 |
| Abdul Kadir |
BimaNews.id, KOTA
BIMA-Anggota DPRD Kota Bima yang notabene menjadi wakil rakyat, dinilai ompong
oleh akademisi STISIP Bima. Penilaian ini karena melihat dewan membisu ketika
ada persoalan rakyat mengemuka.
Kemudian,
bagi-bagi handphone bagi para Ketua RT se Kota Bima, tidak berfungsi
maksimalnya Rumah Aspirasi. Belum lagi dugaan mangkraknya sejumlah bangunan di
Kawasan Wisata Pantai Lawata.
Kemudian persoalan bangunan Food Corner di Lapangan
Pahlawan Raba, dugaan temuan retribusi IMB yang diduga melibatkan Kabid Cipta
Karya Dinas PUPR Kota Bima. Sejumlah program pembangunan yang bukan
menjadi kepentingan rakyat, menjadi
skala prioritas pemerintah serta masalah lain yang menambah kegaduhan di Kota
Bima.
Semua itu
kata Abdul Kadir, menjadi potret banyaknya kebijakan yang tidak pro rakyat. Apalagi
merujuk kondisi masyarakat yang mengalami degradasi ekonomi di tengah pandemi
Covid-19.
Harusnya
kata mantan Ketua HMI Cabang Bima ini, wakil rakyat yang ada di gedung
legislatif meresponnya dengan luar biasa.
"Fakta yang terlihat, jangankan bertindak. Bersuara saja tidak. Membisu, cuek dan apatis dengan dinamika yang ada, " sorotnya.
25 anggota
dewan itu, mestinya menjadi corong yang mewakili susah dan sedihnya seluruh
rakyat Kota Bima. "Kalau wakilnya membisu, lalu kemana rakyat mengadu
?"sindirnya.
Abdul Kadir
sangat berharap, dewan yang terhormat segera mengambil sikap dengan situasi dan
dinamika Kota Bima yang gaduh saat ini. Bila perlu tegasnya, dewan berhak
memanggil kepala daerah untuk diminta penjelasan dan tanggungjawab.
"Anggota
dewan harus berdiri bersama rakyat. Jika tidak bisa, untuk apa lembaga
legislatif itu? Dewan memiliki hak untuk mengoreksi segala kebijakan eksekutif.
Jangan sampai sia-sia seperti sekarang ini, " pungkasnya. (tin)
