BIMA-Kisruh lahan antara warga dengan PT Sanggar Agro, kembali mencuat. Warga kini kembali resah, karena diintimidasi dan diancam lahan yang mereka garap selama ini akan digusur.
Ratusan warga Desa Oi
Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, Sabtu (13/6) berkumpul dan mencurahkan
keresahan mereka terhadap ancaman baru dari PT Sanggar Agro. Lahan yang mereka
kelola saat ini ratusan hektar, terancam digusur oleh PT Sanggar Agro pada
tanggal 20 Juni mendatang.
Syamsudin Muchsin warga
Desa Oi Katupa mengungkap, warga telah diberitahu oleh pegawai PT Sanggar Agro,
lahan yang mereka garap saat ini akan digusur.
"Pegawai perusahaan
sendiri yang memberitahu kami, " ungkapnya.
Perwakilan warga Desa Oi
Katupa lain, Nasrudin H Yunus mengungkapkan, dia termasuk orang yang pertama datang di Desa Kawinda Toi
tahun 1985 silam. Sebelum pemekaran menjadi Desa Oi Katupa. Bersama warga lain, mereka datang untuk bertani, karena mendapat izin
dari pemerintah pemerintah desa, kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Bima
saat itu.
"Kita juga disuruh
oleh Camat Tambora waktu itu. Kita bercocok tanam, mulai pisang, jagung,
pepaya, kacang, jagung dan padi," sebutnya.
Seiring waktu, lahan seluas 5.000 hektare dibagikan masing – pada
setiap kepala keluarga. Sehingga ada sekitar 400 lebih kepala keluarga yang
menggantung hidup dari lahan tersebut.
Namun saat warga mengelola
lahan itu, justru diganggu oleh PT Sanggar Agro. Tahun 2015, warga turun melakukan protes dan
menggelar aksi demonstrasi selama 3 bulan lebih. Menuntut, agar lahan yang ingin digusur tersebut
diberikan sepenuhnya untuk dikelola oleh
warga setempat.
"Sekarang masalah
kembali muncul. Kami diintimidasi lagi. Lahan yang kami kelola saat ini mau
digusur lagi oleh PT Sanggar Agro," sesalnya.
Tanah yang diberikan pemerintah
akan diambil lagi oleh PT Sanggar Agro. Padahal warga sudah diberikan hak untuk
mengelola lahan tersebut.
"Lahan itu telah digarap
warga sejak tahun 1985. Ada bukti surat garap dan SPPT. Sekarang lahan
produktif yang warga kelola malah mau digusur," kecamnya.
Terhadap intimidasi yang
saat ini mereka hadapi dan masalah lahan yang tak kunjung usai tersebut. Mereka
sudah laporkan ke DPR RI, hingga ke Presiden. Hanya saja belum bisa ditangani
pemerintah pusat karena terhalang Pandemi Covid-19.
"Kita tidak mau lagi
mengadu ke Bupati Bima, karena aspirasi kami tidak pernah diurus dengan baik. Sehingga
dilapor langsung ke pemerintah pusat. Tim dari presiden sebenarnya sudah mau
turun untuk meninjau langsung kondisi masyarakat Oi Katupa. Hanya menunggu selesai Covid-19 ini,"
katanya.
Dari aksi demo warga tahun 2015 lalu, diakui pemerintah Kabupaten Bima diberikan lahan
seluas 300 hektare untuk dikelola masyarakat. Namun, ketika masyarakat bekerja dan bercocok tanam, lahan itu
kembali ingin dikuasai PT Sanggar Agro.
Sayangnya, lahan seluas 300 hektare itu belum ditentukan
titik koordinatnya. Bahkan 5.000 hektare lahan yang dikuasai warga sejak 1985
silam, juga tidak pernah ditentukan
titik koordinatnya.
"Mana titik koordinat
yang 5.000 hektare maupun 300 hektare itu?. Makanya kita desak pemerintah untuk segera menentukan titik koordinat,
supaya jelas. Sehingga tidak ada dasar bagi PT Sanggar Agro untuk menguasai
lahan itu,’’ pintanya.
Apalagi aku Syamsuddin, ancaman dan intimidasi terhadap warga saat ini
terus muncul dalam beberapa bulan terakhir. Hingga ada pemberitahuan resmi dari
PT Sanggar Agro, meminta warga untuk mengosongkan lahan. JNika tidak, tanggal
22 Juni, lahan mereka akan digusur paksa.
Ancaman itu katanya, akan
mereka lawan. Apalagi lahan tersebut selama ini digarap untuk kehidupan warga
setempat.
"Kalau kami dipaksa mengosongkan lahan, apa boleh buat akan kita lawan. Cukup lama kami menderita, terus diintimidasi,’’ tandasnya. (tin)
