LOMBOK TIMUR-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, menggelarkonferensi provinsi untuk memilih pengurus periode 2020-2025. Acara tersebutberlangsung di Hotel Green Orry, Tete Batu Selatan Sikur, Lombok Timur, Sabtu(29/2).
Hadir pada acara tersebut Gubernur NTB diwakilil Karo Humas, Najamudin Ami,Pengurus PWI Pusat, Ahmad Munir, H Ismail Husni sebagai pembina PWI NTB. SekdaLombok Timur, Kapolres Lombok Timur, Karo Humas Polda NTB dan tamu undanganlain.
Sesuai tema yang diangkat pada acara konferensi tersebut, MengikhtiarkanEkosistem Pers yang Sehat. Soal pers yang sehat ini menjadi poin penting yangdisampaikan pengurus PWI Pusat, Ahmad Munir.
Direktur Pemberitaan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara inimengatakan, konferensi merupakan rutinitas organisasi untuk memilih ketua PWI. Yang paling penting danstrategis, bagaimana PWI NTB memastikan ekosistem pers berjalan dengan baik. Mengawaldan mengawasi pelaksanaan regulasi pers.
‘’Sekarang, ekosistem wartawan tidak sehat. Begitu mudah kita menemukan orangyang mengaku wartawan,’’ katanya dihadapan peserta konferensi PWI NTB.
Padahal kata dia, mereka tidak memiliki kompetensi sebagai wartawan. Merekaada yang mantan tukang parkir, mantan tukang becak, bahkan ada yang mantanpreman.
Karena itu, Munir berharap PWI sebagai penyanggah dewan pers. Membantu membangun ekosistem pers yang sehat.
Ada standarisasi untuk perusahaan pers. Tidak hanya memiliki badan hukumdalam bentuk Persereoan Terbatas (PT). Karena dengan uang Rp 5 juta, bisa mengurus izin dan terdaftar di dewan pers.
Bukan sekadar itu, tapi memiliki kompetensi. Perusahaan bisa menggajisesuai UMR, pimpinan redaksi harus ikut ujian kompetensi wartawan kelas utama.Ada jenjang karir yang jelas, mendaftarkan karyawannya di BPJS kesehatan maupunketenagakerjaan.
‘’Sekarang begitu mudah membangun perusahaan pers, ini yang merusak,’’tandasnya.
Tidak heran kata dia, di Indonesia saat ini ada 43 ribu perusahaan mediaonline. Tapi yang terverifikasi hanya sekitar 500 san. Begitu juga dengan perusahaanmedia cetak, yang lolos verifikasi sekitar 500 san.
‘’Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya praktek wartawan yangmenyimpang, sebagai pemeras, tukang palak dan lain-lain,’’ gambarnya.
Jika perusahaan pers ada standarisasi melalui verifikasi, makawartawanyapun harus memiliki sertifikasi. Melalui ujian komptensi wartawan(UKW).
‘’Ini semua instrumen dari dewan pers, untuk memastikan wartawan tersebutmemiliki kompetensi,’’ jelasnya.
Konferensi PWI NTB berjalan lancar, secara aklamasi mengangkat Plt Ketua PWI NTB H Nasrudin Zein sebagai ketua definitif periode 2020-2025. (gun)
[/pl_text][/pl_col][/pl_row]
