Empat PMI NTB di Libya, Kini Dalam Perlindungan KBRI Tripoli

Bima News    2/27/2026 05:37:00 PM    Comment   

Empat PMI NTB di Libya, Kini Dalam Perlindungan KBRI Tripoli

bimanews.id— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan klarifikasi dan perkembangan terbaru terkait beredarnya video viral di media sosial TikTok mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang berada di Libya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan resmi dari KBRI Tripoli, saat ini terdapat empat PMI asal NTB yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.

“Video yang beredar dibuat ketika para PMI tersebut sudah berada dalam perlindungan KBRI Tripoli. Kondisi mereka saat ini aman, sehat, dan berada di bawah pengawasan serta pendampingan pihak KBRI,” jelasnya.

Perlindungan dan Upaya Diplomasi

Ahsanul Khalik yang biasa disapa Aka, menerangkan bahwa KBRI Tripoli tengah melakukan langkah negosiasi intensif dengan pihak agensi dan majikan di Libya. Fokus utama diplomasi tersebut adalah pengembalian paspor dan dokumen perjalanan, penyelesaian administrasi izin tinggal dan exit permit, serta upaya pengurangan atau penghapusan tuntutan denda maupun ganti rugi.

“Pengembalian paspor menjadi prioritas utama karena sangat menentukan percepatan proses pemulangan ke Indonesia,” jelas Aka.

Dalam kasus ini, pihak agensi dilaporkan meminta ganti rugi sebesar USD 7.000 per orang sebagai syarat pengembalian paspor. Permintaan tersebut dinilai sangat memberatkan PMI dan keluarganya, sehingga saat ini masih dalam proses negosiasi oleh KBRI Tripoli melalui pendekatan diplomatik.

Kronologis Permasalahan

Berdasarkan keterangan para PMI, mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja dua tahun, dengan masa kerja antara dua hingga delapan bulan.

Selama bekerja, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan/atau verbal, perlakuan tidak manusiawi, tekanan kerja berlebihan, serta penahanan dokumen oleh pihak majikan atau agensi. Karena kondisi tersebut, para PMI memutuskan melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli.

Sebagaimana pola umum kasus PMI nonprosedural di Libya, tantangan pemulangan meliputi penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak, serta persoalan administrasi izin keluar dan denda keimigrasian.

Klarifikasi untuk Publik

Pemprov NTB menegaskan bahwa video yang beredar tidak menggambarkan kondisi terkini para PMI. Saat video dibuat, mereka telah berada di lingkungan aman KBRI Tripoli.

“Tidak benar jika diasumsikan para PMI masih berada dalam situasi ancaman langsung. Pemerintah melalui KBRI Tripoli telah memberikan perlindungan maksimal dan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Aka.

Penguatan Edukasi dan Pencegahan

Kasus ini, lanjutnya, menjadi pengingat penting bahwa Libya termasuk negara dengan risiko tinggi bagi PMI sektor domestik, khususnya bagi mereka yang berangkat secara nonprosedural. Praktik penempatan tidak resmi sangat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, serta persoalan hukum di negara tujuan.

Karena itu, Pemprov NTB mendorong penguatan edukasi, pengawasan, serta sosialisasi kepada calon PMI mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar masyarakat tidak mudah tergiur janji kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.

“Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di luar negeri. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara berkala sesuai laporan resmi KBRI Tripoli,” pungkas Ahsanul Khalik. (Kominfotik)

Perkuat Ketangguhan Penanganan Bencana, BPBD NTB Dorong Keterlibatan Semua Pihak

Bima News    2/27/2026 04:03:00 PM    Comment   

Perkuat Ketangguhan Penanganan Bencana, BPBD NTB Dorong Keterlibatan Semua Pihak

bimanews.id- Posisi geografis NTB yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi menuntut penguatan sistem pengelolaan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan. Pendekatan sistem yang menyeluruh terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana memerlukan kolaborasi yang efektif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan menyusun manajemen risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan. 

Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), selalu menerapkan pendekatan sistem yang menyeluruh dalam upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam dalam memperkuat ketangguhan bencana. Sebagai langkah penguatan itu, dilaksanakan kegiatan kick off yang diselenggarakan pada Kamis (26/2/2026) di Kota Mataram. Kick off ini menandai secara resmi implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) untuk Tahun Anggaran 2026. 

“Kick off ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama agar seluruh program selaras dengan prioritas pembangunan daerah," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.

Acara ini menjadi momentum keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di wilayah NTB. Fokus utama program pada tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kerja sama multipihak serta penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi maupun di 3 kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa) dengan Program SIAP SIAGA.

Sadimin menegaskan, bahwa pengelolaan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah akan terus diperkuat untuk memastikan dampak nyata bagi ketangguhan masyarakat di lapangan. Melalui kick off ini, diharapkan terbentuk rencana aksi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

“Kolaborasi yang telah dibangun selama ini kita harapkan semakin kuat di tahun 2026 hingga akhir Program SIAP SIAGA,’’ kata Sadimin.

Jalinan kolaborasi yang dibangun telah melahirkan berbagai inisiatif. Pada Desember 2024 dilaunching Unit Layanan Disabilitas yang dalam setahun perjalannya berhasil melakukan pengolahan data terpilah penyandang disabilitas di tiga kabupaten. 

Di samping pelibatan berbagai sektor, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendukung resiliensi terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB dan Forum PRB Perguruan Tinggi dilakukan pendampingan pada desa melalui program KKN Tematik Destana. Selain itu, Forum PRB NTB telah Menyusun laporan kajian ketangguhan pulau-pulau kecil di KLU dan Sumbawa. 

Sinergi Pemerintah Daerah dan Mitra Internasional

Kegiatan kick off ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama dari kedua negara. Mewakili Pemerintah Australia, hadir Catherine Meehan selaku First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, dan Lucy Dickinson sebagai Team Leader Program SIAP SIAGA. Dari pihak Pemerintah Provinsi NTB, acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti. Turut hadir memberikan sambutan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas pembangunan.

“Program SIAP SIAGA awalnya dirancang sebagai inisiatif lima tahun (2019-2024), namun kini telah resmi diperpanjang hingga tahun 2028. Memasuki Fase II ini, program membawa mandat yang lebih tajam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI, penghidupan yang berkelanjutan serta adaptasi perubahan iklim’’ kata DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari.

Pada AWP 2026 terdapat tujuh program yang dilaksanakan secara kolaboratif. Pertama, peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana. Dalam program ini dilakukan pendampingan teknis untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana di 10 kabupaten/kota di NTB. Selain itu, akan dilakukan pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).

Kedua, peningkatan strategi penanggulangan bencana. Akan dilakukan pendampingan evaluasi RPB Provinsi NTB dan finalisasi RPB Lombok Tengah. Selain itu pendampingan teknis dan fasilitasi Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi dan 3 Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa). Dalam program ini juga akan menyusun Pergub Musrenbang Tematik Kebencanaan dan Pembangunan Berketahanan Iklim di Provinsi NTB.

Ketiga, pemetaan dan evaluasi risiko bencana. Akan dilakukan pendampingan teknis penyusunan dokumen KRB Kabupaten (KLU, Loteng dan Sumbawa) dan pendampingan teknis untuk pemantauan IKD/IRB Provinsi NTB.

Keempat, peningkatan layanan data dan komunikasi penanggulangan bencana. pendampingan teknis akselerasi pemanfaatan SIK Provinsi NTB di level daerah serta pendampingan teknis untuk pengembangan lanjutan SIK (tahap 4) Provinsi NTB dan DESTANA yang inklusif dan integratif untuk mendukung sinergi dalam perencanaan dan pemantauan program desa (termasuk konvergensi antara API-PRB dan SDGs Desa).

Kelima, peningkatan dan pengembangan kebijakan dan peraturan untuk kesiapan bencana melalui penguatan kolaborasi pentahelix dan berbagi pengetahuan penanggulangan bencana. Kegiatannya berupa pendampingan teknis koordinasi dan sinergi antara Forum PRB Provinsi NTB, Forum PRB Kab/Kota dan Forum Perguruan Tinggi untuk pengarusutamaan ketangguhan desa dan PRBBK melalui mekanisme KKN Pemberdayaan Desa. Memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan menyusun peta sebaran disabilitas di daerah rawan bencana. Program ini juga mendorong penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ramah terhadap kelompok rentan. 

Keenam, peningkatan 0kualitas kebijakan pemulihan pascabencana melalui pendampingan teknis dan fasilitasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) termasuk peningkatan kapasitas sektor RR untuk JITUPASNA. Ketujuh, peningkatan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal melalui pendampingan teknis penguatan klaster logistik Provinsi NTB.

"Fokus pelaksanaan Program SIAP SIAGA NTB di tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui optimalisasi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak serta mendukung pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran dari implementasi program-program Penanggulangan Bencana," kata Angga. (BPBD/Kominfotik).

Lantik Anggota Komisi Informasi, Gubernur NTB Ingatkan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Bima News    2/26/2026 10:55:00 PM    Comment   

Lantik Anggota Komisi Informasi, Gubernur NTB Ingatkan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

 

bimanews.id- Gubenur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026 a 2030, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Kamis (26/2). 

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat kepada para komisioner yang baru dilantik serta berharap agar amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Kami berharap Komisi Informasi dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB,” ujarnya.

Adapun lima anggota Komisi Informasi Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD NTB yakni Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.

Gubernur menegaskan, bahwa hasil survei dan evaluasi pada periode sebelumnya menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam tata kelola keterbukaan informasi publik. Karena itu, sinergi antara Komisi Informasi dan seluruh badan publik diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisioner Komisi Informasi periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi penting bagi penguatan keterbukaan informasi di NTB.

“Komisi Informasi yang baru tidak memulai dari nol. Banyak pijakan yang telah dibangun sebelumnya. Yang sudah baik kita perkuat, yang belum kita inovasikan dan yang kurang kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Tim Panitia Seleksi yang telah menjalankan proses penjaringan secara panjang hingga menghasilkan 15 nama calon yang diajukan kepada DPRD Provinsi NTB.

Mengacu pada amanat Komisi Informasi Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan. Dalam konteks tersebut, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban negara dalam melindungi informasi tertentu.

Di era digital dan transformasi birokrasi saat ini, masyarakat menuntut pelayanan informasi yang cepat, jelas, dan transparan. Tantangan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan akurat, utuh, dan tidak menyesatkan.

Gubernur menekankan bahwa Komisi Informasi tidak hanya menjalankan fungsi ajudikasi dan mediasi sengketa informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak budaya transparansi di seluruh badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Komisi Informasi diharapkan mampu menjadi lembaga yang tegas namun adil, independen dalam mengambil keputusan, serta aktif membangun literasi keterbukaan informasi di tengah masyarakat.

“Kritik yang konstruktif, rekomendasi yang solutif, serta pengawasan yang objektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pembangunan,” jelasnya.

Gubernur juga berpesan agar para komisioner menjadikan jabatan tersebut sebagai ruang pengabdian dan ibadah, serta terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Dengan keterbukaan, partisipasi akan tumbuh, dan dengan transparansi, akuntabilitas akan menguat,” pungkasnya. (serly/her/diskominfotikntb)

Satu Tahun Kepemimpinan Iqbal-Dinda, Angka Kemiskinan Turun Signifikan

Bima News    2/20/2026 01:22:00 PM    Comment   

Satu Tahun Kepemimpinan Iqbal-Dinda, Angka Kemiskinan Turun Signifikan

Di tengah dinamika ekonomi 2025 yang sempat tertekan pada paruh awal tahun akibat koreksi sektor pertambangan, satu indikator sosial justru menunjukkan arah yang menggembirakan: kemiskinan di Nusa Tenggara Barat berhasil diturunkan secara signifikan.

Data September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin NTB sebesar 637,18 ribu orang, turun 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025. Secara persentase, angka kemiskinan menurun menjadi 11,38 persen, atau berkurang sekitar 0,40 poin persentase.

Lebih penting lagi, NTB masuk 9 besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional pada 2025.

Ini bukan sekedar fluktuasi statistik. Penurunan tersebut terjadi dalam situasi ekonomi yang sedang bertransisi, saat pertumbuhan agregat belum sepenuhnya pulih, yang menandakan bahwa intervensi sosial dan ekonomi pemerintah daerah bekerja cukup efektif menjangkau kelompok rentan.

Jika dibandingkan dengan 2024, capaian ini semakin bermakna. Pada 2024, kemiskinan NTB masih berada di kisaran 11,9–12 persen, dengan tekanan kuat dari inflasi pangan dan daya beli paska pandemi. Tahun 2025 menjadi titik balik, ketika pemulihan ekonomi mulai menyentuh lapisan bawah masyarakat.

Bukan hanya jumlah orang miskin yang menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga ikut turun. Artinya:

- rata-rata pengeluaran warga miskin semakin mendekati garis kemiskinan

- jarak antara warga miskin semakin menyempit

- beban kemiskinan menjadi lebih ringan

Dengan kata lain, mereka yang masih miskin pun berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Ketimpangan turun, pertumbuhan lebih merata. Perbaikan tidak berhenti pada kemiskinan. Pada September 2025, Gini Ratio NTB tercatat sekitar 0,364, lebih rendah dibanding beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat (~0,383), DI Yogyakarta (~0,397), dan DKI Jakarta (~0,426).

Maknanya jelas:

- ketimpangan pengeluaran di NTB relatif lebih rendah

- hasil pertumbuhan ekonomi lebih merata

- distribusi manfaat pembangunan tidak terlalu terkonsentrasi di kelompok atas

Bahkan, porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di NTB telah mencapai sekitar 19,23 persen, yang menurut standar Bank Dunia sudah masuk kategori ketimpangan rendah. Ini indikator penting bahwa kelompok bawah mulai memperoleh bagian yang lebih adil dari aktivitas ekonomi.

Bagi daerah dengan struktur ekonomi yang selama ini sangat dipengaruhi sektor padat modal seperti pertambangan, capaian ini patut dicatat sebagai kemajuan struktural.

Dari angka ke dampak nyata: Apa yang Membuat Kemiskinan Turun?

Penurunan kemiskinan 2025 tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil kombinasi antara pemulihan ekonomi rakyat dan intervensi kebijakan yang lebih terarah pada tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda.

Beberapa faktor penguat yang paling terasa di lapangan antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pertanian

Sepanjang 2025, produksi padi meningkat tajam, dari sekitar 152 ribu ton menjadi hampir 200 ribu ton Gabah Kering Giling. Ini berdampak langsung pada:

- pendapatan petani

- serapan tenaga kerja musiman

- stabilitas harga pangan lokal

Karena sebagian besar penduduk miskin NTB berada di perdesaan dan sektor pertanian, peningkatan produksi pangan memberi efek cepat terhadap penurunan kemiskinan.

Program pendampingan petani, distribusi sarana produksi, serta stabilisasi harga gabah menjadi bantalan sosial-ekonomi yang sangat nyata.

2. Aktivasi UMKM dan Perdagangan Lokal

Pemulihan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM sepanjang 2025 ikut membuka kembali sumber penghasilan rumah tangga miskin dan rentan.

Ketika pariwisata mulai bergerak, akomodasi dan makan minum tumbuh, dan mobilitas masyarakat meningkat, maka pedagang kecil, pekerja informal, hingga usaha rumahan kembali memperoleh pasar.

Ini penting karena sebagian besar warga miskin menggantungkan hidup pada sektor-sektor ini.

3. Perlindungan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran

Program bantuan sosial tetap menjadi jaring pengaman, tetapi pada 2025 mulai dipadukan dengan pendekatan pemberdayaan:

- padat karya

- dukungan UMKM mikro

- integrasi bantuan dengan aktivitas produktif

- penguatan desa melalui belanja berbasis kebutuhan lokal

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi.

4. Lapangan Kerja Bertambah, Daya Beli Terjaga

Sepanjang 2025 tercatat penambahan tenaga kerja puluhan ribu orang, sementara pengangguran menurun. Konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 4,5 persen.

Bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin, pekerjaan sekecil apa pun jauh lebih menentukan daripada angka pertumbuhan makro. Ketika peluang kerja meningkat, kemiskinan pun turun.

Kemiskinan turun di tengah tahun transisi. Yang membuat capaian ini semakin bermakna adalah konteksnya.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi ekonomi NTB: sektor tambang sempat turun tajam, industri hilirisasi baru mulai berjalan, dan pertumbuhan agregat belum sepenuhnya pulih. Namun justru pada tahun seperti ini, kemiskinan berhasil ditekan dan ketimpangan membaik.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan Iqbal–Dinda tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan besar berbasis modal, tetapi juga menjaga denyut ekonomi rakyat.

Penutup: Pondasi Sosial untuk Transformasi Ekonomi

Dalam satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda, NTB tidak hanya mencatat pemulihan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas pembangunan sosial.

Kemiskinan turun. Ketimpangan lebih rendah. Kelompok bawah mulai memperoleh porsi yang lebih adil dari aktivitas ekonomi.

Ini bukan akhir pekerjaan, melainkan fondasi penting.

Ke depan, tantangannya adalah menjaga momentum ini melalui:

- penguatan pertanian bernilai tambah

- pencptaan kerja padat karya

- industrialisasi berbasis sumber daya lokal

- UMKM yang terhubung dengan pariwisata dan industri

- serta perlindungan sosial yang semakin produktif

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekedar angka pertumbuhan, melainkan seberapa banyak warga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Dan pada tahun pertama ini, arah itu sudah mulai terlihat. (Kominfotik)

Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat, NTB Genjot Penurunan Stunting Tahun 2026

Bima News    2/19/2026 05:25:00 PM    Comment   

Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat, NTB Genjot Penurunan Stunting Tahun 2026

Sinta Agatia M. Iqbal

bimanews.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026, Kamis (19/2), di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB. Kegiatan ini menegaskan komitmen penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting secara lebih terarah dan terintegrasi.

Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M.Iqbal, dalam sambutannya, menegaskan tentang upaya penurunan stunting tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan kolaborasi lintas sektor belum optimal.

“PKK sudah menyusun rencana pergerakannya ke depan dan kami merasa pergerakan kami di tahun lalu itu belum bergerak cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting ini,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini masing-masing pihak, termasuk PKK dan OPD, masih bekerja secara parsial. Padahal, persoalan stunting sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.

“Masalah ini sedemikian besarnya yang memang harus diambil dari banyak sekali sisi bahkan termasuk pada OPD-OPD yang tidak terkait dengan urusan kesehatan,” katanya.

Sinta mencontohkan, faktor pernikahan usia dini, pola asuh, hingga persoalan lingkungan dan perumahan juga berkontribusi terhadap stunting. Ia mengungkapkan pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok yang menunjukkan bahwa penyebab stunting bukan semata-mata persoalan gizi, melainkan kondisi rumah yang tidak sehat.

“Bahasa kita di PKK, ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong adanya sistem kolaborasi yang lebih terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa, memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar sampai ke desa.

“Kita memang harus kolaborasi baik dari sisi pergerakan. Masalahnya besar, usahanya juga besar, jadi harus urunan, chip in bersama-sama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan perkembangan data stunting di NTB. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan data survei terakhir, angka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibanding sebelumnya. Namun, berdasarkan data by name by address melalui e-PPGBM, prevalensi kumulatif berada di angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.

“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Penguatan penggerakan sasaran ke posyandu menjadi salah satu strategi efektif, dengan target partisipasi minimal 80 persen.

Fikri juga menekankan pentingnya mencegah kasus baru. Menurutnya, intervensi pada anak dengan faktor risiko lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori stunting.

“Kalau kita intervensi yang punya faktor risiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif, serta rendahnya angka ASI eksklusif juga menjadi perhatian serius dalam strategi 2026.

Dalam rakor tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, cakupan program tersebut di NTB baru sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.

“Kita berharap MBG ini punya kontribusi nyata untuk menurunkan angka stunting, terutama pada kelompok 3B, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil,” kata Fikri.

Mengakhiri rakor, kedua pihak sepakat bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen kuat, penguatan pendampingan hingga tingkat desa, serta sinergi lintas sektor yang konsisten.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh upaya tersebut berjalan optimal sebelum pelaksanaan survei nasional pada April hingga Agustus 2026, sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.

Rakor itu, juga dihadiri Kepala BKKBN NTB, Koordinator Badan Gizi Nasional NTB, Tim Ahli Gubernur, praktisi gizi, serta para pemangku kepentingan terkait. [Rab/her/Kominfotikntb].

Pemprov NTB Tegas, Peserta Seleksi Capsek Melanggar Langsung Diskualifikasi

Bima News    2/18/2026 12:03:00 PM    Comment   

Pemprov NTB Tegas, Peserta Seleksi Capsek Melanggar Langsung Diskualifikasi

bimanews.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) NTB memastikan pelaksanaan seleksi penugasan guru menjadi kepala sekolah tahun 2026 dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi. 

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan, proses seleksi akan dikawal bersama oleh media dan publik sebagai bentuk keterbukaan pemerintah.

“Kami ingin memastikan proses ini berjalan objektif dan bersih. Media dan publik kami libatkan sebagai bagian dari pengawasan, agar tidak ada praktik-praktik yang menyimpang dari aturan”, tegas Ahsanul.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dikpora NTB, Surya Bahari, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Undangan Seleksi serta Pengumuman Resmi Nomor 800/544/GTK/02/Dikpora/2026 yang memuat persyaratan, tahapan, dan tata cara pelaksanaan seleksi.

Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

“Kami ingin menjaring guru-guru terbaik yang memiliki kompetensi, pengalaman manajerial, dan integritas untuk memimpin satuan pendidikan. Tidak ada ruang untuk titipan atau praktik di luar mekanisme resmi”, ujar Surya.

Seleksi terdiri dari tahapan administrasi, Uji Kompetensi Berbasis Komputer (CAT) dan serta wawancara. Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui platform Ruang GTK menggunakan akun belajar.id masing-masing guru. Jadwal seleksi dimulai 18 Februari 2026 dan berakhir dengan pengumuman hasil pada 31 Maret 2026.

Untuk menjaga objektivitas, nama penguji tidak diumumkan sejak awal dan baru akan ditetapkan mendekati hari pelaksanaan. Unsur penguji melibatkan dinas terkait, Dewan Pendidikan serta kepala sekolah berprestasi.

“Seluruh laporan dijamin kerahasiaannya dan akan ditindaklanjuti secepat mungkin jika ditemukan praktik tidak sesuai aturan, termasuk dugaan pungutan atau permintaan imbalan tertentu, maka akan dilakukan diskualifikasi dari proses seleksi”, tutur Surya.

Sesuai regulasi, kepala sekolah yang telah menjabat dua periode masih dapat diperpanjang satu periode apabila memiliki prestasi dan kinerja baik. Namun jika telah menjabat tiga periode, hal tersebut menjadi pertimbangan untuk dilakukan rolling atau mutasi. 

Dikpora NTB mencatat terdapat 37 jabatan kepala sekolah yang kosong. Namun seleksi ini juga dibarengi evaluasi terhadap kepala sekolah yang masa penugasannya telah melebihi ketentuan.

“Perlu kami tegaskan, kepala sekolah bukan jabatan struktural, melainkan tugas tambahan melalui penugasan pimpinan. Karena itu, evaluasi adalah hal yang wajar demi peningkatan mutu pendidikan”, jelas Surya.

Evaluasi mencakup aspek kinerja, kepemimpinan serta kemampuan menjaga kondusivitas sekolah. Dinamika di sejumlah sekolah, termasuk yang sempat terjadi di SMK Negeri 1 Lingsar, menjadi bagian dari bahan evaluasi yang dilakukan secara objektif.

Sebagai bentuk komitmen integritas, Pemprov NTB membuka kanal pengaduan bagi masyarakat maupun peserta seleksi yang menemukan indikasi pelanggaran.

“Jika ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran, langkah pertama adalah diskualifikasi dari proses seleksi. Sanksi selanjutnya mengikuti aturan disiplin ASN yang berlaku”, tegas Surya Bahari.

Dalam proses ini, pemerintah tidak hanya mengisi 37 posisi kosong, tetapi juga akan menyusun daftar peringkat hingga sekitar 100 besar sebagai cadangan. Sistem ini bertujuan agar kekosongan jabatan dapat segera diisi tanpa harus terlalu lama menunjuk Plt.

Melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan akuntabel ini, Pemprov NTB berharap lahir kepala sekolah yang profesional, berintegritas, dan mampu membawa kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. (Edo/her/kominfotik)

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Pertama Iqbal-Dinda: Dari Case Koreksi Menuju Pondasi Transformasi

Bima News    2/18/2026 11:41:00 AM    Comment   

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Pertama Iqbal-Dinda: Dari Case Koreksi Menuju Pondasi Transformasi

 

Perdebatan publik mengenai pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 sesungguhnya berangkat dari cara membaca data. Sebagian masyarakat menangkap angka 12,49 persen sebagai gambaran kondisi ekonomi NTB, sementara sebagian lain mengacu pada angka 3,22 persen. Keduanya sama-sama benar, namun mengukur hal yang berbeda.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menjelaskan bahwa 12,49 persen merupakan pertumbuhan Triwulan IV 2025 dibanding Triwulan IV 2024 (year-on-year), yang mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi di akhir tahun. Sementara 3,22 persen adalah pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative), yang merekam rata-rata kinerja ekonomi selama empat triwulan penuh. Dengan kata lain, 12,49 persen adalah momentum kebangkitan, sedangkan 3,22 persen adalah potret perjalanan satu tahun.

Data BPS menunjukkan bahwa pada Triwulan I dan II 2025 ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi. Penyebab utamanya bukan sektor pertanian yang justru tumbuh tinggi akibat panen raya, melainkan penurunan tajam produksi pertambangan. Padahal sektor ini merupakan salah satu kontributor terbesar PDRB NTB. Memasuki Triwulan III, smelter mulai beroperasi dan ekspor emas kembali berjalan. Pada Triwulan IV, pertumbuhan melonjak hingga 12,49 persen. Pola ini menegaskan bahwa ekonomi NTB sepanjang 2025 bergerak dari fase koreksi menuju fase pemulihan.

Bahkan Kepala BPS NTB menegaskan bahwa jika sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif dan 13,7 persen secara tahunan. Artinya, sektor non-tambang seperti pertanian, perdagangan, industri, dan konsumsi rumah tangga menunjukkan kinerja yang solid. Fakta ini menegaskan bahwa perlambatan 2025 bukan karena melemahnya ekonomi rakyat, melainkan akibat fase transisi sektor tambang dan industri pengolahan.

Dalam konteks inilah capaian satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda perlu dibaca secara adil. Tahun 2025 merupakan tahun awal operasional hilirisasi, tahun konsolidasi struktur ekonomi, sekaligus tahun peletakan fondasi transformasi. Lonjakan di akhir tahun menunjukkan kapasitas produksi mulai terbentuk. Pada saat yang sama, indikator sosial justru membaik: konsumsi rumah tangga tumbuh 4,51 persen, pengangguran menurun, dan pekerja formal meningkat. Ini menandakan daya beli terjaga dan produktivitas mulai menguat.

Enam Kali dari Rencana: Ekonomi NTB Bangkit 4,69 Poin di Tengah Tantangan 2025

Perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD NTB 2025 disusun dengan asumsi kondisi ekonomi berjalan normal, dengan titik awal pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,30 persen dan target 2025 di level 6 persen. Artinya, kenaikan yang dirancang hanya sekitar 0,70 poin, sebuah pendekatan moderat dan berkelanjutan.

Namun realitas awal tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda jauh berbeda. Alih-alih memulai dari 5,30 persen, perekonomian NTB justru terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan. Dengan berubahnya titik awal ini, beban pemulihan ekonomi menjadi jauh lebih berat.

Meski demikian, hingga akhir 2025 ekonomi NTB berhasil ditutup dengan pertumbuhan positif sebesar 3,22 persen. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, maka terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin hanya dalam satu tahun atau enam kali lipat dari kenaikan yang direncanakan dalam RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa tahun pertama pemerintahan Iqbal–Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi tetap bergerak, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi akselerasi.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa mesin ekonomi NTB tidak semata bergantung pada sektor tambang. Di tengah gangguan teknis pertambangan, sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta konsumsi rumah tangga tetap bergerak dan menjadi penopang utama pemulihan.

Penguatan Struktur PDRB: Capaian Nyata Sepanjang 2025

Di tengah dinamika pertambangan, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB menunjukkan arah penguatan struktur ekonomi daerah. PDRB per kapita NTB pada 2025 mencapai sekitar Rp33,67 juta per orang, meningkat signifikan dibanding 2024. Ini memberi tiga pesan penting: kesejahteraan rata-rata masyarakat bergerak naik, kapasitas ekonomi daerah semakin menguat, dan proses transformasi mulai terlihat.

Dari sisi lapangan usaha, pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi. Namun penggerak pertumbuhan tertinggi justru berasal dari sektor bernilai tambah. Industri pengolahan tumbuh 137,78 persen, jasa keuangan meningkat 28,12 persen, dan perdagangan naik 12,29 persen. Lonjakan industri pengolahan dipicu mulai beroperasinya smelter, menandai bahwa agenda hilirisasi mulai memberi dampak nyata. Bahkan secara tahunan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 6,48 persen.

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi di Luar Tambang (Non-Tambang)

Walaupun pertambangan masih berkontribusi besar terhadap PDRB, sepanjang 2025 terlihat penguatan nyata sektor non-tambang yang menjadi penopang utama ekonomi rakyat. Pertanian tumbuh positif, didorong lonjakan produksi padi dari sekitar 152 ribu ton menjadi 200 ribu ton GKG. Perdagangan meningkat seiring naiknya aktivitas pertanian dan industri. Akomodasi dan makan minum tumbuh, sejalan dengan kenaikan tamu hotel hingga 30,94 persen dan penumpang udara sekitar 10,69 persen. Jasa keuangan, transportasi, serta konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Maknanya jelas: ekonomi rakyat seperti pertanian, UMKM, jasa, dan pariwisata mulai kembali hidup, daya beli masyarakat terjaga, dan struktur ekonomi bergerak semakin berimbang. NTB tidak hanya tumbuh karena tambang, tetapi mulai membangun basis ekonomi yang lebih inklusif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Dari Angka Menuju Arah Kebijakan

Dengan fondasi PDRB yang menguat dan sektor non-tambang yang mulai pulih, pertumbuhan 2025 perlu dibaca sebagai tahun transisi sekaligus tahun peletakan dasar transformasi ekonomi. Lonjakan industri pengolahan menunjukkan hilirisasi mulai bekerja. Penguatan pertanian dan perdagangan memperlihatkan ekonomi rakyat kembali bergerak. Pariwisata dan jasa memberi efek pengganda bagi UMKM.

Dalam perspektif satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, yang sedang dibangun bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek, melainkan fondasi ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berpihak pada rakyat.

Pertumbuhan 3,22 persen adalah catatan perjalanan 2025. Pertumbuhan 12,49 persen adalah tanda kebangkitan di akhir tahun. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari fase transisi ekonomi NTB.

Ke depan, tantangan bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut konsisten sepanjang tahun, berbasis sektor padat karya, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang tepat, momentum akhir 2025 menjadi fondasi kuat menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dan justru di sinilah capaian itu patut diapresiasi: NTB tidak hanya bangkit, tetapi sedang menata ulang arah pertumbuhannya. (Kominfotik)

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Pemprov NTB Bersama Pemkab Lotim Gelar Pasar Murah

Bima News    2/11/2026 01:18:00 PM    Comment   

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Pemprov NTB Bersama Pemkab Lotim Gelar Pasar Murah

bimanews.id- Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok (Bapok) menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM Makmur Mendunia Center (MMC) NTB di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, bahwa intervensi pemerintah diperlukan menyusul tren kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional dalam beberapa hari terakhir.

“Menjelang puasa, permintaan bahan pokok meningkat drastis. Saya turun langsung ke pasar dan memang ada kecenderungan harga naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak punya pilihan selain melakukan intervensi, salah satunya melalui pasar murah,” tegas Gubernur.

Meski demikian, Gubernur memastikan ketersediaan stok bahan pokok di NTB dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan harga di pasar.

“Kami sudah cek, stok bahan pokok di NTB aman dan tersedia. Tidak perlu panik. Jangan sampai karena khawatir, belanja berlebihan. Pemerintah memastikan pasokan terpenuhi,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Makmur Mendunia Center (MMC) NTB yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pasar rakyat dan bazar UMKM menjadi langkah konkret menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Selain intervensi jangka pendek melalui pasar murah, Pemprov NTB juga menyiapkan program penguatan ketahanan pangan desa secara bertahap. Tahun ini, hampir 300 paket program akan disalurkan ke 300 desa, dan jumlah yang sama disiapkan untuk tahun kedua. Hingga 2029, sebanyak 1.166 desa dan kelurahan ditargetkan terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya.

“Kami ingin memastikan penguatan ekonomi tidak hanya bersifat insidentil, tapi berkelanjutan sampai seluruh desa terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan bahwa Pemkab telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp20 miliar pada akhir 2025 untuk bantuan modal gratis kepada kurang lebih 23 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur.

“Yang sudah terverifikasi tetap menerima bantuan. Kalau ada kendala teknis di salah satu bank, itu akan kami selesaikan. Tidak ada yang tidak dapat selama sudah terverifikasi,” tegas Bupati.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kegiatan serupa, lanjutnya, juga akan digelar di Labuhan Haji pada akhir pekan ini.

Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM MMC NTB di Pringgabaya ini menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat UMKM, serta memastikan masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang dan kebutuhan pokok yang tetap terjangkau. [RAB/HER/KOMINFOTIKNTB]

Bank NTB Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

Bima News    2/10/2026 06:58:00 PM    Comment   

Bank NTB Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

 

Mentan Tetapkan NTB Sebagai Sentra Bawang Putih Nasional

Bima News    2/09/2026 03:40:00 PM    Comment   

Mentan Tetapkan NTB Sebagai Sentra Bawang Putih Nasional

bimanews.id— Pemerintah Pusat mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pusat produksi bawang putih nasional untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2).

Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Mereka meninjau sejumlah infrastruktur pendukung pertanian, antara lain lantai jemur bawang putih serta gudang benih milik UD. Bayanaka. Mereka  juga melakukan penanaman bawang putih bersama Kelompok Tani Pusuk Pujanta sebagai bentuk dukungan langsung kepada petani lokal.

Menteri Pertanian menyampaikan,  penetapan NTB sebagai sentra produksi bawang putih nasional didasarkan pada keunggulan geografis dan tingkat produktivitas kawasan Sembalun yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara signifikan.

Selain bawang putih, Mentan juga mendorong NTB berkembang menjadi pusat komoditas jagung nasional. Menurutnya, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia NTB memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pakan, baik untuk Pulau Jawa maupun pasar yang lebih luas.

“Bisa ya. Orangnya ramah, orangnya baik. Insya Allah pasti bisa. Dan insya Allah NTB mensuplai pakan ke Pulau Jawa. Bila perlu, negara lain,” ujar Amran.

Untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pemerintah menawarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi strategis menyerap produk pertanian langsung dari petani. Program ini diharapkan mampu menekan fluktuasi harga sekaligus menjaga pendapatan petani, terutama saat panen raya.

Mentan juga menekankan pentingnya penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani serta menjadi teladan melalui kebun percontohan di wilayah tugas masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mentan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat NTB atas dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia menyebut target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil direalisasikan hanya dalam satu tahun.

“Ini capaian spektakuler. Janji empat tahun kepada rakyat Indonesia, Alhamdulillah tercapai dalam satu tahun. Stok pangan juga tertinggi selama Indonesia merdeka. Karena itu, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengawal penetapan tersebut secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan sektor pangan bukan sekadar target produksi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan daerah.

“Kami tidak ingin NTB hanya menjadi lokasi tanam, tetapi menjadi pusat ekosistem pangan. Mulai dari benih, produksi, pascapanen, hingga hilirisasi. Penetapan ini akan kami kawal dengan penguatan produksi, ketersediaan benih, dukungan pembiayaan petani, serta sinergi lintas sektor,” tegas Miq Iqbal.

Ia menambahkan, NTB siap mengambil peran strategis sebagai penyangga pangan nasional, khususnya untuk komoditas bawang putih dan jagung, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani.

“Target kami jelas: petani harus sejahtera, rantai pasok harus kuat, dan NTB menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov NTB optimistis pengembangan bawang putih dan jagung dapat berjalan terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan. (Aka/DiskominfotikNTB)

Bank NTB Syariah Siap Kawal Tata Kelola Keuangan Badan Gizi Nasional untuk Indonesia dan NTB

Bima News    2/07/2026 08:21:00 AM    Comment   

Bank NTB Syariah Siap Kawal Tata Kelola Keuangan Badan Gizi Nasional untuk Indonesia dan NTB

bimanews.id– Badan Gizi Nasional resmi memperkuat sinergi dengan sektor perbankan syariah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Bank NTB Syariah terkait Penyediaan Layanan Jasa Perbankan. Acara penandatanganan ini berlangsung khidmat di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional, Jakarta, pada Jumat (06/02).

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, bersama Nazaruddin, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah. Kolaborasi ini menandai langkah strategis kedua belah pihak dalam mendukung program penguatan gizi nasional melalui dukungan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis syariah.

Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah berkomitmen menyediakan solusi perbankan menyeluruh guna mendukung kelancaran operasional Badan Gizi Nasional. Layanan tersebut mencakup pengelolaan rekening operasional, optimalisasi layanan perbankan digital, hingga fasilitas pembiayaan syariah lainnya yang menunjang efisiensi kerja lembaga di tingkat pusat maupun daerah.

Komitmen untuk Penguatan Gizi di NTB Selain lingkup nasional, kerja sama ini secara khusus akan memperkuat koordinasi pengelolaan program gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah, sebagai bank pembangunan daerah yang telah bertransformasi, memegang peran kunci dalam memastikan distribusi dan pengelolaan dana program gizi nasional di wilayah NTB berjalan tepat sasaran. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Bumi Gora melalui sistem keuangan yang inklusif hingga ke pelosok desa.

Harapan Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bentuk partisipasi nyata Bank NTB Syariah dalam mendukung misi kemanusiaan dan pembangunan sumber daya manusia unggul yang diusung oleh Badan Gizi Nasional.

"Kami merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Kami berharap kerja sama ini menjadi jembatan bagi Bank NTB Syariah untuk berkontribusi lebih luas secara nasional, dan secara khusus memberikan dampak bermakna bagi masyarakat di NTB. Kami berkomitmen memastikan tata kelola keuangan yang amanah demi mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi, serta menghadirkan layanan digital guna mendukung efisiensi operasional di seluruh wilayah kerja agar lebih berkah," ungkap Nazaruddin.

Langkah Strategis Ke Depan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik inisiatif ini sebagai upaya modernisasi tata kelola lembaga. Kehadiran layanan perbankan syariah diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam hal transparansi dan integritas dalam setiap transaksi yang mendukung program-program strategis pemerintah di bidang gizi.

Sinergi ini menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang yang memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat luas, sejalan dengan visi transformasi Bank NTB Syariah dalam memperluas jangkauan layanan serta menjaga kepercayaan nasabah di tingkat nasional dengan tetap mengakar kuat pada pembangunan daerah. (red) 

Gubernur NTB Kutuk Keras Kekerasan Seksual di Lombok Timur, Tegaskan Pesantren Tidak Boleh Distigma

Bima News    1/31/2026 04:55:00 PM    Comment   

Gubernur NTB Kutuk Keras Kekerasan Seksual di Lombok Timur, Tegaskan Pesantren Tidak Boleh Distigma

 

Lalu Muhammad Iqbal

bimanews.id-Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengutuk keras dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dua santriwati yang diduga dilakukan oleh pimpinan sebuah pondok pesantren di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. Ia menegaskan, segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.

“NTB harus menjadi zona aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Siapa pun pelakunya, kriminal adalah kriminal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegas Gubernur Iqbal.

Miq iqbal juga menekankan bahwa meskipun peristiwa terjadi di lingkungan pesantren, tidak boleh ada stigma negatif terhadap pesantren secara keseluruhan. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan oknum dan harus diproses sebagai pertanggungjawaban individu pelaku, tanpa menggeneralisasi lembaga pendidikan keagamaan.

Melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Dr. Ahsanul Khalik, Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB serta LPA Kota Mataram yang telah mengungkap dan menangani perkara tersebut.

Pemprov NTB berharap penegak hukum menerapkan pasal-pasal yang memberatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengusut tuntas kasus ini, termasuk membuka kemungkinan adanya korban lain selain dua korban yang telah teridentifikasi.

Aka menegaskan, Gubernur NTB memastikan kehadiran negara sebagai pelindung korban, dengan menjamin proses hukum berjalan adil, transparan, dan berpihak pada pemulihan korban.

Gubernur NTB, lanjut Aka, memerintahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB bersama Rumah Sakit Mutiara Sukma untuk segera memberikan pendampingan menyeluruh kepada para korban, meliputi pendampingan psikologis, medis, dan sosial. Pendampingan dilakukan dengan berkoordinasi bersama LPA Kota Mataram serta Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB.

“Korban harus ditangani sebaik mungkin. Negara hadir untuk memulihkan trauma dan depresi yang dialami korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat,” ujar nya.

Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan perlindungan penuh terhadap identitas korban, demi menjaga keselamatan, privasi, dan proses pemulihan psikologis korban.

Pemprov NTB mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui atau mengalami kekerasan seksual, khususnya yang menimpa perempuan dan anak. Laporan masyarakat dinilai penting untuk memutus rantai kekerasan dan mencegah jatuhnya korban baru.

Ke depan, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan keagamaan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Gubernur Iqbal menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB akan mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas, memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal, serta menjamin tidak ada ruang toleransi bagi pelaku kekerasan seksual.

“Tidak boleh ada pembiaran. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, dan negara harus berdiri di sisi korban,” pungkasnya. (red)