NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI BIMA - Bima News
Home Bima NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI BIMA

Senin, 30 Maret 2020

NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI BIMA

         Comment   

Disampaikan pada

Rapat ParipurnaDPRD Kabupaten Bima

30 Maret 2020

Syukur Alhamdulilah kitapanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-NYA,sehingga kita dapat mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Bima dalam rangkapenyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bima Tahun Anggaran 2019.Shalawatdansalamsenantiasakita sampaikan kepadaJunjunganAlam Nabi BesarMuhammad SAW beserta keluarga dan parasahabatnya, yang telah memberikan pencerahan dan suri tauladan kepada umat manusia, seraya kita bermunajat kepada AllahSWT semoga kita semua tetap istiqomah menjalankan risalah-NYA Aamiin Yaarobbal Alamiin.

Pada kesempatan yangberbahagia ini,saya bersama Wakil Bupati menyampaikan terimakasih dan penghargaanyang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima,yangselama ini mendukung dan menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan,pembangunandan sosial kemasyarakatan diwilayah Kabupaten Bima. Demikian pula kepada rekan-rekanForum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, Insan Pers serta seluruh komponenmasyarakat yang memberikan dukungan dalam mewujudkan visi dan misi Bima “RAMAH”(Religius,Aman,Makmur, Amanah dan Handal) guna membangun “Dou Labo Dana Mbojo” yang lebih maju dan sejahtera.

Pada forum yangterhormat ini, perkenankan kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, atasmerebaknya wabah Virus Corona (Covid-19) di berbagai negara, termasuk di Negarakita Indonesia dan lebih khusus lagi daerahKabupaten Bima.Untuk itu kamimengajak dan mengingatkan kita semua, agar terus meningkatkan imunitas dirikita masing-masing, dengan menerapkan perilaku hidup sehat yaitu dengan menjagadan memelihara kebersihan diri, keluarga, lingkungan kita masing-masing.Untuk mengantisipasi,mencegah dan menangani wabah Corona, Pemerintah Daerah telah mengambillangkah-langkah yaitu:mengintruksikankepadasegenap Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bima, Camat, Kepala Puskesmasserta Kepala DesaSe-Kabupaten Bimatentang kewaspadaan penyebaran virus Corona,membentuk pos kewaspadaan Virus Corona dan gugus tugas Covid 19TingkatKabupaten Bimatahun 2020.Selanjutnya dapat kami sampaikanbahwa peristiwa yang terjadi dalam dua pekan yang lalu, di daerah kitadihebohkan dengan adanya 2 orang pasien RSUD Bima yang kabarnya terindekasivirus corona. Dapat saya jelaskan bahwa kedua orang tersebut, 1 orang sudahsembuh dan keluar dari RSUD Bima dengan hasil Negatif, sedangkan 1 orang pasienyangmeninggal, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diJakarta yang bersangkutan dinyatakan negatif corona. Untuk mengantisipasi dan menjaga merebaknya virusCorona dikalangan pelajar, PemerintahDaerahtelah meliburkan sekolah SD/SMP selama 14 hari dimana siswa tersebutdiwajibkan untuk belajar dirumah masing-masing.

Selain itu kita juga menghadapi bencana banjir pada beberapatempat diwilayah Kabupaten Bima.Bencana ini selainfaktor alam juga disebabkanolehperilaku kita dalam pengelolaan lingkungan, penggunaan sumber daya alam,pemanfatan tata ruang, pengelolaan sampah dan beberapa faktor lainnya.Oleh karenaitu, pencegahan dan penanganannya harus dilaksanakan secara terpadu denganmelibatkan berbagai pihak pada seluruh jajaran Pemerintahan, diantaranya kita membangunkerjasama dengan TNI yang leading sektornya ada pada Dinas Lingkungan Hidup,Padasaat ini hampir seluruh kawasan hutan sudah dirambah oleh masyarakat untukditanami jagung, namun demikian walaupun masyarakat mendapat keuntungan darijagung tersebut tapi dampak yang ditimbulkan lebih besar, yaitu ekosistemrusak, sumber mata air menjadi hilang, jembatan dan infrastruktur lainnyatermasuk didalamnya adalah 4 sampai5 tahun kedepan masyarakat Bima akan sulitmendapatkan air bersih. Untuk mengatasi masalah tersebut saya selaku BupatiBimatelah melakukan koordinasi dengan Gubernur NTB melalui Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan bagaimana cara mengatasi kerusakan hutan, oleh karena itu pada Tahun2019 saya telah mengeluarkan satu kebijakan pemerintah daerah yaitu PeraturanBupati Nomor47 Tahun 2019TentangRehabilitasi Lahan Kritisdan Terbuka di WilayahKabupatenBim­a, dan selanjutnya perlu kita pertimbangkan bersama regulasi yang permanenyaitu Peraturan Daerah sebagai ladasan konstitusional dalam rangka perbaikan danlarangan untuk tidak merusak kawasan hutan diwilayahKabupaten Bima.

Pada Tahun 2020 ini,Kabupaten Bima bersama 7 (Tujuh)Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi NTB melaksanakan PILKADAserentak,dimana tahapan pilkadatelah dimulai sejak Bulan Oktober2019. Didalam pesta demokrasi ini saya selaku kepala daerah mengajak kita semuauntuk bersama-sama menjaga dan memilihara keamanan dan ketertiban daerahsehingga PILKADA di daerah kita dapatberjalan dengan damai, aman dan lancar.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019yang kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Bima, merupakan kewajiban konstitusionalkepala daerah sesuai amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan danEvaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. LKPJ Tahun 2019 ini memuat hasilpenyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahselama Tahun Anggaran2019, sertamengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Tahun Anggaran 2019dan PeraturanDaerah Nomor 9Tahun 2018tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan tahun ke4 (empat) ini maka sasaran kinerja Pemerintahan daerah sepenuhnya diarahkanuntuk tercapainyaVisiKabupaten Bimayaitu“Terwujudnya Kabupaten Bima yangRamah, Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal.” Visipembangunan Kabupaten Bima tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

  1. Meningkatkanmasyarakat yang berkualitas melalui penerapan
    nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara danbermasyarakat.
  2. Mewujudkanmasyarakat yang aman tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasihukum.
  3. Meningkatkankemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangankemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasistata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
  4. Meningkatkankemampuan, kejujuran aparatur Pemerintah dengan mengedepankan rasatanggungjawab melalui tata kelola Pemerintahan yang baik.
  5. Membangunmasyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
  6. Dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten Bimakamisampaikan capaian kinerja makrodaerahKabupaten Bima sebagai berikut, angkakemiskinancenderung menurun dari 15,33% pada tahun 2016, menjadi 15,10%pada tahun 2017,sementara padatahun 2018 sebesar 14,84% menurun menjadi 14,76%pada tahun 2019.

Demikian halnya IndeksPembangunan Manusia(IPM),terus mengalamipeningkatan pada tahun 2016 berada pada angka 64,80 terus meningkat pada tahun 2017 mencapai angka 65.01 naik menjadi 65,62 pada tahun2018 dan berada pada angka66,37 pada
tahun 2019.

Angkapengangguran di Kabupaten Bimacenderung mengalami penurunan dari 3,98 %tahun 2016 menurun menjadi 3,75% tahun 2017. Penurunan terus berlanjut menjadi3,50% tahun 2018 dan 2,87% tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomiKabupaten Bima selama empat tahun terakhir (2016-2019)berkisar antara 4-6 persen. Pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,30% menjadi 6,27% Padatahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 4,06% danmeningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 4,29%. Secara umum pertumbuhan ekonomi KabupatenBima lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
Nusa Tenggara Barat, ini berarti bahwabaik eksekutif maupunlegistlatifmelalui beberapa kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan, danSosial Kemasyarakatan telah menunjukkan kinerja nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang tahun 2019kita dapat mencatat prestasi yang cukup membanggakan antara lain :

  1. Di bidang pengelolaanKeuangan Daerah, PemerintahKabupaten Bima secara berturut-turut selama 4(empat) tahun mendapatkan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKRI;
  2. Di bidang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun,PemerintahKabupatenBimamendapat predikat B sehingga mendapatpenghargaan dari Kementrian PAN RB;
  3. Dari aspek Kapabilitas AparatPengawas Internal Pemerintah(APIP), Inspektorat Kabupaten Bima mendapat Penghargaanpenjamin kualitas level III dari Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraanKeuangan Daerah,Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan atasprestasi tersebut APIP dianggap mampu mendeteksi terjadinya korupsi dan tatakelola Pemerintahan yang baik;
  4. Di bidang PerencanaanPembangunan Daerah,PemerintahKabupaten Bima mendapat peringkat 13 Nasional dariKementerian PPN/BAPPENAS RI dan peringkat pertama tingkat Provinsi NusaTenggara Barat sebagai daerah yang menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas;
  5. Di bidang inovasi publik,PemerintahKabupatenBima berhasil menempati Top 45melalui sistem perlindungan dan pemberdayaanperempuan yang berbasis android Sistem Informasi Warga (Si Mawar) dari WakilPresiden Dr. (H.C.). H. Muhammad Yusuf Kalla:
  6. Dibidang keluargaberencana,PemerintahKabupaten Bimamendapat Penghargaan Manggala Karya Kencanadari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalammendukung Program KB dan menyukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga (KKBPK);
  7. Di bidang Kesehatan,PemerintahKabupatenBima mendapat Penghargaan Paramesti bagi daerah yang menerapkan Kawasan TanpaRokok (KTR)dariKementerian Kesehatan RI;
  8. Dibidang Perlindungan Anak,PemerintahKabupatenBima mendapat Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak dari KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  9. Dibidang Perpustakaan,PemerintahKabupatenBimaberhasil memperoleh predikat Perpustakaan Daerah Terbaik Tingkat Nasionaldalam menerapkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial danliterasi dari Kabupaten hingga ke desa-desa dari Kepala Perpustakaan Nasional;

Dari kesembilan prestasitersebut, maka Pemerintah pusat telah memberikan penghargaan selain secaraadministratif juga mendapatkan alokasi melalui Dana Insentif Daerah dari 16Milyarmenjadi 36 Milyar, dan juga mendapatkan alokasi DAK Perpustakaan sebesar 8,6Milyar.

Selanjutnya izinkan kamimenyampaikan pokok-pokok LKPJ Tahun 2019,meliputi gambaran mengenai pengelolaankeuangan daerah pada Tahun 2019 sebelum audit, Laporan kinerja penyelenggaraanurusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tindak lanjut catatan strategisDPRD Kabuaten Bima terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2018.

Adapun gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah padatahun 2019 sebelum audit,disampaikan sebagai berikut:

Pertama;Pengelolaan pendapatan daerah,total pendapatan Tahun Anggaran2019 setelah perubahanditargetkan sebesar
Rp.1.870.699.860.340,68 terealisasi sebesar Rp.1.812.363.791.304,57 atau mencapai sebesar 96,88%, rincian pendapatan daerahtersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. PendapatanAsli Daerah setelah perubahan ditargetkansebesarRp.146.114.875.268,68danterealisasi sebesar
    Rp.135.874.141.560,57atau 92,99%.
  2. Dana Perimbangansetelah perubahan ditargetkan sebesar     
    Rp.1.369.791.496.900danterealisasisebesar
    Rp.1.348.821.946.185 atau 98,47%
  3. Lain-lainPendapatan DaerahYang Sah setelah perubahan ditargetkan sebesarRp.354.793.488.172dan terealisasisebesarRp.327.667.703.559atau92,35%.

Kedua, Pengelolaan Belanja DaerahTotal Belanjadalam Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan adalah sebesar
Rp.1.930.896.775.177,26 danterealisasi sebesar
Rp.1.822.931.870.740,43 atau 94,41%.Rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. BelanjaTidak Langsung

BelanjaTidakLangsung pada Tahun 2019setelah perubahan ditargetkansebesar Rp.1.064.052.601.753,75dan terealisasi sebesarRp.1.033.463.068.076atau97,13 %.

  • BelanjaLangsung

BelanjaLangsung pada Tahun 2019dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.866.844.173.423,51dan dapat direalisasikan sebesar Rp.789.468.802.664,43atau 91,07%.

Ketiga, Pembiayaan:Penerimaanpembiayaan daerah pada Tahun 2019setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.67.596.914.836,58terealisasi sebesar Rp.67.150.164.750,58atau 99,34%.

Penyelenggaraan urusan Desentralisasi;

  1. Urusan Pendidikan,

Dalam rangka penyelenggaraanurusan pendidikan dialokasikan anggaran Rp.176.452.212.324,51,- danterealisasi sebesar Rp.157.314.402.984,43,- atau (89,15%), diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, dengan capaiankinerja antara lain: Angka Partisipasi Murni(APM)pada jenjangSD/MI naik dari 99,74% tahun 2016 menjadi 99,78% pada tahun2017. Kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 99,96% danpada tahun 2019 naik menjadi 99,98%.Angka partisipasimurni SMP/MTs naik dari 94,27% tahun 2016 menjadi 95,07% pada tahun 2017, terus meningkat menjadi 96,37% pada tahun 2018 kemudianpada tahun 2019 menjadi 97,07%.

Guru bersertifikatmengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 2.551 orang, menjadi 2.557 orangpada tahun 2018,serta pada tahun 2019 bertambah menjadi 2.596 orang, hal inidisebabkan karena setiap tahun Pemerintah Daerah melaksanakan programpeningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya tindaklanjut catatan strategisDPRD Kabupaten Bimaterhadap LKPJ tahun 2018 dapat kamisampaikan sebagai berikut:

– Permasalahan  kekurangan guru dapat kami jelaskanbahwa  pada dasarnya  jumlah guru PNS di Kabupaten Bima mengalamikekurangan, hal ini dapat dilihat pada data sebaran PNS di masing-masing sekolah yangada pada Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Kekurangan Guru pada wilayahtertentu telah dilakukan penanganannya baikdengan penerimaan CPNS, penerimaanPPPK maupun Tenaga Kontrak pada masing-masingsekolah. Khusus untuk kekurangan guru Wilayah Tambora, Pemerintah Daerahtelahmelakukan Perekrutan Guru Daerah Khusus;

– Permasalahan pemerataanguru, dapat dijelaskan bahwa pada wilayah Kecamatan Bolo, Palibelo dan Wohaterlihat ada kelebihan guru pada sekolah-sekolah tertentu, maka Pemerintah Daerahtelahmelakukan upaya  dengan menempatkanguru-guru  dan tenaga kependidikan darikecamatan yang mengalami kelebihan guru ke kecamatan yang mengalami kekuranganguru;

– Terkait dengan permasalahanrendahnya kualitas pendidikan dan kualitas guru di Kabupaten Bima. Pemerintah Daerahtelahmelakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dalambentuk kegiatanPeningkatan Mutu Pendidik tingkat SD/SMP.

– Untuk menyelesaikanpermasalahan rendahnya kualitaspembangunan fisik pada sejumlah SD dan SMP, PemerintahDaerah telah melakukan langkah-langkah perbaikantata kelola,pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti; Perekrutan Fasilitator Pelaksanaan KegiatanSwakelola yang bertugas untuk mendampingi secara teknis pelaksanaan kegiatanpembangunan di sekolah;

  • Urusan Kesehatan

Untukmendukung penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh DinasKesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.147.481.482.494dan terealisasi sebesar Rp,137.256.048.869,-atau 93,07%melalui program diantaranya;pembangunan dan perbaikansarana dan prasarana kesehatan, pengadaan obat-obatan, peningkatan gizimasyarakat serta pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Capaian kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya persentase ibuhamil yangmendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan pada tahun 2018 sebesar92,89% naik menjadi 94,28% pada tahun 2019. Sementara itu persentase anak usiapendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar79,07% pada tahun 2017 meningkat menjadi 84,61% pada tahun 2018 dan terus naikmenjadi 93% pada tahun 2019.

Selanjutnya terkait denganjumlah kasus kematian ibu melahirkan mengalami penurunan dari 9 kasus padaTahun2017 menjadi 8 kasus di Tahun 2018, menurun menjadi 5 kasus pada Tahun 2019.Prevelensi gizi buruk 2,37% pada Tahun 2018 menurun menjadi 2,15% pada Tahun 2019.Kemudian terkait dengan jumlah puskesmas terakreditasi sebanyak 16 Puskesmas padaTahun 2018meningkat menjadi 20 Puskesmas pada Tahun 2019 dari 21 Puskesmas yangada di Kabupaten Bima, disamping itu pada tahun 2019 tenaga kesehatan terusmengalami peningkatan terutama untuk para medis yaitu dokter 10 orang, perawat14 orang, bidan 16 orang, dan tenaga medis lainya sebanyak 36 orang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukanyang dilaksanakan Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bimadialokasikan anggaransebesar Rp.82.416.709.504,- dan terealisasi sebesarRp.76.087.173.924,-  atau 92,32%yang diarahkan untuk ProgramStandarisasi Pelayanan Kesehatan,Program PeningkatanPelayanan Kesehatan dan Program Pengadaan Peningkatan Sarana PrasaranaRumah Sakit yang pada saat ini sedangdilaksanakan pembangunan tambahan gedung Rumah Sakit sehingga dapat memenuhiStandar Pelayanan Rujukan yang optimal bagi kesehatan masyarakat.

  • Urusan LingkunganHidup

Dalam penyelenggaraanurusan Lingkungan HidupPemerintah Daerah mengalokasikan anggaransebesarRp.7.643.290.000 dan terealisasi sebesar Rp.6.441.796.879 (84,28%)yangdiarahkan pada Program PengembanganKinerja Pengelolaan Persampahan, dan PengendalianPencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya terkaitcatatan strategis dewan terhadap LKPJ Tahun 2018 dapat kami sampaikan sebagaiberikut :

Dalam rangkameningkatkan kinerja penanganan sampah,maka telah dilakukan langkah-langkahdalambentuk kegiatan:pengurangan dan penanganan pada wilayah Kecamatan Woha,Bolo,Madapangga, Sape, dan Lambu. Pada tahap pengurangan dilakukan oleh masyarakatsebagai sumber atau asal muasal sampah termasuk bank-bank sampah, sementarapada tahap penanganan yaitu kegiatan pengangkutan dan pengolahan sampah daripermukiman ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), disamping itu Dinas LingkunganHidup secara intensif melakukan fasilitasi dan sosialisasi kepada masyarakatuntuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah yang benar, pembentukandan pendampingan bank-bank sampah, pengadaan sarana pengangkutan sampah (baikkontainer, dam truk sampah, gerobak sampah maupun bak sampah).

  • Urusan PekerjaanUmum

Dalam rangka peningkatan aksesibilitasdan kualitas infrastruktur di wilayahKabupaten Bima, maka dilakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi danpemeliharaan infrastruktur.Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah mengalokasikananggaran sebesar Rp.102.030.595.000, dan terealisasi sebesar Rp.100.168.423.068 atau 98%.

Selajutnyatahun 2019, kondisi jalan mantapmeningkat menjadi 45,50% (378,397 Km) dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 44,41% (369.32Km) atau mengalami peningkatan sepanjang 9,1 Km.

Pada Tahun 2019 totaljembatan yang telah dibangun dan menjadi kewenangan PemerintahKabupaten Bimaadalah 153 unit jembatan. Kondisi inimeningkat sebesar 24,84%  (38 unitjembatan) dari tahun 2018.

Kondisi infrastruktur pengairan(irigasi) juga terus berbenah dan meningkat.Luas daerah irigasi kewenangan PemerintahKabupatenBima adalah 57,994Ha dengan Panjang Saluran Primer 137,375 Meter dan Jaringan Sekundersepanjang 694,396 Meter,sehingga total Jaringan Irigasi sepanjang 831,771Meter.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari meningkatannya infrastruktur pengairan dari Tahun2018 sepanjang 215,529 Metermenjadi sepanjang232,045 Meter pada tahun 2019 .

  • Urusan PenataanRuang

Urusan Penataan Ruangpada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.954.215.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.702.359.635atau (87.68%), yang dimanfaatkan untuk ProgramPerencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.

Untukmendukung pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah PemerintahKabupatenBima telah menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan  sampai 2019 sebanyak 7(tujuh) dokumen (KecamatanWoha, Bolo, Sape, Palibelo, Madapangga, Belo danWera).

Selain itu, terus digalakkan sosialisasi, monitoring dan pengawasan terhadap IjinMendirikan Bangunan  (IMB) dan berbagai pelanggararan fungsiruang.

  • URUSAN PERUMAHAN

Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perumahandan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada tahunanggaran 2019 sebesar
Rp.45.124.291.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.32.372.646.849,- atau (71.74%), antara lain diarahkan untuk Program Kegiatan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Program Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Pada tahun 2018cakupan rumah tangga terlayani air bersih 86,90% naik menjadi 87,80% pada Tahun2019,demikian halnya cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 87,33% tahun 2018naik menjadi 87,53% pada tahun 2019.

  • URUSANKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Kepemudaan dan Olahraga yangdiselenggarakan oleh Dinas Pendidikan,Kebudayaan,Kepemudaandan Olahraga pada tahun 2019mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.15.907.172.000danterealisasi sebesar Rp.11.082.027.500atau (69,66%)yang digunakan untuk Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga.

Dalam rangka mendukungaktivitas olahraga masyarakat dan prestasi olahraga maka Pemerintah Daerahmendapat alokasi anggaran Rp.13,443,822,000 untukpembangunan Gelanggang Olahraga yang pada saat ini sedang dilaksanakan di DesaPanda Kecamatan Palibelo.

  • URUSAN PENANAMAN MODAL

Terkait Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 PemerintahDaerah mengalokasikan anggaransebesarRp.2.553.800.000 dan terealisasi sebesar Rp.2.169.620.000,- atau(84,96%). Anggaran tersebut diarahkanuntuk program antara lain, Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;dan Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu adanya KenaikanNilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN )  daritarget Rp.85.107.000.000,- dengan realisasi Investsi PMDN sebesar Rp.59.811.251.350,- sementara izin Investasi yang dikeluarkan selama 2019 sebanyak9 ijin.

  • URUSAN KOPERASI DAN UKM

Terkait penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha KecilMenengah (UKM), Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terusmendukung gerakan koperasi dengan mengalokasikan anggaran sebesarRp.3.837.600.000,00,-danterealisasi sebesarRp.3.642.160.926,- atau  94,91 %.

Tahun 2018 jumlah Koperasi aktif sebanyak 228 meningkatmenjadi 237 pada tahun 2019 atau 3,95%, sedangkan jumlah volume usahaRp.128.719.833.000 meningkat menjadi Rp.130.140.366.000 dengan omset pada tahun2018 Rp.30.332.880.000 menjadi Rp.39.930.960.000 pada tahun 2019.

Selanjutnya terkait tindak lanjut catatan strategis Dewanterhadap LKPJ Tahun 2018 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat,maka bentuk kegiatan koperasi antara lainmemberikan pelayanan berupa simpanpinjam kepada anggota sebanyak 49.361 orang, sementara dibidang pemberdayaanUsaha Mikro Kecil dan Menengah telah memfasilitasi bantuan usaha dalam bentukperalatan kepada 1.016 kelompok atau 5.080 orang. Demikian halnya di BidangPembiayaan telah memfasilitasi bantuan Perkuatan Modal Usaha kepada 660kelompok atau kepada 3.300 orang.

  1. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalamrangka mendukung penyelenggaraan UrusanAdministrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil,PemerintahDaerah mengalokasikan anggaransebesar Rp.5.619.214.000,- dan terealisasi sebesarRp.5.431.260.397,- atau (96,66%), yang diarahkan untuk PenataanAdministrasi Kependudukan mencakup kegiatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan beberapa kegiatan peningkatanpelayanan publikdibidang kependudukan.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)berbasis Elektronik pada tahun 2019 naik menjadi 97,80% dibanding tahun 2018 sebanyak94,51%.

Adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan CatatanSipil disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam mengurusadministrasi kependudukan pada saat yang sama juga Dinas Catatan Sipilmelaksanakan program MESRA (melayani sampai serambi masyarakat).

  1. URUSANKETENAGAKERJAAN

Dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan pada tahun2019Pemerintah Daerahmengalokasikan anggaran sebesarRp.3.825.405.000,- danterealisasi sebesar  Rp.3.785.129.800,- (98,95 %), yang digunakan untuk ProgramPelatihan Berbasis Kompetensi; Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas TenagaKerja sebanyak575 orang disertai bantuan peralatansebanyak144 Unit.

  1. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Untukmendukung penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan,Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaransebesarRp.3.307.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp.2.854.802.000,-atau (86,33 %). cakupan program KetahananPanganmeliputi Peningkatan Kesejahteraan Petani danProgram Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.Selanjutnya terkait cadangan pangan Pemerintahtahun2018,sebanyak19,74 ton, meningkat sebesar 20 ton pada tahun2019,selain itu masih adacadangan pangan masyarakat sebanyak 246.431ton tahun 2018 naik menjadi 248.328 Ton pada tahun 2019 yang tersimpan dilumbung rumah masyarakat

  1. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

PadaTahun 2019Pemerintah Daerah telah mengalokasi anggaran untuk penyelenggaraan PemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak pada tahun anggaran 2019dengan total anggaran sebesar Rp.12.712.842.000dan terealisasi sebesar Rp.11.454.477.859atau (90,10%) yang dilaksanakan melalui program antara lain; Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anakdalam bentuk kegiatan kelompok di masyarakat;Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS.

Anggaran diatasdiarahkan pada kegiatan Advokasi dan PerlindunganTerhadap Anak, PelaksanaanSosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak.

  1. URUSAN KELUARGA BERENCANA

Selanjutnya dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana,Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8.400.512.000dan terealisasi sebesar Rp.7.444.153.107atau(88,62%), yang diarahkan untuk ProgramPembinaanPeran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.Dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi,danpelayanan KB pada 18 Kecamatan.

  1. URUSAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada Tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.8.052.485.240,diarahkan melalui program antara lain, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Peningkatan PelayananPerhubungan Laut;dan Peningkatan Keselamatan LaluLintas, dengan realisasi anggaransebesar Rp.7.882.681.665 atau 97,89%.

Anggaran diatas sebagian digunakanuntuk pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut antara lain;1 pos pengawasan laut di tambora, 3 halte tambatan perahu, 2 buah kapal kayu.

  1. URUSAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik KabupatenBimapada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp.2.747.505.000,- danterealisasi sebesar Rp.2.677.465.678,- atau 97,45% yang diarahkan untuk programantara lain:PengembanganKomunikasi, Informasi dan Media Massa;Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi & Informasi; serta Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi & Informasi

Sejak tahun 2018 telah dilakukan pengembangan websiteinduk dan website perangkat daerah se-Kabupaten Bima kemudian dilanjutkanpengembangan website pada kecamatan dan desa di tahun 2019.Dari aspekkelembagaan telah dibentuk Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID)unit-unit pelayanan langsung di sekolah dan unit-unitpelayanan kesehatan, selanjutnya dikembangkan Sistem Informasi Desa (SID) untukmendorong peningkatan transparansi pengelolaan dana desa dan membangun desabenderang informasi.

  1. URUSAN PERTANAHAN

Dalam rangka PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,Pemerintah Daerah mengalokasikananggaran sebesar Rp.23.601.000.000,-antara lain digunakan untuk pengadaan tanah MAKO BRIMOBdi Desa Sanolo, Embung Ompu Kaloi di Desa Kananga, Embung Soka di Desa MariaUtara, Lapangan Umum Desa Kombo, tanah untuk perluasan pembangunan GOR Panda,dan dibeberapa tempat lainnya. Disamping itu dilaksanakan kegiatan sertipikasitanah dengan jumlah bidang tanah Pemerintah Daerah yang telah di sertipikatsebanyak 314 bidang.

  1. URUSANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA

Dalam rangka Penyelenggaraan UrusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesarRp.6.066.814.200- dan terealisasi sebesar Rp.5.404.582.848atau(89,08%).Alokasianggaran tersebut dilaksanakan untuk Programantara lain: Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, PeningkatanPartisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pemilihan KepalaDesa Serentak Bergelombang, pada 82 desa diwilayah Kabupaten Bimadimanapelaksanaannya telah berjalan amandan lancar.Hal ini menunjukkan adanyakesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi di kalanganmasyarakat Desa.Disamping itu terusberkembanglembaga keuangan desa dimana padasetiap desatelah terbentuk BUMdes guna menggerakkan pertumbuhan dan pergerakan ekonomidi Desa.

  1. URUSAN KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk mendukung Penyelenggaraan Urusan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakattelah dialokasikan anggaran sebesarRp.8.079,080,000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.963.885,700,- atau (98.57%)yang diarahkan untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur danProgram Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Programini dilaksanakandalam bentuk kegiatan penegakan Peraturan Daerah antara lain;penertiban PKL, penertiban bangunan yang belum memiliki IMB,pengamanan unjukrasa dan penyakit sosial masyarakat lainnya.

  • URUSAN SOSIAL

Selanjutnya dapat saya sampaikan penyelenggaraan Urusan Sosialmendapat alokasi anggaran sebesarRp.4.094.312.500,- dan terealisasi sebesar Rp.3.724.715.352,- atau 90,97%yang di arahkan melalui programantara lain Peningkatan Kualiatas Manajemen dan Profesionalisme PelayananSosial dalam bentuk kegiatan Bimbingan Dan PemberdayaanBagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), Bimbingan LK3 danPemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Bantuan Usaha EkonomiProduktif Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE),Pengawasan Distribusi RASTRA (beras sejahtera) danPengawasan Pengiriman Beras Keluar Daerah.

  • URUSANKEBUDAYAAN

Pada Tahun Anggaran 2019 alokasi anggaranuntuk Penyelenggaraan UrusanKebudayaan sebesar Rp.2.391.000.000, dan terealisasi sebesar Rp.2.327.337.000,.atau (97,33%) untukProgram Pemanfaatan Informasi Kebudayaan;Pemeliharaan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan Pengembangan Nilai Budaya.

Anggaran diatas diarahkan pada kegiatan-kegiatanpelestarian budaya serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal sebagai wujud jati diri masyarakat Bima.

  • URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan Urusan Statistik tahun 2019dialokasikananggaran sebesar Rp.292.975.000,- dan terealisasi sebesar Rp 291.054.800,- atau (99,34%)yang diarahkan melalui Program PengembanganData dan Statistik secara sektoral yang tertuangdalam Buku Profil Bima Tahun 2019 dan buku saku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KabupatenBima.

  • URUSAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan UrusanKearsipanpada tahun 2019mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.610.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp.503.354.750atau (82,38%)yang digunakan untuk Program kegiatan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arip Daerah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.

Untuk menunjang urusan ini PemerintahKabupaten Bima telahmenyiapkan tenaga pengelola kearsipan dari Pengelolaanarsip dari 80 orang pada tahun 2018 menjadi 120 orang padatahun 2019.

  • URUSAN PERPUSTAKAAN

Dalam Urusan Perpustakaan, dialokasikan anggaran sebesarRp.2.121.390.000yangdipergunakan untuk Program PengembanganBudaya Baca danPembinaanPerpustakaan; danPeningkatanKualitas Pelayanan Perpustakaan dengan realisasisebesar Rp.1.887.586.900atau (88,98%).

Padatahun 2018 telah dilakukan pencanangkane-arsip,dan secara intensif dilakukan penataan dengan menerapkan arsip secarabaku oleh seluruh perangkat daerah pada tahun 2019 melalui kegiatan lombapenataan kearsipan antar perangkat daerah.

  • URUSANPERSANDIAN

Untuk mendukung UrusanPersandian telahdialokasikan anggaran sebesar Rp.174.020.000yang dipergunakan untuk programPengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa serta Program PengembanganPersandian Daerah. dan terealisasi sebesar Rp.170.727.500,- atau (98.11%).

Programini diarahkan pada kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Repeater Link MilikPemerintah Kabupaten Bima, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pendukung RadioKomunikasi, Sosialisasi Sistem Pengamanan Informasi Daerah.,

Selanjutnyapada penyelenggaraan Urusan Pilihan, dapatkami sampaikan hal hal sebagai berikut :

  1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Untuk mendukung Penyelenggaraan UrusanKelautan dan Perikanan pada tahun 2019,dialokasikan anggaransebesar Rp.13.303.709.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.936.203.900,- atau (97,24%).Adapun capaian kinerja PenyelenggaraanUrusan Kelautan dan Perikanansebagai berikut; Produksi Perikanan tangkapsebesar 64.986,30 Ton mengalami kenaikan sebesar 11 % dibandingkan denganproduksi tahun 2018 sebesar 58.537,61 Ton, ProduksiPerikanan Budidaya sebesar 173.760 Ton mengalami kenaikan  8,6% dibandingkan dengan produksi tahun 2018sebesar  159.895,60 Ton, Produksi pengolahan hasilkelautan dan perikanan sebesar 5.453,35 Ton mengalami kenaikan 10,6%dibandingkan dengan produksi tahun 2018 sebesar 4.930,19 Ton, Produksigaram sebesar 140.075,98 Ton mengalami kenaikan 0,7 % dibandingkan denganproduksi tahun 2018 sebesar 139.102,78 Ton.

  • URUSANPERTANIAN

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Urusan PertanianolehDinas Pertanian dan Perkebunan pada tahun 2019,dialokasikan anggaran sebesarRp.35.393.024.161 yang diarahkan untuk program antara lain Peningkatan Ketahanan Pangan; Peningkatan Produksi Pertanian;PeningkatanKesejahteraan Masyarakat, RPLPT danterealisasi sebesar Rp.33.355.711.100 atau (94,24 %)

Dari program tersebut dapat dilihat peningkatan produksi tanamanpangan padi dari tahun 2018 sebanyak 362.230ton menjadi 451.067,42 Ton tahun 2019,. Sedangkan produksibawang merah sebanyak 159.338 ton tahun 2018menjadi 180.775,18 ton tahun 2019.

Sementaraitu Bidang Peternakandialokasikan anggaran sebesar Rp.9.954.500.000,- danterealisasi sebesar Rp.9.659.909.000atau (97,04%)diarahkan antara lain bantuan ternak:210 ekor sapi betina, 45 ekor sapi jantan, 12 ekor kuda, 356 ekor Kambing,    3.000 ekor ayam kampung super, 500 ekor ayam buras, 4.200 ekor DOC broiler.

  • URUSAN PARIWISATA

PadaTahun Anggaran 2019penyelenggaraanUrusan Pariwisata, mendapat alokasi anggaran Rp.8.426.673.000terealisasi sebesar Rp.8.129.364.000 (96,47%)yang diarahkan padaprogram antaralainPengembangan Destinasi Pariwisata;PemasaranPariwisata; dan Ekonomi Kreatif.

Capaian kinerjapenyelenggaraan urusan pariwisata dapat dilihat dari adanya jumlah kunjungan sebesar90.735 orangwisatawanlokal dan 1.600 orangwisatawan mancanegara.

  • URUSANPERINDUSTRIAN

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan Urusan Perindustrian pada tahun 2019telah dialokasikananggaran Rp.4.360.613.000 dan terealisasi sebesar Rp.4.175.792.721,- atau(95,76%).

Program ini diarahkanpadafasilitasi pelatihan industri untuk 80 Industri Kecil dan Menengah (IKM), sertifikasi halal (10 IKM), hak merk (6 IKM) dan ProdukIndustri Rumah Tangga (PIRT) sebanyak 7 IKM.

  • URUSAN PERDAGANGAN

Pada Tahun 2019Penyelenggaraan Urusan Perdagangan telah dialokasikan anggaran sebesarRp.5.959.324.000,-yang diarahkan untuk program antara lain Program Pengembangan Saranadan Prasarana Usaha Perdagangan; Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan; dan Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah terealisasi sebesar Rp.5.541.845.479,- atau (92,99%).

Program tersebut dilaksanakandalam bentuk kegiatanPembangunanSarana dan Prasarana Usaha Perdagangan sebanyak 3 (tiga) Unit antara lain PembangunanPasar Rakyat Labuhan Kananga Kecamatan Tambora, PembangunanPasar Rakyat Tente Kecamatan Woha, dan PembangunanRumah Potong Unggas (RPU) Pasar Woha II Kecamatan Woha. Selain itu digunakanuntuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SektorPerdagangan melalui kegiatan pasar murah umtuk 6.000 orang.

  • URUSAN TRANSMIGRASI

Dalam mendukung Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi pada tahun 2019telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.721.174.000melalui Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi  serta dipergunakan untuk penyiapan kawasandan permukiman transmigrasi dan pengerahan dan fasilitasi perpindahantransmigrasi serta pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasiterealisasi sebesar Rp.5.665.270.200,-atau (99,02 % ).

Anggarandiatas digunakan untuk kegiatan Pembangunandan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Pembangunan Pemukiman Transmigrasi seperti Peningkatan Jalan LingkunganUPT  Sori Panihi SP 2 (4,7 KM), Perencanaan Pembangunan Jembatan Sori Oi Maraiyang pembangunan bangunan bawah dilaksanakan tahun 2019 dan bangunan atas(finising) dilaksanakan tahun 2020.

Selanjutnya dapatkami sampaikan pelaksanaan tugas fungsi penunjang Pemerintah Daerah yangmeliputi perencanaan, penelitian danpengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektoratdan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sebgai berikut :

Dalamrangka penyelenggaraan UrusanPerencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2019 dialokasikan anggaransebesar Rp.8.545.000.000  dan terealisasi sebesar Rp.7.410.739.902 atau 86,73% yang diarahkan untukProgram Pengembangan Data/informasi; Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh; Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Penetapan RKPD Tahun2019; Penyusunan KUA-PPAS TahunAnggaran 2019.

Penyelenggaraanfungsi penunjang Urusan Keuangantahun 2019 dialokasikan anggaransebesar Rp.13.834.580.300,-dan terealisasi sebesar Rp.13.094.986.228,-atau (94,65%)yangdiarahkan antara lain untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah; Peremajaan Data Subyek PAD dan PBB; Pendukung Penerimaan Daerah; danPeningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi.

Selanjutnyaterkait dengan catatan strategis dewan terhadap optimalisasi pungutan pajakdaerah dapat kami sampaikan sebagai berikut:

  • Pemerintah Daerahmelaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, juru pungut, aparat desa dankecamatan tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2),BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan pajak restoran,pajak sarang burung walet perumahan dan melakukan penyesuaian Nilai jual ObyekPajak (NJOP) dengan Zona Nilai Tanah(ZNT) yang dituangkan dalam MOU antara PemerintahDaerah dengan BPN.
  • Dalam rangka memberimotivasi dan semangat kepada juru pungut, sejak tahun 2018 telah dianggarkanpemberian hadiah bagi juru pungut berprestasi berupa sepeda motor, alattelekomunikasi dan penghargaan lainnya.

Dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, PemerintahKabupatenBima mengalokasikan anggaransebesar Rp.6.100.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp.5.514.113.880,- atau
90,40 %.yangarahkan untuk Program Peningkatan Sumber Daya Manusia; Peningkatan DisiplinAparatur; Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; dan Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur.

Terkaitcatatan strategis Dewan terhadap adanya jabatan yang lowong maka telah dilakukanpengisian melalui mekanisme seleksi terbuka, sebanyak 4 jabatan kepala perangkatdaerah (Pimpinan tinggi pratama) dan seluruhnya telah ditetapkan sebagaipejabat definitif pada tahun 2019.

Kemudian dalam rangkapengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.Pemerintah Daerah

 pada tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5.599.000.000,- yang digunakan untukPeningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KebijakanKepala Daerah; Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawas; dan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan.Realisasi sebesar  Rp.5.306.812.738,- atau 94,78%.

Penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya dilaksanakanoleh Sekretariat Daerah yangmempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan koordinasiadministrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Alokasi anggaran padaSekretariat Daerah sebesar Rp.83.438.533.000dan terealisasi sebesar Rp.69.613.882.763 atau83,43%.

Sebagaitidak lanjut dan penjabaran dari visi “Bima Ramah”, PemerintahKabupaten Bimaberkomitmen menjalankan program-program keagamaan antara lain Jumat Khusyu danMembumikan
Al-Quran melalui penyelenggaraan MTQ ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Sepanjang tahun 2019 telah banyak dikucurkanbantuan pembangunan masjid, mushala, maupun pondok pesantren yang ada disejumlah wilayah Kabupaten Bima, termasuk kegiatan khataman masal dan transportasi lokal untuk Jamaah Haji dan TPHD,Pembangunan Kantor Camat dan Kantor Desa, Dana Stimulan, Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta DanaPokok Pikiran (pokir)Pembangunan.

Selain itu,penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya dilaksanakan juga oleh SekretariatDewan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. Alokasi anggaranSekretariat Dewan sebesarRp.19.052.485.000 dan terealisasi sebesar Rp.18.995.545.020 atau(99.70%)yang diarahkan antara lain: Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Daerah. Sedangkan alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerahadalah sebesar Rp 9.501.509.700,-yang digunakan antara lainuntuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;Perlindungan Masyarakat; dan PemulihanBencanaterealisasi sebesar Rp.8.827.720.050,-(92,91%).

Urusan Pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatalokasi anggaran sebesar Rp.2.590.000.000,- dan terealisasi sebesarRp.2.329.896.888,- atau (89.96%). Penyelenggaraan urusan ini mencakup beberapa program antaralain Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Pemberdayaan Masyarakat untukMenjaga Ketertiban dan Keamanan; dan Pendidikan Politik Masyarakat.

Tugas Pembantuan;

  1. Dinas kelautan dan perikanan,

Pada tahun 2019 Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Bima mendapatkan alokasi anggaran dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan (TP) dariKementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Direktorat Jenderal PengelolaanRuang Laut sebesar
Rp.10.730.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.10.674.153.600 atau sebesar 99.40 %. Anggaran tersebut diarahkan untuk Program Pengelolaan Ruang Laut melalui kegiatanPenataan danPemanfaatan Jasa Kelautan.

  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Tahun anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupatenBima mendapatkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.4.000.000.000 danterealisasi sebesar Rp.3.943.230.000 yang diarahkan untuk Program PengembanganPerdagangan dalam Negeri melalui kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangandan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan persentase realisasi sebesar 98,58%.

  • Dinas Sosial

Untuk mendukung tugas pembantuandari DirektoratPemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) RI, PemerintahKabupaten Bima mendapatkananggaran sebesar Rp.3.526.380.000 terealisasiRp.3.471.464.950 atau 98,44% yang diarahkan antara lain untuk pembangunan rumah,Jaminan Hidup selama 6 bulan, peralatan kerja, peralatan rumah tangga, dan bibittanaman keras di Desa Lere dan Desa Kuta Kecamatan Parado.

  • Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi,

Penyelenggaraan tugas pembantuan KementerianDesa, PDT dan Transmigrasi kepada kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasiKabupaten Bima pada tahun 2019mendapatkan anggaran sebesar Rp.5.672.942.000 dan Terealisasi sebesar Rp.5.579.703.200,- atau sebesar98,36% yang dirahkan untuk Program Pembangunan dan PengembanganKawasan Transmigrasi.

  • Dinas Koperasi danUKM,

Tugaspembantuan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI kepada dinas koperasi dan Usahakecil menengah melalui Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan BerbasisUsaha Mikro yakni dengan meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemasaran bagi UsahaMikro dengan anggaran sebesar Rp.950.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.929.700.000atau sebesar 97,86%.

DemikianNota Pengantar LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 yang dapat kamisampaikan pada forum yang terhormat ini. Akhirnya kepada pimpinan dan segenapanggota Dewan serta hadirin sidang Dewan yang terhormat, saya menyampaikanterima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya mengikuti penyampaian NotaPengantar ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu ‘alaikumWarahmatullahi Wabarakaatuh.

Bima,  30Maret  2019

BUPATIBIMA,

Hj.INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE.

Bagikan artikel ini

Related Posts
Silakan tulis komentar Anda