BIMA- Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bima, Edi Muchlis, mengungkap ulah nakal investor di Kabupaten Bima. Diduga, investor yang mengeksploitasi pasir besi menggemplang pajak selama 7 tahun dengan nilai sekitar Rp 549 juta.
Kepada sejumlah wartawan Edi mengungkap, PT JMK selaku perusahaan yang diberi izin mengelola sumberdaya alam (SDA) pasir besi di Desa Oi Tui Kecamatan Wera, diketahui belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pajak di luar royalty.
"Dari PNBP sekitar Rp 549 juta rupiah itu terbagi 65 persen didapat daerah,16 persen untuk Pemprov NTB dan sisanya untuk pemerintah pusat," beber Edi di DPRD Kabupaten Bima, Senin (23/3).
Tidak hanya itu sambung Edi, PT JMK juga menunggak kewajiban dalam bentuk royalty sekitar Rp 470 juta. Angka kewajiban itu sebutnya, diperuntukkan bagi daerah Kabupaten Bima sebesar 37 persen, 16 persen untuk Pemprov dan sisanya untuk pemerintah pusat. Itu pun beber Edi, masih belum ditambah lagi denda sebesar Rp1 miliar lebih.
"Kami Komisi 3 sudah mengecek ke Menteri ESDM.
Ternyata kewajiban itu sama sekali tidak diselesaikan," tandasnya.
Saat Komisi 3 konsultasi dengan Kementerian ESDM di
Jakarta bersama Dinas pertambangan Provinsi, ungkap Edi, ada beberapa
kesimpulan disepakati sebagai tindak lanjut dari wanprestasi yang dilakukan PT
JMK.
Satu diantaranya jelas duta Partai Nasdem itu, apabila PT
JMK tidak menyelesaikan tunggakan kewajiban sebagaimana nilai dan besaran
tersebut hingga bulan Desember tahun ini, maka Komisi 3 dan Dinas ESDM Provinsi
akan merekomendasikan pencabutan izin eksploitasi pasir besi oleh PT JMK.
"Itu kesepakatan yang telah kami bahas dan simpulkan
bersama dengan ESDM Provinsi NTB," tegasnya.
Edi mengaku, komisi 3 telah memanggil manajemen PT JMK.
Namun surat pemanggilan pertama yang dilayangkan sama sekali tidak ditanggapi perusahaan
tersebut.
Menurut Edi, ada pembiaran juga yang dilakukan oleh
kepala daerah sehingga ada kewajiban investor ke daerah justru terabaikan
bertahun-tahun.
"Jika bupati serius, maka tegur investor nakal
tersebut. Ada hak daerah di dalamnya yang bisa digunakan untuk kebutuhan
rakyat, " tukasnya.
Anggota Komisi 3 lainnya, Dedi MT membenarkan fakta yang
telah diungkap Edi. Kata dia, Komisi 3 akan serius menyikapi dugaan
penggemplangan pajak oleh investor tersebut. (tin)
