Pada sisi
lain kata dia, pemerintah kelurahan tidak mampu menjelaskan secara rinci tentang
pengadaan HP tersebut. Tentang spek
barang, masa penggunaannya, hingga biaya pemeliharaan bila HP rusak, karena ini
aset pemerintah.
"Karena
pemerintah kelurahan tidak mampu menjelaskan secara detail dan terperinci, kami
sepakat menolak semua pengadaan HP ini. Bahkan kami meminta pada Wali Kota Bima
untuk memberikan program pemberdayaan yang jelas dan lebih penting, jangan urus
hal-hal kecil seperti ini," katanya.
Karena HP
ini merupakan aset pemerintah, memiliki fungsi yang sama dengan aset pemerintah
yang lain, seperti kendaraan dinas.
Sehingga harus ada biaya pemeliharaan dan biaya pulsanya, agar tugas menjadi
mudah.
"Alasan
kuat lain penolakan HP tersebut, karena merupakan aset pemerintah sehingga
segala konsekuensi penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Bila rusak
atau hilang, bisa berkonsekuensi hukum," bebernya.
Ketua LPM
Kelurahan Penatoi Iwan Kamaruzaman juga menegaskan, program pengadaan HP
android ini harus dibahas awal melalui Muskel. Tapi, saat itu tidak ada usulan pengadaan HP. Kalaupun ada
perubahan, harus dibuat berita acara dan dibuatkan RKA sesuai aturan yang
berlaku.
Sementara
itu Lurah Penatoi melalui staf kasi pemerintahan Muslimin, mengakui adanya
penolakan tersebut. Meskipun awalnya banyak hal lain yang dibahas, namun ketua
RT yang hadir banyak membahas pengadaan HP.
"Hasil
Muskel ini akan disampaikan pada pemimpin yang lebih atas, untuk menentukan
kebijakan apa ke depan," tambahnya. (tin)
