Dagelan Politik Wakil Rakyat Disaat Wabah Covid-19 Melanda - Bima News

Kamis, 23 April 2020

Dagelan Politik Wakil Rakyat Disaat Wabah Covid-19 Melanda



BIMA
-Sidang paripurna di DPRD Kabupaten Bima diwarnai aksi dagelan.





Di awal paripurna para wakil rakyat ini mengkritisi sikap Bupati Bima tidak menghargai undangan dewan untuk menghadiri paripurna. Setelah sidang diskors, sikap mereka pun melunak.





Pantauan Radar Tambora, Kamis (23/4) sejumlah anggota dewan ribut mengkritisi Bupati Bima, karena tidak pernah hadir sidang atau rapat penting di DPRD Kabupaten Bima. Hal itu dinilai sebagai sikap tidak menghargai atau melecehkan marwah dewan.





Sidang paripurna baru dibuka oleh pimpinan sidang, M Aminurllah. M Natsir sebagai Ketua Fraksi PAN dengan lantang dan tegas menolak paripurna tersebut dilanjutkan. Dia meminta bupati hadir dan mendengarkan langsung isi dari catatan strategis Pansus dewan terhadap LKPJ Bupati.





"Bupati telah menghina dirinya sendiri, bukan menghina lembaga dewan dengan tidak hadiri paripurna ini. Saya atas nama ketua Fraksi PAN, menolak keras dilanjutkan paripurna ini," katanya dengan nada keras.





Nyanyian yang sama juga disampaikan anggota Fraksi Nasdem, Mustakim. Dengan berapi-api, dia meneriakan penolakannya pada pimpinan paripurna, agar  tidak melanjutkan paripurna tersebut, sampai Bupati Bima hadir mendengarkan langsung catatan strategis yang dibacakan Pansus.





"Berkali-kali bupati tidak hadir dan menghormati undangan lembaga dewan. Ini catatan strategis terkait laporan LKPJ-nya. Masak kita yang memberi catatan, kita lagi yang mendengarkan. Logika dari mana ini. Intinya bupati harus datang," tegasnya.





Seirama dengan dua anggota dewan sebelumnya, Ketua Fraksi PKS sekaligus Ketua Komisi 4, Ilham Yusuf menyatakan sangat mendukung pernyataan anggota dewan sebelumnya.





Sikap yang ditunjukan Bupati Bima sebut Ilham, telah berulang kali ditampakan. Sebaliknya, justru mengundang dewan untuk hadir di ruang kerjanya.





"Jam 12.30 nanti Bupati undang dewan di ruang kerjanya. Hadir di sini kok tidak mau. Lalu perlukah kita hadir memenuhi undangan bupati, sementara dia sendiri tidak menghargai undangan lembaga dewan," sentilnya seraya menolak melanjutkan paripurna, sebelum bupati hadir.





Srikandi DPRD Kabupaten Bima, Magdalena tidak ingin kalah lantang dan keras menyuarakan,  agar bupati hadir sendiri tanpa mewakilkan pada pejabatnya. "Bagaimana dewan melapor catatan strategis jika bupati tidak hadir. Diskors dulu paripurna ini sampai bupati hadir, marwah lembaga ini taruhan," tegasnya.





Ardiwin duta PPP juga bernada sama. Sangat tidak elok katanya, jika bupati tidak hadir mendengarkan catatan strategis atas laporannya sendiri terkait LKPJ.





Dagelan dari sejumlah aktor politik mulai tampak, usai paripurna diskors dan pimpinan dewan mengundang ketua-ketua Fraksi untuk urun rembuk.





Pimpinan sidang Aminurllah beberapa saat kemudian membuka kembali skors dan kembali mendengar beberapa masukan dan interupsi anggota dewan. Hasilnya, penentuan apakah paripurna akan dilanjutkan atau tidak, diambil jalan akhir melalui voting.





Hasil voting terbuka tersebut,  23 anggota dewan dari 45 orang,  meminta paripurna dilanjutkan. Fraksi PAN yang semula getol dan keras menyuarakan  penolakan, pada akhirnya melumak, menyetujui paripurna dilanjutkan. Begitu juga dengan fraksi Golkar, sebagian Fraksi Gerindra, sebagian Fraksi PPP, sebagian fraksi Gerindra.





Ketua Fraksi PAN, M Natsir yang dimintai komentar atas perubahan pikiran dan pendapat fraksinya itu, dengan diplomatis mengaku dinamika rapat yang menentukan keputusan akhir.





Fraksi utuh yang konsisten pada pendapat awal, menolak paripurna dilanjutkan yakni, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi Gabungan PDI perjuangan dan sebagian anggota fraksi Gerindra dan Fraksi PPP.





Usai sandiwara politik di ruang paripurna, akrobat politik berlanjut beberapa jam kemudian. Sejumlah ketua fraksi dan komisi, terlihat sedang bercengkrama dengan Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri di ruang kerjanya. Paragraf





Pertemuan ketua fraksi dan komisi dewan itu atas undangan dari Bupati Bima. Padahal sebelumnya anggota dewan yang hadir tersebut sempat mengaku tidak akan hadir memenuhi undangan bupati karena merasa tidak dihargai. (tin)


























Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda