KOTA BIMA-5.800 warga Kota Bima miskin selama ini tercover
BPJS Non Mandiri dinonaktifkan. Mereka tidak tercover dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DKTS) atau Basis Data Terpadu (BDT).
Dinas Sosial Kota Bima mengungkap, sejak Maret 2020 lalu BPJS
untuk warga miskin diambil alih oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Warga tidak tercover dalam Basis Data Terpadu
(BDT), secara otomatis dinonaktifkan kepesertaannya dari BPJS.
"Kementerian Sosial hanya menanggung warga miskin yang masuk
dalam DTKS, sedangkan yang tidak masuk langsung dinonaktifkan oleh
Kemensos," ungkap H Muhidin, Jumat (29/5).
Pemerintah Kota Bima katanya, langsung mengambil langkah
cepat. Bersama Sekda Kota Bima langsung adakan pertemuan dengan BPJS Kesehatan
Cabang Bima membahas masalah tersebut.
Sekda bersama Kadis Sosial meminta BPJS Kesehatan
mengaktifkan kembali BPJS warga miskin yang dinonaktifkan.
"Sekarang sedang
diproses oleh BPJS, sekitar 5.800 BPJS warga akan diaktifkan karena ditanggung Pemerintah
Kota Bima melalui APBD," jelasnya.
Jika ada warga Kota Bima yang berobat dan tidak bisa lagi
menggunakan BPJS gratis karena dinonaktifkan, Muhidin meminta agar dilaporkan
ke dinas sosial.
"Kita akan minta ke BPJS untuk memprioritaskan
pengaktifan BPJS warga miskin yang sedang berobat," pungkasnya. (tin)
