KOTA BIMA-Kepala Dinas
Kesehatan (Dikes) Kota Bima H Azhari membeberkan, penggunaan anggaran
penanganan Covid-19 oleh Dikes sejak pandemi Covid-19 muncul di Indonesia.
Hingga saat ini, Dikes baru
menerima anggaran sekitar Rp 143 juta dari usulan proposal ke Wali Kota Bima
sebesar Rp 1,2 miliar. Sedangkan untuk BPBD, baru dicairkan sekitar Rp 350 juta.
Dua anggaran yang dicairkan tersebut
kata Azhari, bersumber dari dana tak terduga tahun 2020 sebesar Rp 14 Miliar.
Dari anggaran sekitar Rp 143
juta tersebut, Dikes langsung melakukan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Itu pun kata Azhari, baru sebagian dari kebutuhan karena belum adanya anggaran.
“Karena masih harus minggu rasionalisasi anggaran yang hingga kini belum
selesai,” ujarnya.
Azhari menegaskan, anggaran penanganan
Covid-19 bukan hanya untuk Dikes saja. Tetapi juga untuk OPD lain seperti BPBD,
Dinas Sosial, Dinas Koperindag, kecamatan, kelurahan, Pol PP dan lainnya.
"Dan perlu diingat bahwa
sampai hari ini belum ada uangnya. Untuk detailnya, silahkan dicek ke Bappeda
dan BPKAD," katanya.
Azhari juga menjelaskan soal
gaji pegawai non PNS. Ditegaskannya, proses penggajiannya ada yang dilakukan
oleh Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas. “Begitu SPJ diajukan ke dinas, maka
verifikasi dilakukan. Kemudian dilakukan scanner karena tidak dibawa langsung ke
BPKAD akibat Covid-19,” ungkapnya.
Alur berikutnya gambar Azhari,
selesai dari BPKAD keluar SP2D. Selanjutnya dikirim ke Bank NTB dan langsung
masuk ke rekening masing-masing pegawai, baik itu ASN maupun non ASN.
"Tidak ada lagi penerimaan uang tunai. Jadi, tidak ada yang namanya gaji
ditilep atau apalah seperti yang dituduhkan selama ini," tandasnya.
Azhari mengaku, harus
membeberkan secara terbuka penggunaan anggaran Covid-19 ini. Selain untuk
mengedepankan asas keterbukaan, juga untuk meminimalisir dugaan dan tudingan
Dikes yang telah menyalahgunakan anggaran Covid-19.
"Apalagi tudingan itu
sudah ada yang menyerang pribadi saya, maka harus saya beberkan terbuka uang
yang ada dan untuk apa saja," tandas Azhari.
Hal lain tak kalah genting
yang sedang dihadapi Dikes saat ini, adalah meningkatnya kasus DBD di Kota
Bima. Saat ini kata Azhari, Kota Bima sudah menetapkan status darurat DBD.
Dia mengaku, berbagai upaya
pencegahan sudah dilakukan Dikes. Mulai dari edukasi ke masyarakat tentang
pentingnya lingkungan sehat sehingga tidak ada lagi tempat bertelurnya nyamuk,
hingga fogging (pengasapan) pada sejumlah wilayah yang terkatehori zona merah
DBD.
"Kita mulai senin ini
lagi fogging dan tentu semua itu membutuhkan tenaga dan anggaran. Dikes tidak
hanya hadapi Covid-19 tapi juga DBD. Tentu ini butuh kerja kerasa dan kerjasama
semua pihak," pungkas Azhari. (tin)
