 |
| Ilustrasi (Google) |
BimaNews.id,BIMA-Ratusan karyawan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bima, mendatangi Kantor Bupati,
Selasa (23/2). Kehadiran karyawan dari semua cabang PDAM tersebut, menuntut
pembayaran gaji dan tunjangan yang belum diterima selama 2,6 tahun.
Direktur PDAM Kabupaten Bima, H Hairuddin ST MT yang dikonfirmasi mengatakan, aksi tersebut merupakan hal yang wajar karena karyawan menuntut hak yang belum dipenuhi.
Namun, tuntutan karyawan tidak mendapat respon dari pemerintah setempat. Padahal, pemangku kebijakan harus hadir untuk memberikan solusi yang dikeluhkan karyawan PDAM.
"PLH Bupati H Taufik tidak menemuai karyawan saya. Entah halangan atau punya kesibukan lain, saya gak tahu," ujar Hairuddin pada Radar Tambora, Rabu (24/2).
Padahal kata dia, PDAM dibentuk berdasarkan UU yang memiliki fungsi, melayani kebutuhan vital masyarakat umum. Sehingga peran pemerintah untuk pemenuhan hak karyawan selaku pelaksana pelayanan sangat diharapkan.
Hairuddin mengaku, selama ini Pemerintah Kabupaten Bima selaku pemilik PDAM tidak pernah mengalokasikan anggaran. Baik untuk biaya operasional maupun biaya pemeliharaan.
"Mereka cuma memberikan aset untuk kami kelola," akunya.
Sementara untuk gaji dan tunjangan karyawan, tidak dibayar selama puluhan bulan. Sedangkan aset atau barang yang diberikan dalam kondisi rusak berat, akibat diterjang banjir bandang 2016 lalu.
"Kondisi itu terjadi sebelum saya menjadi direktur PDAM, sehingga saya mulai memperbaiki perlahan-lahan. Tapi kondisi seperti ini mau sampai kapan," tandas Hairuddin.
Sebagian besar karyawan kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menopang kehidupan keluarganya masing-masing. Sementara kondisi PDAM terkesan jalan di tempat, karena tidak ada perhatian serius dari pemerintah.
"Memang dulu ada rencana pemerintah pusat memperbaiki jaringan lintas di Jembatan Penato’i dan Padolo," katanya.
Namun rencana tersebut belum juga direaliasikan. Hal itu menurut Hairuddin, membuktikan pemerintah tidak serius memperhatikan PDAM.
Disinggung pengaruh distribusi air akibat ketidak seriusan pemerintah terhadap PDAM. Hairuddin mengaku, mulai hari ini air tidak lagi didistribusikan pada semua wilayah, sebelum mendapat kepastian dari pemerintah.
"Mulai hari ini semua
sumber air PDAM ditutup, sampai mendapat kejelasan dari pemerintah. Apakah PDAM
dibubarkan atau dilanjutkan," tandasnya. (cr-jul)
