LHKPN 2020, Kekayaan Wali Kota Bima Bertambah Jadi Rp 4,7 Miliar - Bima News

Senin, 24 Mei 2021

LHKPN 2020, Kekayaan Wali Kota Bima Bertambah Jadi Rp 4,7 Miliar

LHKPN
Tangkapan layar laman LHKPN pejabat dan kepala daerah di Indonesia, termasuk Kota Bima
 

BimaNews.id, KOTA BIMA-Dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Bima, kekayaan H Muhammad Lutfi bertambah. Penambahan kekayaan ini terlihat dalam laman LHKPN KPK RI, yang bisa diakses melalui website https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/monitoring_kepatuhan.

Pada LHKPN (Laporan Harta Kekeyaan Penyelenggara Negara) tahun 2018, kekayaan HM Lutfi saat mencalonkan diri pada Pilkada Kota Bima Rp 2.655.100.000.

Kekayaan tersebut berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 1.200.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp 635. 000.000, harta bergerak lain Rp 320.000.000. Kas dan setara kas sebanyak Rp 500.100.000.

Kemudian pada LHKPN tahun 2020, jumlah kekayaan Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi bertambah menjadi Rp 4.724.873.743. Ada penambahan kekayaan sebesar Rp 2.069.773.649.

Selain ada penambahan,  pada laman LHKPN ini juga tertera status LHKPN pelapor (wali kota), tertulis perlu perbaikan.

Begitu juga dengan harta kekayaan Wakil Wali Kota Bima juga terlihat bertambah.  Dibandingkan saat menjadi calon wakil wali kota dengan setelah menjabat dua tahun terakhir.

Saat menjadi calon wakil wali kota, kekayaan Feri Sofiyan SH dilaporkan Rp 3.387.007.901. Ini berasal dari kekayaan tanah dan bangunan sebesar Rp 3.250.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 300.000.000. Harta bergerak lainnya Rp 122.000.000, kas dan setara kas sebesar Rp 34.063.496.

Sedanggkan pada LHKPN tahun 2020, harta Feri Sofiyan bertambah menjadi Rp 4.112.800.000. Ada penambahan sebesar Rp 725.792.009 selama ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bima.

Untuk status LHKPN orang nomor dua di di Kota Bima dinyatakan diumumkan lengkap. Sama dengan jajaran kepala dan wakil kepala daerah lain, seperti Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Bupati Dompu dan Wakil Bupati Dompu.

Untuk LHKPN tahun 2021, terlihat baru beberapa pejabat dan kepala daerah saja yang sudah melaporkan. (tin)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda