 |
| Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE saat mengunjungi kawasan Kabanta, akhir Desember 2020 lalu |
BimaNews.id,KOTA BIMA-Konsep one system one integrated
untuk menangani banjir di Kota Bima, terkendala sumber banjir dari luar Kota
Bima. Pemerintah Kota Bima menyebut, saat ini konsep itu sudah terlaksana
sebagian.
Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE jauh sebelum
menjabat, selalu menyebut konsep one system one integrated dalam menangani
banjir di Kota Bima.
Awal tahun 2021 ini, Kota Bima sudah dilanda banjir. Hektaran
lahan sawah dan pemukiman warga di sepanjang sungai Padolo direndam banjir,
dengan ketinggian yang beragam.
Sudah sejauhmana konsep one system one integrated
diterapkan pemerintah saat ini?
Melalui Kasubag Pemberitaan Bagian Humas dan Protoko
Setda Kota Bima Dian Fitriany mengatakan, konsep tersebut telah dilaksanakan sebagian.
Seperti, penataan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penghijauan.
Konsep one system one integrated jelas Dian, DAS
merupakan satu kesatuan fungsional. Terdiri dari daerah hulu-tengah-hilir dan
tidak bisa ditangani sepenggal-sepenggal.
"Rencana terpadu dan berkelanjutan merupakan kunci
keberhasilan konsep ini," jelasnya, Minggu (3/1).
Pengelolaan DAS kata Dian, harus dilakukan secara utuh
dari hulu sampai hilir. Dengan melibatkan semua pihak yang ada di dalamnya.
Adapun pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS
sebutnya, terdapat beberapa kementerian. Antara lain, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian LHK, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang.
“Sehingga, pengelolaan DAS tidak bisa ditangani secara
sektoral. Tetapi, sebagai sebuah ekosistem yang menyatu,” terangnya.
Sehingga lanjut Dian, dalam pengelolaan DAS
mengikutsertakan dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait. Termasuk,
peran serta masyarakat.
"Masalah utama kita adalah kondisi hulu kita.
Dimana tidak ada pohon yang bisa menyerap dan menahan air turun ke hilir,"
ungkapnya.
Karena itu kata Dian, saat ini Pemkot konsen
memperbaikan daerah hulu bersama pihak terkait.
Hal terpenting, integrasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam
perbaikan.
Ditegaskannya, konsep penanganan banjir yang diusung
pemerintah sudah ada yang terlaksana. Seperti penataan DAS dan penghijauan di
wilayah Kota Bima. DLH kata Dian, sudah siapkan bibit tanaman keras seperti
kemiri dan lain-lain.
"Jagung boleh, tapi tetap ada tanaman keras di
sekelilingnya. Di Kabanta juga ada yang tanam pisang, yang harga pasarnya mahal
dan itu berhasil. Pusat masalah kita adalah hutan yang kemudian dirambah oleh
masyarakat," tutur Dian.
Dipastikannya, masalah banjir menjadi salah satu konsen
yang ingin diselesaikan oleh pemerintah. Penanganan banjir ini memang masalah
yang kompleks, namun menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan
Mengembalikan fungsi hutan sebagimana mestinya tutur
Dian, menjadi salah satu jalan keluar yang tengah diupayakan. Bahkan kata dia,
baru-baru ini Pemkot bersama Dandim 1608 Bima, Kapolres Bima Kota dan jajaran
KPH Maria Donggo Massa melakukan pendekatan secara langsung dan persuasif
dengan masyarakat Kabanta.
Di lingkungan kabanta sebut Dian, ada sekitar 80
hektare kawasan menjadi lahan tutupan negara yang harus dijaga fungsinya. Saat
ini juga kata dia, sebagian telah dirambah oleh masyarakat sebagai lahan
bercocok tanam.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi
meninjau langsung kondisi lahan tersebut. Para petani juga turut hadir di sana
dan menjelaskan beberapa permasalahan yang mereka hadapi.
Beberapa petani kata Dian, sudah ada yang mulai
mengerti dan bersedia menanam tanaman keras di lahannya. Seperti kemiri,
pisang, jambu mete dan lainnya.
Diharapkan, petani yang lain juga bisa mengikuti jejak
ini. Karena tanaman keras ini juga bisa menghasilkan cukup banyak penghasilan.
Tidak saja di musim tanam, tapi juga tetap berproduksi pada musim kemarau.
(tin)
