Pemprov NTB Tegas, Peserta Seleksi Capsek Melanggar Langsung Diskualifikasi

Bima News    2/18/2026 12:03:00 PM    Comment   

Pemprov NTB Tegas, Peserta Seleksi Capsek Melanggar Langsung Diskualifikasi

bimanews.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) NTB memastikan pelaksanaan seleksi penugasan guru menjadi kepala sekolah tahun 2026 dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi. 

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan, proses seleksi akan dikawal bersama oleh media dan publik sebagai bentuk keterbukaan pemerintah.

“Kami ingin memastikan proses ini berjalan objektif dan bersih. Media dan publik kami libatkan sebagai bagian dari pengawasan, agar tidak ada praktik-praktik yang menyimpang dari aturan”, tegas Ahsanul.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dikpora NTB, Surya Bahari, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Undangan Seleksi serta Pengumuman Resmi Nomor 800/544/GTK/02/Dikpora/2026 yang memuat persyaratan, tahapan, dan tata cara pelaksanaan seleksi.

Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

“Kami ingin menjaring guru-guru terbaik yang memiliki kompetensi, pengalaman manajerial, dan integritas untuk memimpin satuan pendidikan. Tidak ada ruang untuk titipan atau praktik di luar mekanisme resmi”, ujar Surya.

Seleksi terdiri dari tahapan administrasi, Uji Kompetensi Berbasis Komputer (CAT) dan serta wawancara. Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui platform Ruang GTK menggunakan akun belajar.id masing-masing guru. Jadwal seleksi dimulai 18 Februari 2026 dan berakhir dengan pengumuman hasil pada 31 Maret 2026.

Untuk menjaga objektivitas, nama penguji tidak diumumkan sejak awal dan baru akan ditetapkan mendekati hari pelaksanaan. Unsur penguji melibatkan dinas terkait, Dewan Pendidikan serta kepala sekolah berprestasi.

“Seluruh laporan dijamin kerahasiaannya dan akan ditindaklanjuti secepat mungkin jika ditemukan praktik tidak sesuai aturan, termasuk dugaan pungutan atau permintaan imbalan tertentu, maka akan dilakukan diskualifikasi dari proses seleksi”, tutur Surya.

Sesuai regulasi, kepala sekolah yang telah menjabat dua periode masih dapat diperpanjang satu periode apabila memiliki prestasi dan kinerja baik. Namun jika telah menjabat tiga periode, hal tersebut menjadi pertimbangan untuk dilakukan rolling atau mutasi. 

Dikpora NTB mencatat terdapat 37 jabatan kepala sekolah yang kosong. Namun seleksi ini juga dibarengi evaluasi terhadap kepala sekolah yang masa penugasannya telah melebihi ketentuan.

“Perlu kami tegaskan, kepala sekolah bukan jabatan struktural, melainkan tugas tambahan melalui penugasan pimpinan. Karena itu, evaluasi adalah hal yang wajar demi peningkatan mutu pendidikan”, jelas Surya.

Evaluasi mencakup aspek kinerja, kepemimpinan serta kemampuan menjaga kondusivitas sekolah. Dinamika di sejumlah sekolah, termasuk yang sempat terjadi di SMK Negeri 1 Lingsar, menjadi bagian dari bahan evaluasi yang dilakukan secara objektif.

Sebagai bentuk komitmen integritas, Pemprov NTB membuka kanal pengaduan bagi masyarakat maupun peserta seleksi yang menemukan indikasi pelanggaran.

“Jika ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran, langkah pertama adalah diskualifikasi dari proses seleksi. Sanksi selanjutnya mengikuti aturan disiplin ASN yang berlaku”, tegas Surya Bahari.

Dalam proses ini, pemerintah tidak hanya mengisi 37 posisi kosong, tetapi juga akan menyusun daftar peringkat hingga sekitar 100 besar sebagai cadangan. Sistem ini bertujuan agar kekosongan jabatan dapat segera diisi tanpa harus terlalu lama menunjuk Plt.

Melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan akuntabel ini, Pemprov NTB berharap lahir kepala sekolah yang profesional, berintegritas, dan mampu membawa kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. (Edo/her/kominfotik)

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Pertama Iqbal-Dinda: Dari Case Koreksi Menuju Pondasi Transformasi

Bima News    2/18/2026 11:41:00 AM    Comment   

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Pertama Iqbal-Dinda: Dari Case Koreksi Menuju Pondasi Transformasi

 

Perdebatan publik mengenai pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 sesungguhnya berangkat dari cara membaca data. Sebagian masyarakat menangkap angka 12,49 persen sebagai gambaran kondisi ekonomi NTB, sementara sebagian lain mengacu pada angka 3,22 persen. Keduanya sama-sama benar, namun mengukur hal yang berbeda.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menjelaskan bahwa 12,49 persen merupakan pertumbuhan Triwulan IV 2025 dibanding Triwulan IV 2024 (year-on-year), yang mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi di akhir tahun. Sementara 3,22 persen adalah pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative), yang merekam rata-rata kinerja ekonomi selama empat triwulan penuh. Dengan kata lain, 12,49 persen adalah momentum kebangkitan, sedangkan 3,22 persen adalah potret perjalanan satu tahun.

Data BPS menunjukkan bahwa pada Triwulan I dan II 2025 ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi. Penyebab utamanya bukan sektor pertanian yang justru tumbuh tinggi akibat panen raya, melainkan penurunan tajam produksi pertambangan. Padahal sektor ini merupakan salah satu kontributor terbesar PDRB NTB. Memasuki Triwulan III, smelter mulai beroperasi dan ekspor emas kembali berjalan. Pada Triwulan IV, pertumbuhan melonjak hingga 12,49 persen. Pola ini menegaskan bahwa ekonomi NTB sepanjang 2025 bergerak dari fase koreksi menuju fase pemulihan.

Bahkan Kepala BPS NTB menegaskan bahwa jika sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif dan 13,7 persen secara tahunan. Artinya, sektor non-tambang seperti pertanian, perdagangan, industri, dan konsumsi rumah tangga menunjukkan kinerja yang solid. Fakta ini menegaskan bahwa perlambatan 2025 bukan karena melemahnya ekonomi rakyat, melainkan akibat fase transisi sektor tambang dan industri pengolahan.

Dalam konteks inilah capaian satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda perlu dibaca secara adil. Tahun 2025 merupakan tahun awal operasional hilirisasi, tahun konsolidasi struktur ekonomi, sekaligus tahun peletakan fondasi transformasi. Lonjakan di akhir tahun menunjukkan kapasitas produksi mulai terbentuk. Pada saat yang sama, indikator sosial justru membaik: konsumsi rumah tangga tumbuh 4,51 persen, pengangguran menurun, dan pekerja formal meningkat. Ini menandakan daya beli terjaga dan produktivitas mulai menguat.

Enam Kali dari Rencana: Ekonomi NTB Bangkit 4,69 Poin di Tengah Tantangan 2025

Perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD NTB 2025 disusun dengan asumsi kondisi ekonomi berjalan normal, dengan titik awal pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,30 persen dan target 2025 di level 6 persen. Artinya, kenaikan yang dirancang hanya sekitar 0,70 poin, sebuah pendekatan moderat dan berkelanjutan.

Namun realitas awal tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda jauh berbeda. Alih-alih memulai dari 5,30 persen, perekonomian NTB justru terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan. Dengan berubahnya titik awal ini, beban pemulihan ekonomi menjadi jauh lebih berat.

Meski demikian, hingga akhir 2025 ekonomi NTB berhasil ditutup dengan pertumbuhan positif sebesar 3,22 persen. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, maka terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin hanya dalam satu tahun atau enam kali lipat dari kenaikan yang direncanakan dalam RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa tahun pertama pemerintahan Iqbal–Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi tetap bergerak, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi akselerasi.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa mesin ekonomi NTB tidak semata bergantung pada sektor tambang. Di tengah gangguan teknis pertambangan, sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta konsumsi rumah tangga tetap bergerak dan menjadi penopang utama pemulihan.

Penguatan Struktur PDRB: Capaian Nyata Sepanjang 2025

Di tengah dinamika pertambangan, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB menunjukkan arah penguatan struktur ekonomi daerah. PDRB per kapita NTB pada 2025 mencapai sekitar Rp33,67 juta per orang, meningkat signifikan dibanding 2024. Ini memberi tiga pesan penting: kesejahteraan rata-rata masyarakat bergerak naik, kapasitas ekonomi daerah semakin menguat, dan proses transformasi mulai terlihat.

Dari sisi lapangan usaha, pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi. Namun penggerak pertumbuhan tertinggi justru berasal dari sektor bernilai tambah. Industri pengolahan tumbuh 137,78 persen, jasa keuangan meningkat 28,12 persen, dan perdagangan naik 12,29 persen. Lonjakan industri pengolahan dipicu mulai beroperasinya smelter, menandai bahwa agenda hilirisasi mulai memberi dampak nyata. Bahkan secara tahunan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 6,48 persen.

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi di Luar Tambang (Non-Tambang)

Walaupun pertambangan masih berkontribusi besar terhadap PDRB, sepanjang 2025 terlihat penguatan nyata sektor non-tambang yang menjadi penopang utama ekonomi rakyat. Pertanian tumbuh positif, didorong lonjakan produksi padi dari sekitar 152 ribu ton menjadi 200 ribu ton GKG. Perdagangan meningkat seiring naiknya aktivitas pertanian dan industri. Akomodasi dan makan minum tumbuh, sejalan dengan kenaikan tamu hotel hingga 30,94 persen dan penumpang udara sekitar 10,69 persen. Jasa keuangan, transportasi, serta konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Maknanya jelas: ekonomi rakyat seperti pertanian, UMKM, jasa, dan pariwisata mulai kembali hidup, daya beli masyarakat terjaga, dan struktur ekonomi bergerak semakin berimbang. NTB tidak hanya tumbuh karena tambang, tetapi mulai membangun basis ekonomi yang lebih inklusif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Dari Angka Menuju Arah Kebijakan

Dengan fondasi PDRB yang menguat dan sektor non-tambang yang mulai pulih, pertumbuhan 2025 perlu dibaca sebagai tahun transisi sekaligus tahun peletakan dasar transformasi ekonomi. Lonjakan industri pengolahan menunjukkan hilirisasi mulai bekerja. Penguatan pertanian dan perdagangan memperlihatkan ekonomi rakyat kembali bergerak. Pariwisata dan jasa memberi efek pengganda bagi UMKM.

Dalam perspektif satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, yang sedang dibangun bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek, melainkan fondasi ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berpihak pada rakyat.

Pertumbuhan 3,22 persen adalah catatan perjalanan 2025. Pertumbuhan 12,49 persen adalah tanda kebangkitan di akhir tahun. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari fase transisi ekonomi NTB.

Ke depan, tantangan bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut konsisten sepanjang tahun, berbasis sektor padat karya, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang tepat, momentum akhir 2025 menjadi fondasi kuat menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dan justru di sinilah capaian itu patut diapresiasi: NTB tidak hanya bangkit, tetapi sedang menata ulang arah pertumbuhannya. (Kominfotik)

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Pemprov NTB Bersama Pemkab Lotim Gelar Pasar Murah

Bima News    2/11/2026 01:18:00 PM    Comment   

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Pemprov NTB Bersama Pemkab Lotim Gelar Pasar Murah

bimanews.id- Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok (Bapok) menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM Makmur Mendunia Center (MMC) NTB di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, bahwa intervensi pemerintah diperlukan menyusul tren kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional dalam beberapa hari terakhir.

“Menjelang puasa, permintaan bahan pokok meningkat drastis. Saya turun langsung ke pasar dan memang ada kecenderungan harga naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak punya pilihan selain melakukan intervensi, salah satunya melalui pasar murah,” tegas Gubernur.

Meski demikian, Gubernur memastikan ketersediaan stok bahan pokok di NTB dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan harga di pasar.

“Kami sudah cek, stok bahan pokok di NTB aman dan tersedia. Tidak perlu panik. Jangan sampai karena khawatir, belanja berlebihan. Pemerintah memastikan pasokan terpenuhi,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Makmur Mendunia Center (MMC) NTB yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pasar rakyat dan bazar UMKM menjadi langkah konkret menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Selain intervensi jangka pendek melalui pasar murah, Pemprov NTB juga menyiapkan program penguatan ketahanan pangan desa secara bertahap. Tahun ini, hampir 300 paket program akan disalurkan ke 300 desa, dan jumlah yang sama disiapkan untuk tahun kedua. Hingga 2029, sebanyak 1.166 desa dan kelurahan ditargetkan terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya.

“Kami ingin memastikan penguatan ekonomi tidak hanya bersifat insidentil, tapi berkelanjutan sampai seluruh desa terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan bahwa Pemkab telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp20 miliar pada akhir 2025 untuk bantuan modal gratis kepada kurang lebih 23 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur.

“Yang sudah terverifikasi tetap menerima bantuan. Kalau ada kendala teknis di salah satu bank, itu akan kami selesaikan. Tidak ada yang tidak dapat selama sudah terverifikasi,” tegas Bupati.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kegiatan serupa, lanjutnya, juga akan digelar di Labuhan Haji pada akhir pekan ini.

Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM MMC NTB di Pringgabaya ini menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat UMKM, serta memastikan masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang dan kebutuhan pokok yang tetap terjangkau. [RAB/HER/KOMINFOTIKNTB]

Bank NTB Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

Bima News    2/10/2026 06:58:00 PM    Comment   

Bank NTB Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

 

Mentan Tetapkan NTB Sebagai Sentra Bawang Putih Nasional

Bima News    2/09/2026 03:40:00 PM    Comment   

Mentan Tetapkan NTB Sebagai Sentra Bawang Putih Nasional

bimanews.id— Pemerintah Pusat mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pusat produksi bawang putih nasional untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2).

Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Mereka meninjau sejumlah infrastruktur pendukung pertanian, antara lain lantai jemur bawang putih serta gudang benih milik UD. Bayanaka. Mereka  juga melakukan penanaman bawang putih bersama Kelompok Tani Pusuk Pujanta sebagai bentuk dukungan langsung kepada petani lokal.

Menteri Pertanian menyampaikan,  penetapan NTB sebagai sentra produksi bawang putih nasional didasarkan pada keunggulan geografis dan tingkat produktivitas kawasan Sembalun yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara signifikan.

Selain bawang putih, Mentan juga mendorong NTB berkembang menjadi pusat komoditas jagung nasional. Menurutnya, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia NTB memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pakan, baik untuk Pulau Jawa maupun pasar yang lebih luas.

“Bisa ya. Orangnya ramah, orangnya baik. Insya Allah pasti bisa. Dan insya Allah NTB mensuplai pakan ke Pulau Jawa. Bila perlu, negara lain,” ujar Amran.

Untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pemerintah menawarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi strategis menyerap produk pertanian langsung dari petani. Program ini diharapkan mampu menekan fluktuasi harga sekaligus menjaga pendapatan petani, terutama saat panen raya.

Mentan juga menekankan pentingnya penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani serta menjadi teladan melalui kebun percontohan di wilayah tugas masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mentan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat NTB atas dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia menyebut target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil direalisasikan hanya dalam satu tahun.

“Ini capaian spektakuler. Janji empat tahun kepada rakyat Indonesia, Alhamdulillah tercapai dalam satu tahun. Stok pangan juga tertinggi selama Indonesia merdeka. Karena itu, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengawal penetapan tersebut secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan sektor pangan bukan sekadar target produksi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan daerah.

“Kami tidak ingin NTB hanya menjadi lokasi tanam, tetapi menjadi pusat ekosistem pangan. Mulai dari benih, produksi, pascapanen, hingga hilirisasi. Penetapan ini akan kami kawal dengan penguatan produksi, ketersediaan benih, dukungan pembiayaan petani, serta sinergi lintas sektor,” tegas Miq Iqbal.

Ia menambahkan, NTB siap mengambil peran strategis sebagai penyangga pangan nasional, khususnya untuk komoditas bawang putih dan jagung, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani.

“Target kami jelas: petani harus sejahtera, rantai pasok harus kuat, dan NTB menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov NTB optimistis pengembangan bawang putih dan jagung dapat berjalan terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan. (Aka/DiskominfotikNTB)

Bank NTB Syariah Siap Kawal Tata Kelola Keuangan Badan Gizi Nasional untuk Indonesia dan NTB

Bima News    2/07/2026 08:21:00 AM    Comment   

Bank NTB Syariah Siap Kawal Tata Kelola Keuangan Badan Gizi Nasional untuk Indonesia dan NTB

bimanews.id– Badan Gizi Nasional resmi memperkuat sinergi dengan sektor perbankan syariah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Bank NTB Syariah terkait Penyediaan Layanan Jasa Perbankan. Acara penandatanganan ini berlangsung khidmat di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional, Jakarta, pada Jumat (06/02).

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, bersama Nazaruddin, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah. Kolaborasi ini menandai langkah strategis kedua belah pihak dalam mendukung program penguatan gizi nasional melalui dukungan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis syariah.

Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah berkomitmen menyediakan solusi perbankan menyeluruh guna mendukung kelancaran operasional Badan Gizi Nasional. Layanan tersebut mencakup pengelolaan rekening operasional, optimalisasi layanan perbankan digital, hingga fasilitas pembiayaan syariah lainnya yang menunjang efisiensi kerja lembaga di tingkat pusat maupun daerah.

Komitmen untuk Penguatan Gizi di NTB Selain lingkup nasional, kerja sama ini secara khusus akan memperkuat koordinasi pengelolaan program gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah, sebagai bank pembangunan daerah yang telah bertransformasi, memegang peran kunci dalam memastikan distribusi dan pengelolaan dana program gizi nasional di wilayah NTB berjalan tepat sasaran. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Bumi Gora melalui sistem keuangan yang inklusif hingga ke pelosok desa.

Harapan Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bentuk partisipasi nyata Bank NTB Syariah dalam mendukung misi kemanusiaan dan pembangunan sumber daya manusia unggul yang diusung oleh Badan Gizi Nasional.

"Kami merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Kami berharap kerja sama ini menjadi jembatan bagi Bank NTB Syariah untuk berkontribusi lebih luas secara nasional, dan secara khusus memberikan dampak bermakna bagi masyarakat di NTB. Kami berkomitmen memastikan tata kelola keuangan yang amanah demi mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi, serta menghadirkan layanan digital guna mendukung efisiensi operasional di seluruh wilayah kerja agar lebih berkah," ungkap Nazaruddin.

Langkah Strategis Ke Depan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik inisiatif ini sebagai upaya modernisasi tata kelola lembaga. Kehadiran layanan perbankan syariah diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam hal transparansi dan integritas dalam setiap transaksi yang mendukung program-program strategis pemerintah di bidang gizi.

Sinergi ini menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang yang memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat luas, sejalan dengan visi transformasi Bank NTB Syariah dalam memperluas jangkauan layanan serta menjaga kepercayaan nasabah di tingkat nasional dengan tetap mengakar kuat pada pembangunan daerah. (red) 

Gubernur NTB Kutuk Keras Kekerasan Seksual di Lombok Timur, Tegaskan Pesantren Tidak Boleh Distigma

Bima News    1/31/2026 04:55:00 PM    Comment   

Gubernur NTB Kutuk Keras Kekerasan Seksual di Lombok Timur, Tegaskan Pesantren Tidak Boleh Distigma

 

Lalu Muhammad Iqbal

bimanews.id-Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengutuk keras dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dua santriwati yang diduga dilakukan oleh pimpinan sebuah pondok pesantren di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. Ia menegaskan, segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.

“NTB harus menjadi zona aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Siapa pun pelakunya, kriminal adalah kriminal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegas Gubernur Iqbal.

Miq iqbal juga menekankan bahwa meskipun peristiwa terjadi di lingkungan pesantren, tidak boleh ada stigma negatif terhadap pesantren secara keseluruhan. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan oknum dan harus diproses sebagai pertanggungjawaban individu pelaku, tanpa menggeneralisasi lembaga pendidikan keagamaan.

Melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Dr. Ahsanul Khalik, Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB serta LPA Kota Mataram yang telah mengungkap dan menangani perkara tersebut.

Pemprov NTB berharap penegak hukum menerapkan pasal-pasal yang memberatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengusut tuntas kasus ini, termasuk membuka kemungkinan adanya korban lain selain dua korban yang telah teridentifikasi.

Aka menegaskan, Gubernur NTB memastikan kehadiran negara sebagai pelindung korban, dengan menjamin proses hukum berjalan adil, transparan, dan berpihak pada pemulihan korban.

Gubernur NTB, lanjut Aka, memerintahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB bersama Rumah Sakit Mutiara Sukma untuk segera memberikan pendampingan menyeluruh kepada para korban, meliputi pendampingan psikologis, medis, dan sosial. Pendampingan dilakukan dengan berkoordinasi bersama LPA Kota Mataram serta Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB.

“Korban harus ditangani sebaik mungkin. Negara hadir untuk memulihkan trauma dan depresi yang dialami korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat,” ujar nya.

Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan perlindungan penuh terhadap identitas korban, demi menjaga keselamatan, privasi, dan proses pemulihan psikologis korban.

Pemprov NTB mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui atau mengalami kekerasan seksual, khususnya yang menimpa perempuan dan anak. Laporan masyarakat dinilai penting untuk memutus rantai kekerasan dan mencegah jatuhnya korban baru.

Ke depan, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan keagamaan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Gubernur Iqbal menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB akan mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas, memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal, serta menjamin tidak ada ruang toleransi bagi pelaku kekerasan seksual.

“Tidak boleh ada pembiaran. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, dan negara harus berdiri di sisi korban,” pungkasnya. (red) 

NTB dan NTT Siap Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

Bima News    1/29/2026 10:05:00 AM    Comment   

NTB dan NTT Siap Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

 

bimanews.id— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. 

Penegasan kesiapan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan oleh Gubernur NTB dan Gubernur NTT bersamaan  dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/1).

Surat pernyataan kesiapan itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyelenggarakan PON XXII 2028 secara efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional, dengan penguatan sinergi antarpemerintah daerah.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh jajaran pejabat perangkat daerah dari masing-masing provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi. 

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menegaskan dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap penyelenggaraan PON XXII 2028 di NTB dan NTT.

Usai penandatanganan kerja sama regional, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menggelar pertemuan informal dengan Plh. Sekda, para asisten, serta kepala perangkat daerah yang mendampingi di NTT. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah konkret kesiapan NTB, termasuk perencanaan teknis, penguatan infrastruktur, dan koordinasi lintas sektor.

Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal menyampaikan optimismenya atas proses penetapan resmi tuan rumah.

“Dengan ditandatanganinya surat kesiapan NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON XXII 2028, besok dokumen ini langsung kami bawa ke Jakarta. Insya Allah, Surat Keputusan penetapan NTB–NTT sebagai tuan rumah akan terbit dalam dua hingga tiga hari ke depan, karena komunikasi langsung dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah dilakukan,” ujarnya.

Miq Iqbal menegaskan, kepastian tersebut menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyukseskan PON XXII 2028.

“Kami pastikan PON XXII 2028 digelar di NTB dan NTT. Harapan kami, seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan saling menguatkan agar penyelenggaraan PON berjalan sukses dan memberi dampak positif bagi daerah,” pungkasnya. (AKA/Kominfotik)

Kerjasama Bali-NTB-NTT Masuki Tahap Implementasi, NTB Siap Pimpin Super Grid dan Konektivitas

Bima News    1/28/2026 09:25:00 PM    Comment   

Kerjasama Bali-NTB-NTT Masuki Tahap Implementasi, NTB Siap Pimpin Super Grid dan Konektivitas

 

bimanews.id—Sebagai kelanjutan dari kesepakatan awal di Bali dan  penandatangan MoU di Mandalika,  NTB, pertemuan ketiga berlangsung di kawasan ITDC The Golo Mori, Mnaggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/1). Pada pertemuan itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya  mendorong implementasi nyata Kerja Sama Regional Bali–Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur (KR BNN). 

Pada pertemuan ketiga ini, ketiga provinsi memasuki tahap konsolidasi dan penguatan implementasi kerja sama lintas sektor yang lebih konkret.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, bahwa kerja sama regional Bali–NTB–NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

“Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas. Jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali–NTB–NTT sudah berjalan dan terus berkembang,” ujar Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB ini.

Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Perangkat Daerah dari Bali, NTB dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU yang mencakup lima bidang strategis, yakni:

- Optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi,

- Pengembangan super grid energi terbarukan kawasan,

- Penguatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi,

- Pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta

- Integrasi perencanaan pembangunan regional.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan kesiapan NTB mengambil peran strategis, termasuk memimpin studi kelayakan pengembangan super grid energi terbarukan kawasan Bali–NTB–NTT. Potensi energi surya, angin, air, dan panas bumi di kawasan ini dinilai sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, NTT siap menjadi pusat koordinasi kerja sama melalui pembentukan Sekretariat Bersama KR BNN. 

Ia menekankan, pentingnya kerja sama ini sebagai rumah bersama untuk kolaborasi nyata, bukan sekadar kesepakatan administratif.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menekankan, bahwa Bali, sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional.

Menurutnya, Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama teknis, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 oleh Gubernur NTB dan Gubernur Bali. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para Bupati dan Wali kota serta Ketua dan Pimpinan DPRD masing-masing Provinsi yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali–NTB–NTT.

Melalui Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT,  ketiga provinsi sepakat untuk mengakhiri pola pembangunan yang bersifat parsial dan bergerak bersama membangun kawasan Bali–Nusra sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, berdaya saing nasional dan internasional serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (AKA/Diskominfotik)

Buka Penerimaan Mahasiswa Baru, IAQH Sediakan Jalur Beasiswa

Bima News    1/14/2026 08:32:00 PM    Comment   

Buka Penerimaan Mahasiswa Baru, IAQH Sediakan Jalur Beasiswa

bimanews.id-- Dalam upaya terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027.

IAIQH merupakan perguruan tinggi yang menyediakan program studi yang menarik dan berkualitas, serta beberapa beasiswa untuk mendukung mahasiswa menyelesaikan studinya. Beasiswa tersebut meliputi beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Tahfidz, beasiswa Berprestasi dan beasiswa Gubernur. 

Selain itu, semua program studi yang tersedia telah terakreditasi.

Berikut daftar fakultas dan program studi untuk Program Studi Strata 1 :

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

1. Pendidikan Agama Islam (PAI)

2. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

3. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

5. Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

Fakultas Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Ekonomi Syari'ah 

2. Perbankan Syari'ah

Program Studi Strata 2 :

1. Magister Studi Islam

Syarat pendaftaran :

1. Peserta adalah lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat

2. Mengisi pendaftaran secara online

3. Memiliki maksimal 2 prodi pada pendaftaran online

4. Menyerahkan fotocopy ijazah SMA/MA/SMK dan KK (Kartu Keluarga) 

5. Jika ijazah belum terbit, dapat melampirkan SKL atau SKHU yang telah dilegalisir, dan raport bagi yang yang belum lulus

6. Mengikuti ujian tulis di Kampus IAI Qamarul Huda. 

Sementara untuk alur pendaftarannya bisa membuka situs IAIQH https://pmb.iaiqh.ac.id dengan mengklik *Daftar Sekarang* lalu mengisi form pendaftaran akun dengan lengkap, seperti NIK, email, pasword, program studi dan jalur masuk. Setelah itu, melengkapi biodata pribadi, orang tua dan wali. Setelah biodata lengkap, upload berkas pendaftaran, yaitu ijazah terakhir, KTP/KK dan foto 3x4 cm. Setelah dinyatakan lulus seleksi, tinggal tes online sampai selesai. Jika lulus seleksi, selanjutnya daftar ulang menggunakan virtual account. 

IAI Qamarul Huda juga menawarkan biaya kuliah terjangkau dengan biaya pendaftaran untuk S1 cuma sebesar 150 ribu dan S2 500 ribu saja, serta biaya daftar ulang sebesar 500 ribu. 

Catatan : pendaftaran gelombang pertama membayar biaya UKT hanya 70% dari total biaya UKT.

Adapun jadwal pendaftaran untuk Gelombang I dibuka mulai tanggal 02 Januari sampai 31 Maret 2026. Gelombang II tanggal 01 April sampai 20 Agustus 2026.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi situs web resmi www.iaiqh.ac.id dan menghubungi 0817365853 - 08133340885 atau datang langsung ke Kampus IAIQH di Jl. H. Badaruddin No. 3-4 Bagu, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah. (red) 

Presiden Prabowo Restui NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028

Bima News    1/13/2026 08:55:00 AM    Comment   

Presiden Prabowo Restui NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028

 

Gubernur NTB Lalu Muhammad Ikbal saat bertemu Presiden Prabowo di Kalimantan Selatan, Senin (12/1) 

bimanews.id- Angin segar untuk Provinsi NTB dan NTT menjadi tuan rumah PON XXII 2028, menuai dukungan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaiakam Gubernur Lalu Muhamad Iqbal usai bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di sela peluncuran 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2026.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyempatkan menemui orang nomor satu di Indonesia untuk memastikan kesiapan kedua provinsi menggelar event akbar olahraga lima tahunan tersebut. 

"Alhamdulillah, permintaan kami (NTB dan NTT) menjadi tuan rumah PON 2028 direspon positif oleh Pak Presiden," kata Gubernur melalui pesan tertulisnya.  

Gubernur Lalu Iqbal, menegaskan kedua provinsi telah berkomitmen menjadi tuan rumah PON secara efisien dan akuntabel.

Di mana, konsep penyelenggaraan PON akan difokuskan pada optimalisasi fasilitas olahraga yang telah tersedia, tanpa membebani negara dengan pembangunan infrastruktur besar yang baru.

“Kami menegaskan kepada Presiden komitmen kesiapan kami untuk menyelenggarakan PON 2028 secara efisien, fokus kepada cabang-cabang olahraga yang fasilitasnya sudah tersedia dan tidak memerlukan pembangunan infrastruktur besar yang baru,” jelas Lalu Iqbal.  

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena  menegaskan langkah lanjutan akan segera dilakukan untuk menguatkan komitmen tersebut secara formal.

“Kita akan segera menindaklanjuti dengan menyampaikan surat bersama kedua gubernur kepada Presiden mengenai komitmen tersebut, guna memperoleh persetujuan beliau secara resmi,” katanya. (red)

APBD Kota Bima Tahun 2026 Turun Menjadi Rp 790 Miliar

Bima News    1/05/2026 10:26:00 PM    Comment   

APBD Kota Bima Tahun 2026 Turun Menjadi Rp 790 Miliar

Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin

bimanews.id-Kondisi keuangan daerah Kota Bima tahun anggaran 2026 mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun sebelumnya. APBD Kota Bima tahun 2026 sekitar Rp 790 miliar atau berkurang Rp 303 miliar dibandingkan dengan total APBD tahun 2025  Rp 1,93 triliun. 

Penurunan APBD ini disampaikan Wali Kota Bima, HA Rahman pada apel gabungan yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekda Kota Bima, penyerahan Mobil Pemadam Kebakaran, serta bantuan rombong usaha bagi pelaku UMKM di Halaman Kantor Wali Kota,  Senin (05/01).

"Total pendapatan Kota Bima tahun 2026 sebesar 716 miliar. Turun sebesar 352 miliar dibandingkan dengan pendapatan tahun 2025  sebesar Rp 1,69 triliun, " sebutnya. 

Disaat pendapatan daerah turun drastis kata Wali kota, di sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan belanja, terutama sebagai akibat penerimaan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu tahun 2025.

"Total kebutuhan gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu tahun 2026 sekita Rp 142 miliar. Naik Rp 45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji dan PPPK tahun 2025," ujarnya.

Angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi merupakan realitas yang harus  dihadapi bersama. Dengan kondisi anggaran yang berkurang sangat besar ini, daerah dituntut untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab, agar tetap mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan menjalankan program-program prioritas.

Kendari demikian, pemerintah daerah tetap akan melaksanakan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima Rp. 32 miliar, pengadaan tanah dukungan proyek NUFReP Rp 10 miliar, aspal jalan Rp 5 miliar, drainase dukungan proyek NUFReP Rp. 3 miliar.

Selain itu, kelanjutan pembangunan lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya Rp 5 miliar, program PKH daerah Rp 3 miliar, bantuan rumah layak huni Rp 1,4 miliar.

"Hibah kelanjutan pembangunan masjid agung Al Muwahidin Rp. 2,5 miliar, dukungan untuk pelaksanaan MTQ mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Bima serta honor guru ngaji, imam, marbot, ketua RT dan ketua RW tetap diberikan," tegasnya.

Wali Kota juga berharapseluruh ASN dapat menjadi corong informasi pemerintah yang baik kepada masyarakat. Sampaikan dengan jujur dan berimbang, bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2026 memang tidak mudah, namun pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen untuk bekerja keras, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Kepada lebih kurang 8 ribu ASN se Kota Bima, saya imbau jadilah corong informasi pemerintah yang baik bagi masyarakat," imbuhnya. (red)