Ilustrasi Google |
BimaNews.id, KOTA BIMA-Lebih dari setengah anggaran di Pemerintahan Kota Bima dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Tahun 2021, tercatat Rp 34 Miliar untuk pemenuhan kebutuhan 8 persen dana covid. Tapi, penanganan virus mematikan ini dinilai lemah di Indonesia.
Dalam siaran
pers Pemerintah Kota Bima melalui laman Prokopim Kota Bima menyebutkan, Kota
Bima masuk 8 besar kota dan kabupaten di Indonesia yang lemah penanganan
Covid-19.
Masalah
utamanya adalah kurangnya koordinasi dua arah antara stakeholder dalam
menyampaikan informasi terkait Covid-19.
"Koordinasi
kita masih sangat kurang. Perlu adanya komunikasi dua arah yang perlu
disampaikan kepada pihak provinsi terkait zona merah ini, dengan memfollow up
apa saja yang salah dan keliru. Harus segera dikomunikasikan kepada provinsi
dan pusat," ujar Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi.
Disebutkan,
penanganan Covid-19 bukanlah suatu hal yang main-main. Terlebih jika berbicara
mengenai anggaran dana bantuan, harus benar-benar tersalurkan dengan tepat.
Pemberian dana bantuan bagi kelurahan, serta insentif bagi tenaga kesehatan juga penting diperhatikan.
Hal ini akunya, juga disampaikan Kementerian Dalam Negeri, menyebut pemanfaatan
dana Covid-19 di Kota Bima masih belum maksimal.
"Segera
cairkan dan serap semua anggaran dana covid-19 untuk kebutuhan masyarakat.
Jangan ditunda, karena ini menyangkut masyarakat dan tenaga kesehatan kita,
" tegas Lutfi.
Apabila
anggaran tersebut tidak direalisasikan dengan maksimal, akan menjadi persepsi negatif
bagi pusat. Kota Bima dianggap tidak mampu menangani Covid-19. (tin)