Bima News

Headline

HUKKRIM

Politik

Ad Placement

Foto

Video

Sabtu, 08 November 2025

      Comment   

Gubernur Iqbal Terharu Sultan Bima Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional

Gubernur
Lalu Muhamad Iqbal

bimanews.id-Kabar penetapan Sultan Bima XIV Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional membuat Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal terharu. Sebelumnya dari Provinsi NTB sudah memiliki Pahlawan Nasional yaitu TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. 

"Alhamdulillah, pemerintah pusat sudah menyetujui gelar Pahlawan Nasional ini," katanya dikonfirmasi melalui pesan instan, Sabtu (8/11).

Iqbal mengaku, dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon hari ini yang pertama ia tanyakan soal pemberian gelar pahlawan nasional. 

"Alhamdulillah pemberian gelar pahlawan nasional ini terjadi saat Wakil Gubernur NTB adalah orang Bima", imbuhnya

Orang nomor satu di NTB melanjutkan, sebagai orang NTB senang mendengar konfirmasi bahwa usulan dan perjuangan panjang keluarga Sultan Bima akhirnya disetujui pemerintah pemerintah pusat. 

Usulan penetapan Sultan Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional diajukan bersama sejumlah tokoh nasional lain seperti Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh perempuan Marsinah.

"Saya terharu dengan persetujuan ini, setiap ke pusat selalu usulan ini saya tanyakan," tegas Iqbal. 

Ditambahkan, gelar kehormatan ini akan dianugerahkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

"Selamat buat keluarga besar Kesultanan Bima dan buat seluruh masyarakat NTB. Karena beliau adalah milik kita dan pahlawan kita semua. Hadiah terindah buat Ultah NTB ke-67," ucapnya. 

Diketahui Sultan Muhammad Salahuddin memerintah Kesultanan Bima antara tahun 1915 hingga 1951. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang visioner, berwawasan kebangsaan, dan memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan serta perjuangan kemerdekaan. 

Dalam masa kepemimpinannya, Sultan Salahuddin berperan besar mempertahankan kedaulatan rakyat Bima di tengah tekanan kolonial, sekaligus mendorong kemajuan sosial dan pendidikan di wilayahnya.(red)

      Comment   

Bupati dan Wakil Bupati Bima Tinjau Dampak Banjir Bandang di Kecamatan Madapangga

Tinjau
Bupati Bima Ady Mahyudi meminjau kondisi jembatan di Kecamatan Madapangga pasca banjir bandang 

bimanews.id-Pasca bencana banjir  bandang  di wilayah Kecamatan Madapangga, Jumat (7/11) Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati .H Irfan Zubaidy dan Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi meninjau melakukan jembatan Rade-Madapangga yang mengalami penurunan  timbunan tanah  (settlement) pada oprit sisi utara dan selatan. 

Jembatan tersebut senilai Rp 6,2 milyar yang bersumber dari dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2025.

Tiba di jembatan  sepanjang 25 meter dengan ebar bentangan 6 meter tersebut, Bupati dan Wakil  didampingi Plt. Camat Madapangga H.Sahrul  mendengarkan dengan  penjelasan teknis dari Kabid Bina Marga Farid Wajdi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Edy Y tentang  kondisi infrastruktur dan penanganan yang dilakukan. Jembatan tersebut merupakan urat nadi  transportasi darat yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Madapangga menuju jalan negara lintas Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bima langsung menginstruksikan  Dinas PUPR dan pihak pelaksana proyek untuk melakukan penanganan, agar jembatan dapat difungsikan secara optimal.

Kadis PUPR Suwandi menjelaskan, Jembatan Desa Rade-Madapangga tersebut masih dalam tahap pekerjaan, belum dilaksanakan tahapan penyerahan  proyek (Provisional Hand Over /PHO) dari kontraktor kepada Pemerintah daerah. Artinya, masih menjadi tanggung jawab pihak pelaksana proyek dan hari ini mulai dilakukan perbaikan.

"Dari aspek teknis, struktur jembatan masih aman, kerusakan terjadi pada bahu jalan dan aspal karena air hujan masuk ke timbunan oprit dan air banjir tidak berpengaruh pada struktur jembatan". Terangnya.

Dari jembatan, bupati bersama rombongan melanjutkan peninjauan lokasi terdampak di Desa Monggo dan Desa Ncandi. Rombongan meninjau kondisi sekolah SDN 1  Ncandi yang diterjang banjir, beberapa rumah warga di sepanjang alur sungai  yang beberapa waktu lalu terendam banjir di RT 01 dan RT 04 Desa Ncandi. (red) 

Jumat, 07 November 2025

      Comment   

Melalui Koperasi Tambang Rakyat, Kemiskinan di Sumbawa Mulai Menurun

Kapolda


bimanews.id- Langkah Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan untuk menyejahterakan masyarakat Provinsi NTB melalui izin pertambangan rakyat (IPR) yang dikelola koperasi, nampaknya mulai menampakan hasilnya. 

Direncanakan, tanggal 17 November 2025 ini, Kapolda Hadi Gunawan bakal menggelar panen raya emas di Sumbawa. 

Menariknya, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan 

Kepala Badan Pengendalian Kemiskinan (BP-Taskin) Budiman Sujatmiko akan hadir langsung dalam panen perdana milik IPR Koperasi Selonong Bukit Lestari Lantung di kantor Bupati Sumbawa tersebut. 

"Insya Allah, jika tidak ada aral melintang Pak Kapolri,  Pak Menkop Ferry Juliantono dan Kepala BP-Taksin Mas Budiman akan hadir langsung melakukan panen raya emas di Kabupaten Sumbawa," ujar Kapolda Hadi Gunawan, Jumat (7/11). 

Menurut Hadi, kesiapan acara panen raya ini, telah disampaikannya secara langsung ke Kapolri hingga Menkop Ferry Juliantono. Serta, Kepala BP-Taskin Budiman Sujatmiko.

Apalagi, ada sekitar 2.268 anggota Koperasi Selonong Bukit Lestari Lantung yang akan menikmati hasil panen mereka. 

"Jadi, di acara panen raya emas ini, para anggota koperasi akan memperoleh pembagian SHU sebesar Rp 2,8 juta per orangnya. Laba hasil koperasi ini, akan diserahkan secara langsung oleh Pak Menkop dan Kepala BP-Taskin yang disaksikan Kapolri secara langsung," katanya. 

Hadi menegaskan bahwa sedari awal gagasanya untuk melegalkan tambang rakyat melalui IPR, tidak lain untuk menghadirkan praktik pertambangan yang legal, bersih, dan berpihak kepada masyarakat lokal. 

Di mana, kehadiran koperasi bukan lagi hanya sekadar badan usaha. Namun harus juga menjadi sebuah gerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, dan kekeluargaan, 

"Jadi, IPR ini menjadi harapan baru masyarakat NTB untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan pilihan ke koperasi sebagai penyokong kelembagaan karena saya ingin, nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa Indonesia yang diajarkan pendiri bangsa, terkover didalamnya," tegas Kapolda menjelaskan.  

Lebih lanjut dikatakanya, konsep IPR yang akan melakukan panen raya kali ini, bukan lagi sebuah wacana-wacana tanpa makna. 

Namun koperasi yang terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global saat ini, tentunya terbukti dengan adanya panen raya emas di Sumbawa. 

"Saya berkeinginan koperasi tambang rakyat melalui IPR ini dapat menyejahterakan masyarakat dengan cepat. Dan, Alhamdulillah, dari koperasi Lantung, kesejahteraan itu akan menyebar ke semua wilayah di NTB kedepannya," jelas Kapolda.

"Dan, kami mendengar informasi di lapanga bahwa telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut," sambungnya. 

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat bahwa hingga Maret 2025, angka kemiskinan di NTB tercatat sebanyak 654.570 orang, tersebar di 10 kabupaten/kota. 

Angka ini menunjukkan penurunan 0,13 persen poin dibandingkan September 2024, dan penurunan signifikan sebesar 1,13 persen poin dibandingkan Maret 2024.

Karenanya, melihat hal itu, maka ide pendirian koperasi tambang menjadi salah satu solusi mengatasi kemiskinan NTB. 

"Tentu, dengan pengelolaan tambang rakyat yang legal dan baik melalui koperasi, menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan di NTB," tandas Kapolda Hadi Gunawan. (red).

      Comment   

BPS: Ekonomi NTB Tumbuh 2,82 Persen di Triwulan III 2025

BPS


‎bimanews.id- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh positif sebesar 2,82 persen (year-on-year) pada triwulan III 2025. Angka ini cukup baik dibandingkan pada triwulan sebelumnya. 
‎
‎Diketahui, ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi berturut-turut, yakni minus 1,47 persen pada triwulan I dan minus 0,82 persen pada triwulan II 2025.
‎
‎Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan, pemulihan ini didorong oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan, terutama karena naiknya aktivitas produksi smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
‎
‎Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi NTB masih tertahan oleh kontraksi pada kategori pertambangan dan penggalian lainnya, sementara 15 kategori lapangan usaha lainnya tetap mencatatkan pertumbuhan positif.
‎
‎"Kondisi perekonomian Provinsi NTB membaik sehingga berdampak pada pengeluaran per kapita penduduk meningkat. Hal ini juga didukung oleh tingkat kemiskinan Provinsi NTB pada Maret tahun 2025 menurun menjadi sebesar 11,78 persen dan inflasi terkendali sebesar 2,96 persen (y-on-y)," kata Wahyudin dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, (5/11/2025).
‎
‎BPS mencatat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB atas dasar harga berlaku pada triwulan III 2025 mencapai Rp49,49 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,92 triliun. Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi NTB tumbuh 3,91 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
‎
‎Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 40,71 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 25 persen.
‎
‎Secara tahunan (y-on-y), pertumbuhan ekonomi NTB triwulan III 2025 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 2,82 persen. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi masih ditopang oleh industri pengolahan (66,65 persen), sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi sebesar 5,89 persen.
‎
‎Selama periode Triwulan I–III 2025 dibandingkan Triwulan I–III 2024, ekonomi NTB tumbuh 0,22 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, industri pengolahan tumbuh pesat 54,86 persen, sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga naik 4,25 persen.
‎
‎"Di sisi lain, Kategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya mengalami kontraksi, yang disebabkan oleh penurunan produksi konsentrat sebagai dampak dari pelarangan ekspor konsentrat kering. Namun demikian, sejak awal Bulan Oktober 2025 telah diterbitkannya izin ekspor konsentrat," tutur Wahyudin.
‎
‎Selain industri pengolahan, penyediaan akomodasi serta makan minum juga tumbuh signifikan pada triwulan III 2025. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
‎
‎"Kondisi ini tercermin dari kenaikan jumlah tamu yang menginap di hotel bintang dan non-bintang sebesar 28,16 persen (y-on-y)," sebutnya.
‎
‎Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB NTB (22,92 persen), turut tumbuh positif. Peningkatan ini terutama didorong oleh naiknya produksi padi sebesar 37,15 persen, meskipun tertahan oleh penurunan produksi jagung sebesar 21,35 persen.
‎
‎Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi NTB juga ditopang oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).
‎
‎Namun, ekspor barang dan jasa masih menjadi faktor penahan utama pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ekspor konsentrat tembaga, yang membuat ekspor luar negeri terkontraksi 56,11 persen (red).

Kamis, 06 November 2025

Rabu, 05 November 2025

      Comment   

Ribuan Rumah Pada Dua Desa Di Bima Diterjang Banjir Bandang

 

Banjir
Warga mengevakuasi kasur saat banjir menerjang pemukiman warga di Kabupaten Bima

bimanews.id-Banjir bandang terjang dua desa di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Rabu (5/11). Akibatnya, ribuan ribuan rumah, sejumlah sekolah serta kantor desa terendam. Bahkan satu unit rumah  roboh dihantam banjir.

Kalak BPBD melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, M. Nurul Huda mengatakan, hujan deras mengguyur wilayah pegunungan Madapangga. Luapan  banjir merendam Desa Monggo dan Candi sekitar pukul 12.50 Wita. Kondisi terparah terjadi di Monggo, sekitar1.118 rumah terendam dengan ketinggian air 30 cm sampai 1,3 meter.

"Di Desa Monggo ada 3.571 jiwa terdampak," jelasnya.

Selain rumah, banjir juga merendam fasilitas pendidikan yakni SDN Monggo, TK Pembina, MIS Yasin Monggo. Kemudian, Pustu Monggo, Musholla Al Ikhlas, serta 1 Ha lahan pertanian yang ditanami jagung.

"Satu unit rumah warga Monggo dilaporkan roboh dihantam banjir," katanya.

Di Desa Candi, banjir terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. 4 rumah warga dan kantor desa setempat terendam banjir hingga satu meter. Saat ini, genangan air sudah surut dan sedang dilakukan proses pembersihan oleh warga.


"Banjir di dua desa tersebut disebabkan oleh luapan sungai. Drainase tidak berfungsi maksimal sehingga air meluap ke pemukiman penduduk," pungkasnya.(red) 
      Comment   

Ditinggal Pergi, Satu Rumah Di Bima Ludes Terbakar

Kebakaran
Rumah kediaman Ahmad, warga Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ludes terbakar, Rabu (5/11) 

bimanews.id-Rumah milik Ahmad, 70 tahun di RT 10 RW 03 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ludes terbakar Rabu, (5/11). Kebakaran terjadi sekitar pukul 14.10 Wita, saat pemilik rumah sedang pergi. 

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bima, A Rifai mengatakan, api pertama kali muncul di bagian dapur.

"Warga yang melihat kepulan asap dari atap dapur langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya," sebut  A Rifai. 

Api baru berhasil dipadamkan sekitar 14.40 Wita, setelah mobil pemadam dari Pemerintah Kecamatan Lambu dan Sape dikerahkan ke lokasi. Namun,  seluruh isi rumah ludes tak tersisa.

"Akibat kebakaran tersebut kerugian ditaksir Rp 150 juta. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik," pungkasnya. (red) 
      Comment   

Progres Bangunan Induk RSUD Kota Bima Capai 63 Persen

 

Rumah Sakit
Bangunan Induk RSUD Kota Bima dengan progres 63 persen

bimanews.id-Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima Tipe C 3 lantai  mencapai 63,93 persen. Rumah sakit  yang merupakan program quick win atau program strategis Presiden Prabowo Subianto ini dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih.

"Alhamdulillah progres pembangunan RSUD Kota Bima berdasarkan pada laporan mingguan ke-29 sejak peletakkan batu pertama oleh Menteri Kesehatan pada Mei  lalu sudah 63.93 persen," ungkap Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Muhammad Hasyim setelah koordinasi dengan PPK PHTC RSUD Kota Bima, Rabu (5/11). 

Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) akan menyelesaikan pekerjaan konstruksi hingga  Desember 2025 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)  Rp. 130 miliar.

Untuk progres pembangunan ruang rawat inap sudah mencapai 8,70 persen, dengan target selesai Juni 2026.

"Bangunan untuk rawat inap sebanyak 3 lantai. Lantai 1 sebanyak 12 kamar untuk diisi 31 bed, lantai 2 sebanyak 12 kamar untuk 30 bed, dan lantai 3 sebanyak 10 kamar untuk 30 bed. Totalnya  91 bed," beber Hasyim.

Aokasi anggaran pembangunan ruang rawat inap bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 35 miliar. Ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendukung layanan prioritas KJSU.

Pemerintah Kota Bima berharap do'a dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan RSUD Kota Bima dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

"Walaupun ditengah keterbatasan fiskal, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima  terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, di bidang kesehatan," pungkasnya. (red) 

      Comment   

Hutan Rusak, Wali Kota Bima Desak Gubernur NTB Ambil Tindakan Tegas

 

Wali Kota
HA Rahman H Abidin

bimanews.id-Kondisi hutan rusak akibat pembabatan untuk tanaman jagung menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bima. Terutama dalam wilayah Kota Bima, seperti  di kawasan Kelurahan Lampe, Dodu maupun wilayah Asakota. 

Begitu juga dengan wilayah perbatasan Kabupaten  dengan Kota Bima. Saat ini masuk siklus 10 tahunan pasca banjir besar melanda Kota Bima  2016 silam. .

Kondisi kerusakan hutan ini disampaikan Wali Kota Bima, HA Rahman  H Abidin pada rapat koordinasi pembangunan Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu kantor Wali Kota Bima, pada Senin (03/11) lalu

"Saya sudah koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB soal kerusakan hutan ini, agar diambil tindakan tegas, " katanya. 

Kendati saat ini Pemerintah Kota Bima sedang menata infrastruktur pengendalian banjir perkotaan melalui program NUFReP dan JICA. Sungai-sungai dikeruk, pembangunan drainase primer sedang berjalan, namun kewaspadaan terhadap ancaman bencana harus terus disampaikan pada masyarakat. 

Siklus 10 tahunan, Desember 2016 silam diharapkan tidak akan terulang pada tahun ini. Apalagi saat ini kondisi hutan di hulu sudah rusak parah. 

Peran KPH Maria Donggomasa  lemah. Hutan di wilayah hulu rusak, dampaknya dirasakan warga Kota Bima. 

"Saya minta camat, lurah agar koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas  untuk memantau  aktivitas warga  yang membuka lahan baru," tandasnya. (red) 

Ad Placement

Kota Bima

Bima

Dompu