BIMA-Alih-alih
melakukan Work From Home (WFH) untuk menjaga jarak, jajaran DPRD Kabupaten Bima
justeru nekat menggelar rapat paripurna.
Sungguh
tidak patut ditiru, apa yang menjadi sikap jajaran legislatif di tengah Pandemi
Covid-19 saat ini. Yang seharusnya menerapkan WFH,
para wakil rakyat ini malah menggelar rapat Paripurna
yang tentu saja melibatkan banyak orang.
Paripurna
yang mengagendakan laporan hasil kerja Pansus terhadap LKPJ
Bupati Bima TA 2019 ini, digelar di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bima,
Kamis (23/4).
Rapat
dimulai sekitar pukul 10.00 Wita. Paripurna ini
berlangsung alot, karena diwarnai hujan interupsi karena tidak dihadiri Bupati
Bima Hj Indah Damayanti Putri.
Interupsi
dan perdebatan berlangsung hingga satu jam, yang membuat waktu pertemuan
semakin panjang.
Dilihat dari jarak duduk, pada kursi tamu paripurna diatur berjarak. Sayangnya, kursi para anggota dewan malah tidak diatur berjarak. Bahkan, beberapa anggota dewan terlihat tidak memakai masker.
Sementara
itu, pimpinan sidang paripurna Aminurllah SE yang dikonfirmasi secara terpisah
mengakui apa yang dilakukan pihaknya bukanlah contoh yang baik bagi masyarakat.
"Memang bukan contoh yang baik, " akunya.
Aminurllah
mengaku, dirinya tidak mengetahui penjadwalan paripurna yang dipimpinnya karena
tidak sedang memiliki agenda partai.
Duta
PAN ini mengaku, dirinya mendapatkan jadwal dalam grup WhatsaApp dan langsung
memimpinnya sesuai jadwal yang dibagikan.
Ia
juga mengatakan, sudah menyampaikan kepada anggota sidang bahwa sidang yang
digelar melanggar tapi tetap dilanjutkan.
Aminurllah
juga beralibi, untuk menerapkan WFH pihaknya belum dilengkapi alat-alat yang
memadai sehingga menyulitkan proses penyampaian kinerja Pansus yang harus
dibacakan.
"Catatan
ini harus didengar oleh masyarakat juga dan anggota dewan lain. Kita belum ada
alat, untuk menyambungkan Bupati, pimpinan dan anggota dewan lainnya, "
pungkasnya. (tin)
