 |
Samsidar, PKL yang sebelumnya jualan di pasar lebaran Ama Hami, kini menjajakan barang dagangannya di Lapangan Serasuba, Jumat sore(7/5).
Bagaimana
tidak, selain telah menghabiskan uang puluhan juta untuk membeli barang. PKL juga
telah keluarkan biaya untuk menyewa tempat jualan Rp 600 ribu per lokal.
Samsidar,
seorang PKL di pasar lebaran mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah
membongkar pasar tersebut. Pembongkaran itu kata dia, tanpa ada pemberitahuan
awal.
"Kalau
alasannya melanggar Prokes Covid-19,
kenapa pasar lebaran dibuka?. Karena jika pasar lebaran tidak dibuka, praktis
kita tidak akan beli banyak barang,’’ keluhnya pada media ini, Jumat (7/5).
Kalaupun dibubarkan
kata dia, harusnya ada alternative lain diberikan pemerintah daerah. Sehingga
barang yang terlanjur mereka beli bisa dijual lagi di tempat lain.
‘’Paling
tidak kita dikasih kesempatan untuk jualan hingga akhir pekan. Supaya kita
tidak terlalu rugi,’’ harap ibu tiga anak ini.
Setelah pasar
lebaran dibongkar, saat ini Syamsidar pindah jualan ke Lapangan Serasuba
bersama sejumlah PKL lain. Tempat mangkal mereka sebelum pasar lebaran dibuka.
"Semoga
saja jualan kita di Lapangan Serasuba laris manis seperti di pasar lebaran,"
harapnya.
Soal biaya
sewa yang telah mereka bayar pada panitia pasar lebaran sebelumnya, berharap
panitia mengembalikan sisanya. Karena Rp 600 ribu itu hitungan sewa selama 10
hari.
PKL lain,
Dewi Rosmini selain khawatir rugi karena barang dagangannya masih banyak belum
laku. Dia juga mengaku bingung dengan pembubaran pasar lebaran. Padahal
sebelumya telah ada rekomendasi dari Sekda dan Polres Kota Bima.
Wanita asal
Tambora ini juga berharap, siswa sewa yang
telah mereka bayar ke panitia pasar lembaran dikembalikan.
"Karena
baru empat hari kita jualan di pasar lebaran. Paling tidak setengah dari uang
sewa itu panitia kembalikan,’’ harapnya.
Ketua
Panitia Pasar Lebaran, Herman saat dikonfirmasi tidak berkomentar banyak
terkait sisa uang sewa yang telah dibayar PKL di Ama hami. Saat ini kata dia,
pihaknya sedang koordinasi dengan pemerintah Kota Bima.
"Kalau
soal rugi, bukan hanya PKL. Kita juga rugi,’’ katanya singkat. (jul)
