Peringati Hari Mangrove Sedunia dan HUT ke-62, Bank NTB Syariah Tanam Mangrove di Kawasan Ekowisata Paremas
bimanews.id– Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperjuangkan tambahan bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat membuahkan hasil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan NTB memperoleh alokasi 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (30/6) yang dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama sejumlah gubernur dan perwakilan pemerintah provinsi dari berbagai daerah.
Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).
Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Gorontalo, Gubernur Riau, serta perwakilan pemerintah provinsi lainnya. Pertemuan itu menjadi forum sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Pemerintah Provinsi NTB menyambut positif keputusan pemerintah pusat tersebut dan siap menindaklanjuti arahan Menteri PKP dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota serta kementerian dan lembaga terkait. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan Program BSPS secara tepat sasaran sekaligus mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.
Tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di Nusa Tenggara Barat. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.(Kominfotik)
bimanews.id– Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia. Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi momentum penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Melalui kerja sama tersebut, Bank NTB Syariah kembali dipercaya menjadi salah satu lembaga penyalur KUR nasional pada tahun 2026 setelah tidak memperoleh alokasi program KUR selama kurang lebih delapan tahun. Pada tahun ini, Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar Rp40 miliar yang terdiri dari Rp30 miliar untuk sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah bagi Bank NTB Syariah untuk semakin memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.
“Kami bersyukur Bank NTB Syariah kembali dipercaya menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat. Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat. Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Nazaruddin.
Menurutnya, keberadaan KUR akan memperkuat ekosistem pembiayaan syariah yang selama ini telah dikembangkan Bank NTB Syariah, terutama bagi sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga sektor jasa.
Selain untuk pelaku UMKM, alokasi KUR bagi PMI juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.
Bank NTB Syariah optimistis penyaluran KUR tahun 2026 dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program KUR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan.
Sebagai bank daerah berbasis syariah, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan dan produk pembiayaan yang mudah diakses, kompetitif, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Amanah untuk Berkah Bermakna.manah untuk Berkah Bermakna. (*)
bimanews.id– PT Bank NTB Syariah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital sektor transportasi dan pariwisata daerah melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT Easybook Teknologi Indonesia terkait penggunaan rekening Bank NTB Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Easybook. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi sistem e-ticketing dan digitalisasi layanan transportasi di Pelabuhan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.
Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah akan menyediakan dukungan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, meliputi penggunaan rekening Bank NTB Syariah, layanan QRIS, Virtual Account, serta integrasi sistem pembayaran yang mendukung transaksi tiket secara non-tunai pada platform Easybook. Kehadiran sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan, transparansi transaksi, serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang menggunakan transportasi laut dari dan menuju kawasan wisata Senggigi.
Direktur Dana dan Transaksi PT Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung ekosistem digital daerah sekaligus memperluas penggunaan layanan transaksi keuangan syariah di sektor pariwisata dan transportasi.
“Bank NTB Syariah menyambut baik kolaborasi dengan Easybook sebagai bagian dari upaya bersama menghadirkan layanan pembayaran yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi masyarakat. Digitalisasi e-ticketing di Pelabuhan Senggigi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat ekosistem transaksi non-tunai yang transparan dan akuntabel. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi model pengembangan layanan digital pada sektor transportasi dan pariwisata di berbagai daerah lainnya di Nusa Tenggara Barat,” ujar Adhi.
Lebih lanjut, Adhi menjelaskan bahwa Bank NTB Syariah terus mendorong pemanfaatan layanan digital perbankan melalui berbagai kanal pembayaran yang terintegrasi guna mendukung transformasi digital pemerintah daerah, pelaku usaha, serta sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
PT Easybook Teknologi Indonesia sendiri merupakan perusahaan penyedia platform pemesanan tiket online dan sistem integrasi transportasi yang telah beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen menghadirkan sistem pembayaran digital yang mendukung pengelolaan layanan transportasi yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat implementasi digitalisasi layanan transportasi dan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah menuju tata kelola layanan publik yang semakin modern dan berbasis teknologi. (*)
bimanews.id– Bank NTB Syariah terus memperkuat transformasi layanan digital dengan mencatatkan keberhasilan implementasi QRIS Cross Border, yang memungkinkan transaksi lintas negara berjalan dengan lancar.
Melalui inovasi ini, nasabah dan merchant Bank NTB Syariah kini dapat melayani pembayaran dari berbagai negara seperti Korea Selatan, China, Malaysia, Thailand, dan Singapore secara mudah, cepat, dan aman.
Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung ekosistem pembayaran digital nasional yang terintegrasi secara global, sekaligus memperluas akses transaksi bagi sektor pariwisata dan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat.
Mengusung semangat “Lokal ke Global”, Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu bersaing secara teknologi dan menghadirkan layanan berstandar internasional.
QRIS Cross Border menjadi bukti nyata bahwa layanan keuangan daerah kini telah mendunia, sejalan dengan penguatan positioning NTB sebagai destinasi wisata global yang modern dan inklusif.
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan:
“Keberhasilan implementasi QRIS Cross Border ini merupakan bagian dari inovasi tanpa batas yang terus kami dorong. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah kini sejajar dengan bank nasional lainnya dalam hal teknologi pembayaran internasional. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memudahkan wisatawan asing bertransaksi secara cashless dengan aman dan nyaman tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.”
Beliau juga menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat layanan digital Bank NTB Syariah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan transaksi di sektor pariwisata dan UMKM.
Dengan QRIS Cross Border, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya tanpa perlu menukar uang tunai.
Hal ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan bertransaksi di berbagai destinasi unggulan di NTB.
Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, inovasi ini diharapkan mampu mendorong akselerasi transaksi non-tunai, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
Bank NTB Syariah akan terus menghadirkan inovasi layanan berbasis digital, termasuk optimalisasi QRIS dan penguatan platform RIMO (Rinjani Mobile Banking) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah. (red)
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru