KOTA BIMA-Penolakan terhadap UU Omnibus Law, terus mengalir di Indonesia. Aliansi Mahasiswa STIE Bima tidak mengambil sikap melalui aksi demo, tapi membedah UU sapu jagat itu melalui dialog terbuka.
Dialog yang digelar di aula Kampus STIE Bima, Selasa (27/10) mengangkat tema, Jalur Damai Omnibus Law di Mata Pemuda. Dengan menghadirkan pembicara akademisi senior dari sejumlah Perguruan Tinggi (PT) di Bima.
Yakni, Ketua STIH Bima, Dr Ridwan SH MH, Ketua STIE Bima, Firdaus ST, praktisi hukum dan Direktur LBH Yustisio LPW NTB, Taufiqurrahman SH dan pemateri lain. Diikuti sekitar 50 mahasiswa setempat.
Ketua STIE Bima, Firdaus dalam sambutannya mengatakan, dari berbagai isu yang mencuat pada Oktober ini. Pengesahan UU Omnibus Law yang paling menyita perhatian publik.
Sebagai akademisi, dia ingin membangun jiwa kritis yang ilmiah di kalangan pemuda. Bukan dengan turun melalui aksi demo, tetapi membedah undang-undang tersebut agar benar-benar dipahami.
“Kita bangun diskusi yang ilmiah, kritis tanpa menghilangkan ego kita. Kita sepakat untuk mendorong Indonesia lebih maju ke depan, ” kata Firdaus.
Dialog tersebut jelasnya, membahas pasal-pasal yang dipersoalkan melalui aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang ditolak bebagai kalangan itu.
Pemateri, Taufiqurrahman mengatakan, dengan mendiskusikan Omnibus Law berarti, mencerdaskan pemuda dan mahasiswa untuk mengulas isu-isu terkini. Jangan sampai mahasiswa tergesa-gesa mengambil sikap atas satu persoalan atau isu, tanpa memahami dengan jelas masalahnya di mana.
Karena kata dia, ada faktor lain yang harus diwaspadai. Seperti upaya memecah belah rasa persatuan dan kesatuan melalui penyebaran informasi yang tidak jelas. Sehingga muncul kesalahpahaman atas persoalan itu.
Pemateri lain, Salman Paris mengajak mahasiswa berdiskusi dan membedah semua pasal yang memunculkan kontroversi. Ia mengajak mahasiswa, untuk rajin membaca apapun yang sedang berkembang dengan baik, sehingga menguasai setiap masalah yang muncul.
“Kalaupun pun ada aksi, lakukan dengan damai. Menurut saya, UU ini baik karena mendukung iklim kerja. Terutama keberadaan UMKM, ” katanya. (tin)
