[pl_col col=12]
[pl_text]
LOMBOK TIMUR-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, menggelar
konferensi provinsi untuk memilih pengurus periode 2020-2025. Acara tersebut
berlangsung di Hotel Green Orry, Tete Batu Selatan Sikur, Lombok Timur, Sabtu
(29/2).
Hadir pada acara tersebut Gubernur NTB diwakilil Karo Humas, Najamudin Ami,
Pengurus PWI Pusat, Ahmad Munir, H Ismail Husni sebagai pembina PWI NTB. Sekda
Lombok Timur, Kapolres Lombok Timur, Karo Humas Polda NTB dan tamu undangan
lain.
Sesuai tema yang diangkat pada acara konferensi tersebut, Mengikhtiarkan
Ekosistem Pers yang Sehat. Soal pers yang sehat ini menjadi poin penting yang
disampaikan pengurus PWI Pusat, Ahmad Munir.
Direktur Pemberitaan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara ini
mengatakan, konferensi merupakan rutinitas organisasi untuk memilih ketua PWI. Yang paling penting dan
strategis, bagaimana PWI NTB memastikan ekosistem pers berjalan dengan baik. Mengawal
dan mengawasi pelaksanaan regulasi pers.
‘’Sekarang, ekosistem wartawan tidak sehat. Begitu mudah kita menemukan orang
yang mengaku wartawan,’’ katanya dihadapan peserta konferensi PWI NTB.
Padahal kata dia, mereka tidak memiliki kompetensi sebagai wartawan. Mereka
ada yang mantan tukang parkir, mantan tukang becak, bahkan ada yang mantan
preman.
Karena itu, Munir berharap PWI sebagai penyanggah dewan pers. Membantu membangun ekosistem pers yang sehat.
Ada standarisasi untuk perusahaan pers. Tidak hanya memiliki badan hukum
dalam bentuk Persereoan Terbatas (PT). Karena
dengan uang Rp 5 juta, bisa mengurus izin dan terdaftar di dewan pers.
Bukan sekadar itu, tapi memiliki kompetensi. Perusahaan bisa menggaji
sesuai UMR, pimpinan redaksi harus ikut ujian kompetensi wartawan kelas utama.
Ada jenjang karir yang jelas, mendaftarkan karyawannya di BPJS kesehatan maupun
ketenagakerjaan.
‘’Sekarang begitu mudah membangun perusahaan pers, ini yang merusak,’’
tandasnya.
Tidak heran kata dia, di Indonesia saat ini ada 43 ribu perusahaan media
online. Tapi yang terverifikasi hanya sekitar 500 san. Begitu juga dengan perusahaan
media cetak, yang lolos verifikasi sekitar 500 san.
‘’Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya praktek wartawan yang
menyimpang, sebagai pemeras, tukang palak dan lain-lain,’’ gambarnya.
Jika perusahaan pers ada standarisasi melalui verifikasi, maka
wartawanyapun harus memiliki sertifikasi. Melalui ujian komptensi wartawan
(UKW).
‘’Ini semua instrumen dari dewan pers, untuk memastikan wartawan tersebut
memiliki kompetensi,’’ jelasnya.
Konferensi PWI NTB berjalan lancar, secara aklamasi mengangkat Plt Ketua PWI NTB H Nasrudin Zein sebagai ketua definitif periode 2020-2025. (gun)
[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]
